Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila, Bambang Soesatyo, menyatakan akan bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang ingin mengganggu kedaulatan NKRI, Pancasila dan Presiden Joko Widodo.
"Kami akan menjelma menjadi preman dan buas kembali manakala ada yang mengganggu kedaulatan bangsa, NKRI, Pancasila dan coba-coba mengganggu Presiden Jokowi selaku kepala negara," kata Bamsoet sapaan akrab Bambang Soesatyo dalam pidato di acara pembukaan Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila di Jakarta, Sabtu, yang dibuka langsung Presiden Jokowi.
Bamsoet yang juga Ketua MPR RI itu menegaskan Pemuda Pancasila akan menghadapi pihak-pihak yang ingin mengganggu kedaulatan bangsa hingga titik darah penghabisan.
Dia mengatakan saat ini Pemuda Pancasila bukan organisasi premanisme. Pemuda Pancasila, kata dia, merupakan organisasi kemasyarakatan yang mengedepankan pengetahuan.
"Kami bukan lagi organisasi preman biasa, tidak lagi menggunakan golok, tato atau kumis tebal. Kami sekarang lebih mengedepankan otak, pikiran, pengetahuan dan kecerdikan dalam menguasai wilayah," kata Bamsoet.
Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno menekankan Pemuda Pancasila merupakan ormas berbasis massa, berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945.
Japto menegaskan Pemuda Pancasila sesuai cita-cita kelahirannya, bukan merupakan partai politik apalagi organisasi premanisme.
"Pemuda Pancasila organisasi yang tidak disukai, tapi dibutuhkan. Kami tidak ke mana-mana, tapi kami ada di mana-mana," kata Japto.
Japto mengatakan kader Pemuda Pancasila tersebar di berbagai lembaga tinggi negara dan partai politik. Menurutnya, kader Pemuda Pancasila berisi beragam kalangan mulai dari kalangan bawah hingga pejabat lembaga negara.
Lebih jauh Japto menjabarkan, Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila berisi tiga materi pokok yakni mengevaluasi program-program yang dijalankan periode sebelumnya, merumuskan program lima tahun ke depan, serta memilih pemimpin untuk melaksanakan program tersebut.
Pada kesempatan itu Japto juga menginstruksikan kepada seluruh kader Pemuda Pancasila untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, lima tahun ke depan.
"Kami akan menjelma menjadi preman dan buas kembali manakala ada yang mengganggu kedaulatan bangsa, NKRI, Pancasila dan coba-coba mengganggu Presiden Jokowi selaku kepala negara," kata Bamsoet sapaan akrab Bambang Soesatyo dalam pidato di acara pembukaan Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila di Jakarta, Sabtu, yang dibuka langsung Presiden Jokowi.
Bamsoet yang juga Ketua MPR RI itu menegaskan Pemuda Pancasila akan menghadapi pihak-pihak yang ingin mengganggu kedaulatan bangsa hingga titik darah penghabisan.
Dia mengatakan saat ini Pemuda Pancasila bukan organisasi premanisme. Pemuda Pancasila, kata dia, merupakan organisasi kemasyarakatan yang mengedepankan pengetahuan.
"Kami bukan lagi organisasi preman biasa, tidak lagi menggunakan golok, tato atau kumis tebal. Kami sekarang lebih mengedepankan otak, pikiran, pengetahuan dan kecerdikan dalam menguasai wilayah," kata Bamsoet.
Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno menekankan Pemuda Pancasila merupakan ormas berbasis massa, berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945.
Japto menegaskan Pemuda Pancasila sesuai cita-cita kelahirannya, bukan merupakan partai politik apalagi organisasi premanisme.
"Pemuda Pancasila organisasi yang tidak disukai, tapi dibutuhkan. Kami tidak ke mana-mana, tapi kami ada di mana-mana," kata Japto.
Japto mengatakan kader Pemuda Pancasila tersebar di berbagai lembaga tinggi negara dan partai politik. Menurutnya, kader Pemuda Pancasila berisi beragam kalangan mulai dari kalangan bawah hingga pejabat lembaga negara.
Lebih jauh Japto menjabarkan, Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila berisi tiga materi pokok yakni mengevaluasi program-program yang dijalankan periode sebelumnya, merumuskan program lima tahun ke depan, serta memilih pemimpin untuk melaksanakan program tersebut.
Pada kesempatan itu Japto juga menginstruksikan kepada seluruh kader Pemuda Pancasila untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, lima tahun ke depan.