Palangka Raya (Antara Kalteng) - Menteri Ketenagakerjaan Muh Hanif Dhakiri mendorong Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memaksimalkan segala bentuk pelatihan yang disediakan, sehingga kualitas dan kuantitas peserta latihan maksimal.
"Skema pelatihan yang ada di BLK itu harus digenjot sehingga keluaran dari segi kualitas dan kuantitas maksimal. Misal jika BLK dengan segala sarana dan prasarananya dihitung bisa menghasilkan 1.000 tenaga kerja dalam setahun, maka harus segitu pula yang dihasilkan," kata Hanif di Palangka Raya, Jumat.
Ia mengatakan, saat ini masih banyak balai latihan kerja yang belum maksimal dalam pengelolaan sehingga jika target dalam satu tahun menghasilkan 1.000 tenaga kerja, BLK tersebut hanya mampu menghasilkan 200 lulusan.
Selanjutnya berkaitan penyiapan tenaga kerja Indonesia menjelang pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mendatang, ia mengatakan pihaknya memiliki kebijakan dasar yakni percepatan kompetensi tenaga kerja.
Artinya, kata dia, seluruh balai dan lembaga pelatihan kerja baik milik pemerintah ataupun swasta harus digenjot, sehingga seluruh pihak yang terlibat dalam penyiapan tenaga kerja turut berkontribusi dalam memaksimalkan dalam program percepatan itu.
"Dimana tenaga kerja hasil keluaran dari balai latihan kerja itu dilakukan pula percepatan sertifikasi profesi sehingga tenaga kerja kita memiliki standar yang sama dengan tenaga kerja dari negara lain. Tujuannya adanya pengakuan kesetaraan antara tenaga kerja kita dengan negara lain," kata Menteri Hanif saat kunjungannya di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja "Kota Cantik" Palangka Raya.
Terkait dengan kondisi BLK di Palangka Raya, ia mengapresiasi pengelolaan di balai latih milik pemerintah kota itu.
"Saya ingin BLK kita strukturnya kecil dan tetapi strukturnya besar, sehingga `output` pelatihan banyak. Khusus di Palangka Raya cukup bagus. Dari total 19 tenaga dua orang yang menangani administrasi dan 17 sisanya menjadi instruktur. Ini sudah benar, sementara banyak di daerah lain biaya rutin lebih besar dari biaya operasionalnya." kata Hanif.
Pada kunjungan di Kantor Dinsosnaker Ibu Kota Kalimantan Tengah, Palalangka Raya itu, Menteri Hanif didampingi langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi berjuluk "Bumi Tambun Bungai" Achmad Diran, Wali Kota Palangka Raya Riban Satia, Kepala Dinsosnake kota, Akhmad Fauliansyah, Kapolres Kota AKBP Jukiman Situmorang SIK M.Hum serta Dandim 1016 Palangka Raya Letkol Arm Heri Suprapto.
"Skema pelatihan yang ada di BLK itu harus digenjot sehingga keluaran dari segi kualitas dan kuantitas maksimal. Misal jika BLK dengan segala sarana dan prasarananya dihitung bisa menghasilkan 1.000 tenaga kerja dalam setahun, maka harus segitu pula yang dihasilkan," kata Hanif di Palangka Raya, Jumat.
Ia mengatakan, saat ini masih banyak balai latihan kerja yang belum maksimal dalam pengelolaan sehingga jika target dalam satu tahun menghasilkan 1.000 tenaga kerja, BLK tersebut hanya mampu menghasilkan 200 lulusan.
Selanjutnya berkaitan penyiapan tenaga kerja Indonesia menjelang pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mendatang, ia mengatakan pihaknya memiliki kebijakan dasar yakni percepatan kompetensi tenaga kerja.
Artinya, kata dia, seluruh balai dan lembaga pelatihan kerja baik milik pemerintah ataupun swasta harus digenjot, sehingga seluruh pihak yang terlibat dalam penyiapan tenaga kerja turut berkontribusi dalam memaksimalkan dalam program percepatan itu.
"Dimana tenaga kerja hasil keluaran dari balai latihan kerja itu dilakukan pula percepatan sertifikasi profesi sehingga tenaga kerja kita memiliki standar yang sama dengan tenaga kerja dari negara lain. Tujuannya adanya pengakuan kesetaraan antara tenaga kerja kita dengan negara lain," kata Menteri Hanif saat kunjungannya di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja "Kota Cantik" Palangka Raya.
Terkait dengan kondisi BLK di Palangka Raya, ia mengapresiasi pengelolaan di balai latih milik pemerintah kota itu.
"Saya ingin BLK kita strukturnya kecil dan tetapi strukturnya besar, sehingga `output` pelatihan banyak. Khusus di Palangka Raya cukup bagus. Dari total 19 tenaga dua orang yang menangani administrasi dan 17 sisanya menjadi instruktur. Ini sudah benar, sementara banyak di daerah lain biaya rutin lebih besar dari biaya operasionalnya." kata Hanif.
Pada kunjungan di Kantor Dinsosnaker Ibu Kota Kalimantan Tengah, Palalangka Raya itu, Menteri Hanif didampingi langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi berjuluk "Bumi Tambun Bungai" Achmad Diran, Wali Kota Palangka Raya Riban Satia, Kepala Dinsosnake kota, Akhmad Fauliansyah, Kapolres Kota AKBP Jukiman Situmorang SIK M.Hum serta Dandim 1016 Palangka Raya Letkol Arm Heri Suprapto.