Tamiang Layang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah berencana mendirikan koperasi gabah yang nantinya menampung hasil panen padi masyarakat di wilayah kabupaten yang memiliki luas 3.834 kilometer persegi itu.

Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas di Tamiang Layang, Sabtu, mengatakan, pendirian koperasi gabah untuk mensejahterakan petani sebagaimana visi misi daerah dalam merealisasikan program ekonomi kerakyatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.

"Hal ini bertolak ukur dari hasil produksi hasil pertanian padi di wilayah Bartim cukup tinggi dan menempati urutan keempat tingkat Kalteng," kata Ampera.

Rencananya ada empat koperasi gabah yang akan didirikan untuk menampung hasil dari seluruh petani di Barito Timur.  Tercatat pada April 2019, realisasi luas lahan yang bisa panen padi di Kabupaten Barito Timur mencapai 4.921 hektare dari luas tanam 6.637 hektare atau sekitar 74,15 persen.

Luas lahan tanam sebanyak 6.637 hektare  itu terdiri dari padi ladang seluas 4.701 hektare dengan luasan panen 3.205 hektare atau sekitar 68,18 persen. Sedangkan padi sawah seluas 1.936 hektare dengan luasan panen mencapai 1.716 hektare atau 88,64 persen.

Sedangkan harga gabah kering panen di Barito Timur saat ini rata-rata mencapai Rp4.300,- per kilogram. Sedangkan harga gabah kering giling Rp4.800,- per kilogram. Dalam data Dinas Pertanian pada tahun 2017

Dengan perbandingan hasil panen padi sawah memiliki variasi mulai 6 hingga 8,5 ton per hektare, maka pengelolaan gabah di Barito Timur memiliki peluang dan prospek yang menjanjikan.

Koperasi akan mengolah gabah menjadi beras. Regulasi mengenai kebijakan ASN wajib membeli hasil produksi beras lokal akan diterbitkan seiring perkembangan hasil produksi.

Selain itu, dengan adanya koperasi gabah maka akan menjaga stabilitas harga dan meningkatkan pendapatan petani.

"Saya kira itu adalah salah satu solusi agar pemasaran beras hasil dari petani akan berdampak positif untuk meningkatan pendapatan petani itu sendiri melalui kebijakan dalam program ekononi kerakyatan," demikian Ampera.