Palangka Raya (ANTARA) - Kondisi lahan di Provinsi Kalimantan Tengah dinyatakan siap apabila dibangun dengan berbagai kebutuhan infrastruktur untuk sebuah ibu kota negara yang baru.
Tidak semua lahan di Kalteng adalah gambut, apalagi di wilayah Kabupaten Gunung Mas yang rata-rata memiliki lahan dengan tanah yang keras, kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kalteng Shalahudin di Palangka Raya, Jumat.
"Sehingga untuk pembangunan berbagai infrastruktur yang diperlukan sebuah ibu kota negara tentu tidak akan ada masalah," jelasnya kepada awak media.
Selain itu berbagai permasalahan di ibu kota negara saat ini, seperti kepadatan penduduk, ketersediaan lahan yang sempit hingga bencana seperti banjir ataupun gempa bumi tidak terjadi di Kalteng.
Shalahudin menjelaskan, semua yang menjadi kebutuhan ibu kota yang baru ada di Kalteng. Kalau pun banjir ada terjadi, menurutnya hal tersebut dikarenakan sejumlah faktor yang bisa diselesaikan, diantaranya permasalahan saluran air atau drainase yang belum tertata dengan optimal.
"Kalau belum lengkapnya infrastruktur, justru itu merupakan sebuah keunggulan. Sebab jika nantinya ditetapkan ibu kota yang baru, tentunya juga diperlukan infrastruktur yang baru pula," tegasnya.
Terlebih kesiapan infrastruktur dasar yang Kalteng miliki saat ini cukup memadai, khususnya akses jalan berdasarkan pembagian statusnya. Baik itu merupakan jalan nasional, provinsi maupun kabupaten.
Shalahudin menjelaskan, jika ibu kota benar-benar dipindahkan ke Kalteng maka ragam keuntungan bakal didapatkan daerah. Yakni berbagai peningkatan kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat yang tentunya, akan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain itu akan ada peningkatan kualitas ataupun kelas jalan. Jika saat ini jalan yang ada hanyalah masuk dalam kategori kelas dua, maka saat ibu kota ditetapkan akan naik menjadi kelas satu.
"Kalteng pun memiliki beberapa bandara maupun pelabuhan sebagai jalur penerbangan dan pelayaran ke sejumlah daerah di tanah air. Jadi Kalteng sangatlah strategis jika dipilih sebagai ibu kota yang baru," tuturnya.
Tidak semua lahan di Kalteng adalah gambut, apalagi di wilayah Kabupaten Gunung Mas yang rata-rata memiliki lahan dengan tanah yang keras, kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kalteng Shalahudin di Palangka Raya, Jumat.
"Sehingga untuk pembangunan berbagai infrastruktur yang diperlukan sebuah ibu kota negara tentu tidak akan ada masalah," jelasnya kepada awak media.
Selain itu berbagai permasalahan di ibu kota negara saat ini, seperti kepadatan penduduk, ketersediaan lahan yang sempit hingga bencana seperti banjir ataupun gempa bumi tidak terjadi di Kalteng.
Shalahudin menjelaskan, semua yang menjadi kebutuhan ibu kota yang baru ada di Kalteng. Kalau pun banjir ada terjadi, menurutnya hal tersebut dikarenakan sejumlah faktor yang bisa diselesaikan, diantaranya permasalahan saluran air atau drainase yang belum tertata dengan optimal.
"Kalau belum lengkapnya infrastruktur, justru itu merupakan sebuah keunggulan. Sebab jika nantinya ditetapkan ibu kota yang baru, tentunya juga diperlukan infrastruktur yang baru pula," tegasnya.
Terlebih kesiapan infrastruktur dasar yang Kalteng miliki saat ini cukup memadai, khususnya akses jalan berdasarkan pembagian statusnya. Baik itu merupakan jalan nasional, provinsi maupun kabupaten.
Shalahudin menjelaskan, jika ibu kota benar-benar dipindahkan ke Kalteng maka ragam keuntungan bakal didapatkan daerah. Yakni berbagai peningkatan kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat yang tentunya, akan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain itu akan ada peningkatan kualitas ataupun kelas jalan. Jika saat ini jalan yang ada hanyalah masuk dalam kategori kelas dua, maka saat ibu kota ditetapkan akan naik menjadi kelas satu.
"Kalteng pun memiliki beberapa bandara maupun pelabuhan sebagai jalur penerbangan dan pelayaran ke sejumlah daerah di tanah air. Jadi Kalteng sangatlah strategis jika dipilih sebagai ibu kota yang baru," tuturnya.