Palangka Raya (ANTARA) - Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, meminta jajaran pejabatnya tidak takut dengan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat hendak berkreasi dan inovasi membangun daerah.
"Tidak perlu takut, karena pada dasarnya kehadiran KPK itu baik yakni memastikan semua yang dilakukan sesuai prosedur yang ada," kata Fairid di Palangka Raya, Jumat.
Pernyataan itu diungkapkan dia terkait pelaksanaan "workshop" pembangunan budaya integritas dan keunggulan bersaing Kota Palangka Raya yang digelar pemerintah kota berkolaborasi dengan tunas integritas nasional.
Fairid mengatakan yang harus ditakuti para pejabat ialah rendahnya pemahaman terhadap prosedur dan aturan penyusunan dan pelaksanaan program kerja.
Karena menurut dia ketidakpahaman itu dapat berakibat pada kesalahan implementasi peraturan kepemerintahan yang terkadang berdampak pada tindakan hukum. Untuk itu dia kembali mengingatkan jajarannya untuk selalu mempelajari setiap peraturan yang ada.
"Pemahaman terhadap aturan itu juga sebagai upaya membangun budaya integritas nasional sangat penting dilakukan, sebagai bentuk antisipasi terhadap meningkatnya korupsi di lembaga yang ada di Indonesia, termasuk di Kota Palangka Raya," kata Fairid.
Dengan demikian, diharapkan budaya integritas akan tertanam tertanam dalam setiap jiwa ASN di jajaran pemerintah "Kota Cantik", sebagai bentuk antisipasi maupun benteng diri untuk terhindar dari sikap atau prilaku korupsi.
"Jika nilai-nilai integritas dan aturan dipahami secara mendalam maka kita tidak perlu lagi terjerat kasus hukum saat berinovasi membangun daerah," katanya.
Di sisi lain, Fairid yang juga Ketua DPD Golkar Kota Palangka Raya itu meminta seluruh jajarannya untuk terus berinovasi dan berkreasi untuk pembangunan dan mempromosikan potensi daerah.
"Inovasi ini juga harus terus muncul dari ASN agar pembangunan semakin maju terutama terkait visi dan misi pemerintah kota. Tanpa kreasi dan inovasi pembangunan akan berjalan lambat," kata Fairid.
"Tidak perlu takut, karena pada dasarnya kehadiran KPK itu baik yakni memastikan semua yang dilakukan sesuai prosedur yang ada," kata Fairid di Palangka Raya, Jumat.
Pernyataan itu diungkapkan dia terkait pelaksanaan "workshop" pembangunan budaya integritas dan keunggulan bersaing Kota Palangka Raya yang digelar pemerintah kota berkolaborasi dengan tunas integritas nasional.
Fairid mengatakan yang harus ditakuti para pejabat ialah rendahnya pemahaman terhadap prosedur dan aturan penyusunan dan pelaksanaan program kerja.
Karena menurut dia ketidakpahaman itu dapat berakibat pada kesalahan implementasi peraturan kepemerintahan yang terkadang berdampak pada tindakan hukum. Untuk itu dia kembali mengingatkan jajarannya untuk selalu mempelajari setiap peraturan yang ada.
"Pemahaman terhadap aturan itu juga sebagai upaya membangun budaya integritas nasional sangat penting dilakukan, sebagai bentuk antisipasi terhadap meningkatnya korupsi di lembaga yang ada di Indonesia, termasuk di Kota Palangka Raya," kata Fairid.
Dengan demikian, diharapkan budaya integritas akan tertanam tertanam dalam setiap jiwa ASN di jajaran pemerintah "Kota Cantik", sebagai bentuk antisipasi maupun benteng diri untuk terhindar dari sikap atau prilaku korupsi.
"Jika nilai-nilai integritas dan aturan dipahami secara mendalam maka kita tidak perlu lagi terjerat kasus hukum saat berinovasi membangun daerah," katanya.
Di sisi lain, Fairid yang juga Ketua DPD Golkar Kota Palangka Raya itu meminta seluruh jajarannya untuk terus berinovasi dan berkreasi untuk pembangunan dan mempromosikan potensi daerah.
"Inovasi ini juga harus terus muncul dari ASN agar pembangunan semakin maju terutama terkait visi dan misi pemerintah kota. Tanpa kreasi dan inovasi pembangunan akan berjalan lambat," kata Fairid.