Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengaku telah meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setempat, menggunakan dana pemeliharaan infrastruktur untuk memperbaiki sejumlah jalan yang mengalami rusak parah dan membahayakan pengendara.
"Sejumlah ruas jalan yang berlubang sudah mulai kami lakukan perbaikan dengan cara tambal-sulam. Perbaikan tambal-sulam yang dilakukan itu menggunakan dana pemeliharaan yang jumlahnya sekitar Rp500 juta," kata Fairid di Palangka Raya, Rabu.
Dia mengaku belum bisa berbuat banyak dalam memperbaiki infrastruktur kota Palangka Raya karena sisa anggaran tahun 2018 relatif kecil. Meski begitu dirinya berjanji akan memperjuangkan di anggaran murni 2019 nanti, untuk perbaikan infrastruktur terutama jalan-jalan yang ada di Ibu Kota Provinsi Kalteng tersebut.
"Insya Allah tahun 2019 pemkot akan fokus melakukan perbaikan infrastruktur jalan-jalan yang ada di dalam kota. Ruas Jalan yang menjadi perhatian kita cukup banyak, salah satunya Ruas Jalan Mahir Mahar km 8, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya menjadi salah satu prioritas kami," ucap wali kota termuda se-Kalimantan Tengah itu.
Fairid menegaskan bahawa untuk tahun depan dirinya akan mengalokasikan dana perbaikan infrastruktur sekitar Rp100 miliar. Dana sebesar itu tidak hanya untuk dalam kota, melainkan untuk lima kecamatan dan 30 kelurahan.
Dana sebesar itu menurut Fairid Naparin yang juga Ketua Partai Golkar Kota Palangka Raya berasal dari dua sumber, yakni dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kota setempat dan dana perbantuan dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah.
"Saya yakin dengan dijadikannya infrastruktur menjadi program prioritas, maka selama kepemimpinan saya hingga tahun 2023 nanti. Semua jalan di wilayah Kota Palangka Raya sudah beraspal dan tidak ada yang berlubang," bebernya.
Selanjutnya, Dia menambahkan apabila usulan masyarakat di tahun pertama tidak terakomodir. Maka saya harapkan bersabar kemungkinan besar untuk tahun berikutnya akan kita akomodir sesuai dengan antrean usulan tersebut.
"Semua usulan akan kita akomodir, namun dengan cara bergantian dan tidak bisa sekaligus karena terkait anggaran yang terbatas," demikian Fairid.
"Sejumlah ruas jalan yang berlubang sudah mulai kami lakukan perbaikan dengan cara tambal-sulam. Perbaikan tambal-sulam yang dilakukan itu menggunakan dana pemeliharaan yang jumlahnya sekitar Rp500 juta," kata Fairid di Palangka Raya, Rabu.
Dia mengaku belum bisa berbuat banyak dalam memperbaiki infrastruktur kota Palangka Raya karena sisa anggaran tahun 2018 relatif kecil. Meski begitu dirinya berjanji akan memperjuangkan di anggaran murni 2019 nanti, untuk perbaikan infrastruktur terutama jalan-jalan yang ada di Ibu Kota Provinsi Kalteng tersebut.
"Insya Allah tahun 2019 pemkot akan fokus melakukan perbaikan infrastruktur jalan-jalan yang ada di dalam kota. Ruas Jalan yang menjadi perhatian kita cukup banyak, salah satunya Ruas Jalan Mahir Mahar km 8, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya menjadi salah satu prioritas kami," ucap wali kota termuda se-Kalimantan Tengah itu.
Fairid menegaskan bahawa untuk tahun depan dirinya akan mengalokasikan dana perbaikan infrastruktur sekitar Rp100 miliar. Dana sebesar itu tidak hanya untuk dalam kota, melainkan untuk lima kecamatan dan 30 kelurahan.
Dana sebesar itu menurut Fairid Naparin yang juga Ketua Partai Golkar Kota Palangka Raya berasal dari dua sumber, yakni dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kota setempat dan dana perbantuan dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah.
"Saya yakin dengan dijadikannya infrastruktur menjadi program prioritas, maka selama kepemimpinan saya hingga tahun 2023 nanti. Semua jalan di wilayah Kota Palangka Raya sudah beraspal dan tidak ada yang berlubang," bebernya.
Selanjutnya, Dia menambahkan apabila usulan masyarakat di tahun pertama tidak terakomodir. Maka saya harapkan bersabar kemungkinan besar untuk tahun berikutnya akan kita akomodir sesuai dengan antrean usulan tersebut.
"Semua usulan akan kita akomodir, namun dengan cara bergantian dan tidak bisa sekaligus karena terkait anggaran yang terbatas," demikian Fairid.