Kami berharap kalau kereta api ada PT KAI, kalau kemudian di pelabuhan ada Pelindo, bandara ada Angkasa Pura II, tapi di pengelolaan terminal tidak adaJakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan menawarkan infrastruktur transportasi darat, seperti terminal, jembatan timbang dan pelabuhan penyeberangan kepada investor untuk menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sangat terbatas.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono di sela-sela “Investor Gathering Proyek KPBU Prasarana Transportasi Jalan” di Jakarta, Rabu, mengatakan pihaknya mendorong adanya suntikan modal dari pihak swasta, baik melalui skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) maupun Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
“Kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur yang diberikan kepada Kemenhub sangatlah besar, namun demikian realisasi angaran belum bisa mencukupi itu. Memang APBN belum bisa memenuhi semua kebutuhan. Untuk, itu perlu menggenjot struktur pembiayaan di luar APBN,” katanya.
Ia membuka bukan hanya dari swasta, melainkan pula dari BUMN baik untuk pembangunan maupun pengoperasian.
Ia menyebutkan terdapat 128 Terminal Tipe A, 134 jembatan timbang dan tiga pelabuhan penyeberangan yang sampai saat ini pengelolaannya masih di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub.
Selain anggaran, Djoko juga menyebutkan kendala lainnya adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM), perubahan administrasi wilayah serta adanya perkembangan sistem teknologi.
"Oleh karena itu, diperlukan skema baru dalam pembangunan, pengembangan serta pengoperasian infrastruktur tersebut melalui kerja sama dengan melibatkan badan usaha agar dapat mengatasi kendala yang ada," katanya.
Dalam kesempatan sama, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menyebutkan anggaran Ditjen Perhubungan darat untuk memperbaiki kawasan strategis tidak kurang dari Rp644 miliar, sehingga sangat dibutuhkan suntikan dana eskternal.
"Kemudian anggaran APBN, ada keterbatasan yang dikelola Ditjen Darat. KIta sekarang harus memikirkan dengan anggaran yang terbatas, tapi harus meningkatkan pelayanan ke masyarakat," katanya.
Dia menjelaskan selama ini infrastruktur transportasi moda lain, seperti udara, yakni bandara dikelola oleh PT Angkasa Pura, pelabuhan oleh PT Pelindo, stasiun oleh PT Kereta Api, sementara prasarana moda darat masih di bawah kelola Kemenhub.
"Kami berharap kalau kereta api ada PT KAI, kalau kemudian di pelabuhan ada Pelindo, bandara ada Angkasa Pura II, tapi di pengelolaan terminal tidak ada. Kami pernah menyampaikan itu dan Ibu Menteri BUMN bilang, iya ya di terminal tidak ada," kata Budi.
Untuk itu, Ia berharap dengan mengumpulkan sekitar 200 investor, baik BUMN, swasta nasional maupun asing untuk bekerja sama baik itu pembangunan maupun pengelolaan prasarana transportasi darat.
"Kami berharap ada BUMN yang tertarik. Mungkin sekarang dalam proses. Kami mengajak terhadap perubahan yang kami lakukan," katanya.
Ia menyebutkan anggaran Ditjen Perhubungan darat untuk memperbaiki kawasan strategis tidak kurang dari Rp644 miliar, sehingga sangat dibutuhkan suntikan dana eskternal.
"Kemudian anggaran APBN, ada keterbatasan yang dikelola Ditjen Darat. KIta sekarang harus memikirkan dengan anggaran yang terbatas, tapi harus meningkatkan pelayanan ke masyarakat," katanya.
Baca juga: BKPM-Kemenhub tawarkan investasi infrastruktur perhubungan darat
Baca juga: Pemda diminta tingkatkan komitmen bangun infrastruktur darat
Baca juga: Pemerintah tingkatkan anggaran, percepat pembangunan infrastruktur
Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2019
