Ramallah (ANTARA News) - Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah membatalkan pengunduran dirinya, Jumat, sehari setelah ia menyampaikan ingin mundur kepada Presiden Mahmud Abbas, kata seorang pejabat tinggi pemerintah.

"Hamdallah bertemu dengan Abbas selama dua jam di markas presiden di Ramallah dan menyatakan kepadanya bahwa ia memutuskan membatalkan pengunduran dirinya," kata pejabat yang tidak bersedia disebutkan namanya itu kepada AFP.

Para pejabat Palestina dan media melaporkan "pergolakan kekuasaan" sebagai alasan tawaran mundur Hamdallah. PM baru Palestina itu disebut-sebut jengkel dengan keputusan Abbas mengangkat dua deputi perdana menteri dalam pemerintah yang dibentuk pada 6 Juni.

"Hamdallah menginginkan kekuasaan yang jelas dan tetap sebagai perdana menteri dan bagi deputi-deputinya, sesuai dengan hukum, sehingga kekuasaannya tidak digerogoti," kata pejabat itu, dengan menambahkan bahwa pertemuan tersebut berlangsung "positif".

PM Palestina itu meninggalkan markas presiden di Ramallah, Tepi Barat, dalam konvoi pemerintah, kata seorang koresponden AFP.

Hamdallah mengajukan pengunduran dirinya pada Kamis, hanya dua pekan setelah ia mengemban jabatan itu, dalam krisis terakhir untuk Pemerintah Palestina.

Pengangkatannya pada 2 Juni dilakukan setelah pengunduran diri pendahulunya, Salam Fayyad, yang meletakkan jabatan pada pertengahan April setelah hubungan sulit berbulan-bulan dengan Presiden Mahmud Abbas dan tetap menjadi PM sementara sampai pengangkatan Hamdallah.

Hamdallah, seorang independen yang dianggap dekat dengan kelompok berkuasa Fatah kubu Abbas dan juga sekretaris jenderal Komisi Pemilihan Pusat, berjanji setelah pemilihannya bahwa ia akan mengikuti jalan yang ditempuh Fayyad dan menyatakan akan membiarkan susunan pemerintah sebagian besar tidak berubah.

Hamdallah menekankan bahwa pemerintahnya hanya akan memerintah selama "masa transisi" sampai pembentukan pemerintah persatuan yang mencakup anggota-anggota kelompok Fatah dan gerakan Hamas yang menguasai Jalur Gaza.

Pemerintah koalisi semacam itu ditetapkan dalam perjanjian persatuan Palestina yang ditandatangani di Kairo pada 2011 dan di Doha setahun kemudian namun hingga kini belum terwujud.

Pada pertemuan di Kairo pada 14 Mei, Abbas dan Hamas menetapkan kerangka waktu tiga bulan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan utama dalam perjanjian 2011.

"Mari optimis dan berharap kita akan bisa membentuk pemerintah persatuan pada 14 Agustus, dan saya akan melakukan segala sesuatu dalam wewenang saya untuk mewujudkannya," kata Hamdallah.

"Saya akan meminta semua kelompok Palestina bekerja bersama-sama untuk mengakhiri situasi perpecahan yang menyedihkan ini," katanya.

Kelompok Hamas menguasai Jalur Gaza pada Juni tahun 2007 setelah mengalahkan pasukan Fatah yang setia pada Presiden Palestina Mahmud Abbas dalam pertempuran mematikan selama beberapa hari.

Sejak itu wilayah pesisir miskin tersebut dibloklade oleh Israel. Palestina pun menjadi dua wilayah kesatuan terpisah -- Jalur Gaza yang dikuasai Hamas dan Tepi Barat yang berada di bawah pemerintahan Abbas. Kini kedua kubu tersebut telah melakukan rekonsiliasi.

Uni Eropa, Israel dan AS memasukkan Hamas ke dalam daftar organisasi teroris, demikian AFP melaporkan.

(SYS/M014)