Palangka Raya (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menginstruksikan kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya, untuk mengalokasikan anggaran kesehatan khusus bagi warga miskin.
"Saya harap semua pemerintah kabupaten dan kota di Kalteng, menyediakan anggaran yang khusus dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan warga miskin," katanya saat dihubungi dari Palangka Raya, Senin.
Tujuannya agar tidak ada lagi warga Kalteng yang mengalami kesulitan, dalam upaya memenuhi kebutuhan kesehatan mereka. Dirinya juga tidak ingin mendengar, adanya kejadian warga yang tidak terlayani di fasilitas kesehatan pemerintah, akibat tak memiliki cukup biaya.
Sugianto menilai, selama ini permasalahan kesehatan masih banyak terjadi di masyarakat dan seringkali memberatkan warga miskin. Akibat keterbatasan kemampuan ekonomi yang mereka miliki, kebutuhan kesehatan pun tidak bisa terpenuhi secara maksimal.
Terlebih jika warga miskin itu menderita penyakit berat atau berbahaya, mulai dari kanker, tumor dan lainnya yang mengancam nyawa di setiap waktunya. Harusnya kondisi seperti ini, menjadi prioritas dari masing-masing pemerintah daerah untuk bisa ditangani.
"Saya minta hal ini menjadi perhatian dari seluruh kepala daerah yang ada di Kalteng beserta instansi yang membidangi. Penyediaan anggaran itu, jika diperlukan bisa digunakan untuk mendaftarkan warga miskin pada program yang dimiliki BPJS Kesehatan," tuturnya.
Sebab tentunya belum semua warga Kalteng terdaftar pada BPJS Kesehatan, bahkan banyak diantara mereka yang mungkin saja kesulitan untuk membayar iuran di setiap bulannya. Jika ada anggaran yang telah disediakan, maka dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Sugianto menyebut, langkah seperti itu telah diterapkan pihaknya pada jajaran Pemprov Kalteng. Bahkan pada RSUD dr Doris Sylvanus Palangka Raya, tidak ada pasien yang ditolak. Sekalipun mereka tidak memiliki biaya dan kelengkapan berkas lainnya, tetap diprioritaskan untuk ditolong dan dipenuhi kebutuhan kesehatannya.
"Saya ingin kebutuhan kesehatan masyarakat di Kalteng benar-benar terpenuhi secara nyata dan maksimal. Bukan hanya sebatas retorika ataupun janji-janji saja," tegasnya.
"Saya harap semua pemerintah kabupaten dan kota di Kalteng, menyediakan anggaran yang khusus dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan warga miskin," katanya saat dihubungi dari Palangka Raya, Senin.
Tujuannya agar tidak ada lagi warga Kalteng yang mengalami kesulitan, dalam upaya memenuhi kebutuhan kesehatan mereka. Dirinya juga tidak ingin mendengar, adanya kejadian warga yang tidak terlayani di fasilitas kesehatan pemerintah, akibat tak memiliki cukup biaya.
Sugianto menilai, selama ini permasalahan kesehatan masih banyak terjadi di masyarakat dan seringkali memberatkan warga miskin. Akibat keterbatasan kemampuan ekonomi yang mereka miliki, kebutuhan kesehatan pun tidak bisa terpenuhi secara maksimal.
Terlebih jika warga miskin itu menderita penyakit berat atau berbahaya, mulai dari kanker, tumor dan lainnya yang mengancam nyawa di setiap waktunya. Harusnya kondisi seperti ini, menjadi prioritas dari masing-masing pemerintah daerah untuk bisa ditangani.
"Saya minta hal ini menjadi perhatian dari seluruh kepala daerah yang ada di Kalteng beserta instansi yang membidangi. Penyediaan anggaran itu, jika diperlukan bisa digunakan untuk mendaftarkan warga miskin pada program yang dimiliki BPJS Kesehatan," tuturnya.
Sebab tentunya belum semua warga Kalteng terdaftar pada BPJS Kesehatan, bahkan banyak diantara mereka yang mungkin saja kesulitan untuk membayar iuran di setiap bulannya. Jika ada anggaran yang telah disediakan, maka dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Sugianto menyebut, langkah seperti itu telah diterapkan pihaknya pada jajaran Pemprov Kalteng. Bahkan pada RSUD dr Doris Sylvanus Palangka Raya, tidak ada pasien yang ditolak. Sekalipun mereka tidak memiliki biaya dan kelengkapan berkas lainnya, tetap diprioritaskan untuk ditolong dan dipenuhi kebutuhan kesehatannya.
"Saya ingin kebutuhan kesehatan masyarakat di Kalteng benar-benar terpenuhi secara nyata dan maksimal. Bukan hanya sebatas retorika ataupun janji-janji saja," tegasnya.