Nanga Bulik (ANTARA) - Bupati Lamandau, Kalimantan Tengah Hendra Lesmana meminta kepada seluruh elemen masyarakat di wilayah setempat, untuk membangun kesadaran kolektif guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Hal ini diperlukan agar pencegahan maupun penanganan karhutla di Lamandau bisa dilakukan secara optimal," katanya saat memimpin rapat koordinasi siaga darurat karhutla di Aula Bappeda, Komplek Perkantoran Bukit Hibul, Nanga Bulik, Selasa.
Walaupun Lamandau merupakan wilayah yang minim tanah gambut, namun semua pihak tak boleh lengah. Pasalnya, akibat yang ditimbulkan karhutla sangatlah kompleks, seperti dampak kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
Menurut orang nomor satu di Bumi Bahaum Bakuba itu, rapat koordinasi digelar, selain bertujuan memastikan kesiapsiagaan semua pihak dalam mengantisipasi karhutla, juga memastikan keterlibatan dunia usaha dalam hal ini perusahaan besar swasta, untuk berpartisipasi ke lapangan apabila terjadi kekeringan.
"Untuk mewujudkan hal itu, saya ingin seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), beserta seluruh lapisan masyarakat bersama-sama siaga terhadap ancaman karhutla dan tidak menggampangkan persoalan tersebut, hanya karena Lamandau minim gambut," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lamandau Triyan Kuderon menambahkan, rapat koordinasi yang dilaksanakan bertujuan untuk menetapkan status siaga karhutla.
Mengingat saat ini telah memasuki musim kemarau, sehingga kewaspadaan semua pihak harus ditingkatkan. Warga harus menahan diri, untuk tidak membakar sampah dan lahan yang berpotensi menyebabkan kebakaran yang bisa meluas dan mendatangkan kerugian bagi berbagai pihak.
"Selain rakor ini, dalam upaya mengantisipasi karhutla, kami juga terus melakukan patroli dan menyebarluaskan imbauan kepada masyarakat, untuk bersama-sama mengantisipasi karhutla," jelas Kuderon.
Menurutnya, karhutla hanya bisa dicegah secara menyeluruh, jika didukung oleh semua pihak dan adanya kesadaran kolektif untuk menjaga kondisi di lingkungan sekitar tempat tinggalnya masing-masing. Sebab petugas tidak akan mampu mengamankan seluruh wilayah secara mandiri, tanpa adanya bantuan dari masyarakat.
"Hal ini diperlukan agar pencegahan maupun penanganan karhutla di Lamandau bisa dilakukan secara optimal," katanya saat memimpin rapat koordinasi siaga darurat karhutla di Aula Bappeda, Komplek Perkantoran Bukit Hibul, Nanga Bulik, Selasa.
Walaupun Lamandau merupakan wilayah yang minim tanah gambut, namun semua pihak tak boleh lengah. Pasalnya, akibat yang ditimbulkan karhutla sangatlah kompleks, seperti dampak kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
Menurut orang nomor satu di Bumi Bahaum Bakuba itu, rapat koordinasi digelar, selain bertujuan memastikan kesiapsiagaan semua pihak dalam mengantisipasi karhutla, juga memastikan keterlibatan dunia usaha dalam hal ini perusahaan besar swasta, untuk berpartisipasi ke lapangan apabila terjadi kekeringan.
"Untuk mewujudkan hal itu, saya ingin seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), beserta seluruh lapisan masyarakat bersama-sama siaga terhadap ancaman karhutla dan tidak menggampangkan persoalan tersebut, hanya karena Lamandau minim gambut," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lamandau Triyan Kuderon menambahkan, rapat koordinasi yang dilaksanakan bertujuan untuk menetapkan status siaga karhutla.
Mengingat saat ini telah memasuki musim kemarau, sehingga kewaspadaan semua pihak harus ditingkatkan. Warga harus menahan diri, untuk tidak membakar sampah dan lahan yang berpotensi menyebabkan kebakaran yang bisa meluas dan mendatangkan kerugian bagi berbagai pihak.
"Selain rakor ini, dalam upaya mengantisipasi karhutla, kami juga terus melakukan patroli dan menyebarluaskan imbauan kepada masyarakat, untuk bersama-sama mengantisipasi karhutla," jelas Kuderon.
Menurutnya, karhutla hanya bisa dicegah secara menyeluruh, jika didukung oleh semua pihak dan adanya kesadaran kolektif untuk menjaga kondisi di lingkungan sekitar tempat tinggalnya masing-masing. Sebab petugas tidak akan mampu mengamankan seluruh wilayah secara mandiri, tanpa adanya bantuan dari masyarakat.