Pengamat: Risma tak akan beda frekuensi dengan Megawati

id pdip surabaya,pengamat politik,tri rismaharini,konfercab pdip

Suasana Konfercab PDIP di Surabaya, Minggu (7/7/2019). (Foto Istimewa)

Surabaya (ANTARA) - Pengamat politik asal Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdussalam menilai Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tak akan beda frekuensi dengan keputusan Megawati Soekarnoputri menunjuk ketua DPC PDI Perjuangan yang baru.

"Bu Risma dan Bu Mega memiliki frekuensi sama," ujarnya ketika dikonfirmasi wartawan di Surabaya, Kamis.

Baca juga: PDI Perjuangan Jatim pastikan kader patuh keputusan pusat

Baca juga: PDIP Jatim: Soliditas dukungan Jokowi hasil strategi

Baca juga: PDIP: Keunggulan Jokowi-Ma'ruf di Jatim adalah kemenangan rakyat

Baca juga: TKD: Rakernas suntikan semangat menangkan Jokowi-Ma'ruf di Jatim


Tri Rismaharini merupakan wali kota yang diusung PDIP pada Pilkada Surabaya 2015 sehingga namanya dikait-kaitkan di dalam polemik penunjukan ketua DPC Adi Sutarwijono menggantikan Whisnu Sakti Buana.

Meski tidak secara langsung terlibat polemik, namun wali kota dua periode itu tercatat sebagai kader PDIP yang dikenal sangat dekat dengan Megawati selaku ketua umum.

"Karena keputusan di PDIP itu kan sangat kuat dari DPP, menurut saya, Bu Risma menyesuaikan frekuensi DPP PDIP," ucap dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura tersebut.

Menurut dia, sikap Risma yang tak mau ikut polemik bisa dibaca sebagai keselarasan dengan kebijakan DPP.

Surokim juga menilai sikap Risma yang tak mau terbuka menyatakan pendapat dalam polemik ini sebagai langkah tepat demi menjaga kondusivitas.

"Pasti suara Bu Risma ke DPP. Tapi memang lebih baik diam dan tidak masuk ke polemik ini," ucapnya.

Seperti diketahui, pada Konfercab PDIP Surabaya Minggu lalu (7/7), DPP menunjuk ketua DPC baru dan mendapat penolakan sebagian pengurus anak cabang (PAC) serta sejumlah pengurus lama.

Karena terjadi pro dan kontra maka sampai saat ini muncul polemik di tubuh partai banteng moncong putih di tingkat Kota Surabaya tersebut.

Sementara itu, DPD PDIP Jatim hingga kini belum bisa dikonfirmasi menyikapi polemik tersebut karena ketua DPD PDIP Kusnadi dan sekretarisnya, Sri Untari, masih belum menjawab saat dihubungi.

Bahkan, pesan melalu aplikasi WhatsApp yang dikirimkan juga belum terbalas.

Pewarta : Fiqih Arfani
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar