Palangka Raya (ANTARA) - Legislator Kalimantan Tengah Nataliasi meminta pemerintah provinsi meningkatkan besaran dana bantuan sosial sarana ibadah, karena sampai sekarang ini jumlahnya relatif kecil dan belum mampu memenuhi kebutuhan yang diajukan oleh para pengurus keagamaan.
Kecilnya dana bansos disediakan dan diberikan pemprov tersebut sering menjadi keluhan para pengurus agama, khususnya yang berada di pedesaan maupun pelosok-pelosok Kalteng, kata Nataliasi di Palangka Raya, kemarin.
"Informasi yang saya terima, dana bansos sarana ibadah itu hanya dikisaran puluhan juta rupiah. Jumlah itu dianggap belum mampu memenuhi apa yang ingin dicapai dalam meningkatkan sarana ibadah," tambahnya.
Anggota Komisi A DPRD Kalteng itu, Rabu (13/6), ada bertemu dengan pengurus Masjid Nurul Huda, Musholla Nurul Iman, dan Musholla Darusalam dari Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara. dari pertemuan dengan sejumlah pengurus masjid tersebut juga diketahui bahwa nilai bansos khusus untuk pembangunan rumah ibadah sangat kecil.
Baca juga: Promosi optimal tapi pertunjukan seni minim dilaksanakan di Kalteng
Dia mengatakan kebedaraan rumah ibadah di pedesaan maupun pelosok sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga pembangunannya sangat dibutuhkan. Namun karena keterbatasan anggaran, maka dimintalah bantuan kepada pemerintah setempat maupun provinsi.
"Kalau jumlah bansos yang diberikan pemerintah kepada wilayah di pedesaan atau pelosok kecil, ya tidak sebanding dengan konsumsi maupun transportasi yang tentunya lebih besar dibanding diperkotaan," kata Nataliasi.
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan III meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau dan Sukamara itu menyebut, apabila bantuan yang digelontorkan hanya bernilai Rp 10 atau 20 juta saja, jelas dirasa akan sangat kurang, serta belum sesuai harapan.
Meskipun begitu, dirinya tetap bersyukur dengan adanya bansos bagi sarana ibadah itu. Sebab, sarana prasarana di Masjid, Gereja, Pura, Mushola, ataupun Balai Basarah menjadi lebih tersedia karena adanya bansos dari pemerintah.
"Tapi yang mesti diperhatikan bansos itu sendiri harus merata pembagiannya. Tidak hanya untuk unsur itu-itu saja," demikian Nataliasi.
Baca juga: Banjir di Katingan sulit dicegah, kata Legislator Kalteng
Baca juga: Raperda buka lahan dengan cara bakar dikonsultasikan ke kemendagri
Kecilnya dana bansos disediakan dan diberikan pemprov tersebut sering menjadi keluhan para pengurus agama, khususnya yang berada di pedesaan maupun pelosok-pelosok Kalteng, kata Nataliasi di Palangka Raya, kemarin.
"Informasi yang saya terima, dana bansos sarana ibadah itu hanya dikisaran puluhan juta rupiah. Jumlah itu dianggap belum mampu memenuhi apa yang ingin dicapai dalam meningkatkan sarana ibadah," tambahnya.
Anggota Komisi A DPRD Kalteng itu, Rabu (13/6), ada bertemu dengan pengurus Masjid Nurul Huda, Musholla Nurul Iman, dan Musholla Darusalam dari Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara. dari pertemuan dengan sejumlah pengurus masjid tersebut juga diketahui bahwa nilai bansos khusus untuk pembangunan rumah ibadah sangat kecil.
Baca juga: Promosi optimal tapi pertunjukan seni minim dilaksanakan di Kalteng
Dia mengatakan kebedaraan rumah ibadah di pedesaan maupun pelosok sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga pembangunannya sangat dibutuhkan. Namun karena keterbatasan anggaran, maka dimintalah bantuan kepada pemerintah setempat maupun provinsi.
"Kalau jumlah bansos yang diberikan pemerintah kepada wilayah di pedesaan atau pelosok kecil, ya tidak sebanding dengan konsumsi maupun transportasi yang tentunya lebih besar dibanding diperkotaan," kata Nataliasi.
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan III meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau dan Sukamara itu menyebut, apabila bantuan yang digelontorkan hanya bernilai Rp 10 atau 20 juta saja, jelas dirasa akan sangat kurang, serta belum sesuai harapan.
Meskipun begitu, dirinya tetap bersyukur dengan adanya bansos bagi sarana ibadah itu. Sebab, sarana prasarana di Masjid, Gereja, Pura, Mushola, ataupun Balai Basarah menjadi lebih tersedia karena adanya bansos dari pemerintah.
"Tapi yang mesti diperhatikan bansos itu sendiri harus merata pembagiannya. Tidak hanya untuk unsur itu-itu saja," demikian Nataliasi.
Baca juga: Banjir di Katingan sulit dicegah, kata Legislator Kalteng
Baca juga: Raperda buka lahan dengan cara bakar dikonsultasikan ke kemendagri