Palangka Raya (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengatakan, agar penanggulangan kemiskinan bisa dilakukan secara optimal di seluruh kabupaten dan kota, diperlukan dukungan data yang akurat tentang penduduk miskin.
"Dalam penanggulangan kemiskinan semuanya harus berperan secara aktif, baik itu pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota," katanya di Palangka Raya, Senin.
Pemerintah kabupaten dan kota harus memiliki sajian data yang tepat tentang masyarakat yang dikategorikan tidak mampu dan berhak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Hal itu penting, agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran.
Sugianto menyebut, sudah seharusnya para kepala daerah beserta jajaran mengetahui kondisi masyarakatnya di lapangan. Kemudian secara berkala terus memperbaharui data masyarakat tidak mampu, agar program penanggulangan kemiskinan bisa berjalan sukses dan lancar.
"Organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi perlu memerhatikan masalah ini, agar data yang digunakan akurat sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran setiap bantuan," ungkapnya di sela kegiatan kerjanya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, upaya penanggulangan kemiskinan di Kalteng sudah cukup baik di setiap tahunnya. Namun hal itu bukan menjadi alasan kinerja menjadi turun dan santai, justru program penanggulangan kemiskinan harus lebih dimaksimalkan lagi pelaksanaannya.
Sejumlah hal yang perlu diperhatikan, yakni upaya peningkatan semua program penanggulangan kemiskinan yang sudah ada, serta pengintegrasian program maupun kegiatan penanggulangan kemiskinan, khususnya yang berbasis rumah tangga sasaran.
Harus dilakukan percepatan penanggulangan kemiskinan guna mendukung perwujudan Kalteng Berkah, yaitu melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu serta terkoordinasi di setiap lini atau pun tingkatan.
"Selain itu saya juga mengingatkan, agar pengawasan terhadap penyaluran bantuan yang diberikan pemerintah harus dilakukan secara ketat, guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi akibat ulah oknum tidak bertanggung jawab," tutur Sugianto Sabran.
"Dalam penanggulangan kemiskinan semuanya harus berperan secara aktif, baik itu pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota," katanya di Palangka Raya, Senin.
Pemerintah kabupaten dan kota harus memiliki sajian data yang tepat tentang masyarakat yang dikategorikan tidak mampu dan berhak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Hal itu penting, agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran.
Sugianto menyebut, sudah seharusnya para kepala daerah beserta jajaran mengetahui kondisi masyarakatnya di lapangan. Kemudian secara berkala terus memperbaharui data masyarakat tidak mampu, agar program penanggulangan kemiskinan bisa berjalan sukses dan lancar.
"Organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi perlu memerhatikan masalah ini, agar data yang digunakan akurat sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran setiap bantuan," ungkapnya di sela kegiatan kerjanya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, upaya penanggulangan kemiskinan di Kalteng sudah cukup baik di setiap tahunnya. Namun hal itu bukan menjadi alasan kinerja menjadi turun dan santai, justru program penanggulangan kemiskinan harus lebih dimaksimalkan lagi pelaksanaannya.
Sejumlah hal yang perlu diperhatikan, yakni upaya peningkatan semua program penanggulangan kemiskinan yang sudah ada, serta pengintegrasian program maupun kegiatan penanggulangan kemiskinan, khususnya yang berbasis rumah tangga sasaran.
Harus dilakukan percepatan penanggulangan kemiskinan guna mendukung perwujudan Kalteng Berkah, yaitu melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu serta terkoordinasi di setiap lini atau pun tingkatan.
"Selain itu saya juga mengingatkan, agar pengawasan terhadap penyaluran bantuan yang diberikan pemerintah harus dilakukan secara ketat, guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi akibat ulah oknum tidak bertanggung jawab," tutur Sugianto Sabran.