PII: Padamnya listrik karena jaringan yang kompleks

id persatuan insinyur indonesia,PLN,jaringan listrik

Logo PII (Istimewa)

Jakarta (ANTARA) - Persatuan Insinyur Indonesia (PII) menilai padamnya listrik di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten pada Minggu (4/8) hingga Senin (5/8) terjadi karena jaringan listrik yang dikelola PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero) kompleks dan rumit.

"Sistem jaringan listrik Indonesia adalah salah satu yang paling kompleks di dunia," kata Ketua Umum PII Heru Dewanto dalam pernyataan di Jakarta, Selasa.

Heru menjelaskan saat ini sistem jaringan listrik Indonesia berupa kombinasi sistem besar (150-500 KV), sistem menengah (20-70 KV), sistem kecil tegangan rendah (220 V) dan sistem isolated.

"Bayangkan, semuanya harus melistriki lebih dari 17.500 pulau yang tersebar di seluruh Nusantara," kata Heru.

Parahnya lagi, tambah Heru, sistem kelistrikan yang rumit ini bergantung hanya pada satu institusi, yaitu PLN.

Baca juga: JK: Transmisi bawah laut Sumatera-Jawa harus segera direalisasikan

Oleh karena itu, menurut dia, PLN yang kuat, sehat dan digdaya adalah syarat mutlak agar sistem ketenagalistrikan Indonesia dapat menjadi lebih baik.

"Ibaratnya jangan sampai PLN batuk karena kalau sudah batuk,  seluruh sistem dan jaringan listrik akan demam," ujar mantan CEO Cirebon Power.

Heru menegaskan, PLN tidak mungkin lagi sendirian dalam mengurusi tantangan ketenagalistrikan di negara kepulauan seluas dan sebesar Indonesia.

"Kalau akar masalahnya tidak diselesaikan maka ada kemungkinan listrik bisa padam lagi," ujar Doktor Manajemen Strategis jebolan Universitas Indonesia.

Lebih jauh dari itu, melihat beban dan tantangan ke depan, kata Heru, sudah saatnya pemerintah mengkaji ulang struktur pasar ketenagalistrikan.

Hal itu diperlukan karena era disrupsi teknologi telah tiba, seperti rooftop revolution, distributed generation, kendaraan listrik, energi baru dan terbarukan.

"Semua itu akan melahirkan generasi prosumer, produsen yang juga consumer. Karenanya, opsi seperti vertical dan atau horizontal unbundling misalnya layak untuk dikaji lagi," ujarnya.
Baca juga: KSP: Presiden tekankan upaya mitigasi dalam pelayanan publik

 

Pewarta : Satyagraha
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar