Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir bersama Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo berjalan kaki dari kantornya ke Kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Jakarta, Selasa siang, untuk membahas integrasi sistem transportasi di ibu kota.
Dalam pertemuan sekitar satu jam itu, ketiganya membahas arahan Presiden Jokowi untuk bisa segera melakukan integrasi sistem pengelolaan transportasi di Jakarta yang selama ini belum saling terhubung.
"Jadi ini soal pengelolaan transportasi umum, soal, misalnya bagaimana mengintegrasikan antara kereta api dengan angkutan darat sehingga menjadi satu pengelolaan," kata Anies.
Baca juga: Gebrakan pertama yang dilakukan Menteri BUMN bersama empat menteri lain
Dengan integrasi sistem pengelolaan itu diharapkan moda transportasi seperti kereta api, bus TransJakarta dan angkutan umum lainnya bisa berada dalam satu sistem yang sama. Hal itu akan memudahkan pengguna karena bisa menggunakan satu kartu untuk semua jenis transportasi.
"Saat ini menggunakan JakLingko sudah bisa untuk semua transportasi kecuali untuk (transportasi) yang dikelola pemerintah pusat. Maka dibahas supaya pengguna kartu itu bisa menggunakan kendaraan yang dikelola pemerintah pusat juga," katanya.
Anies menjelaskan berdasarkan hasil rapat terbatas yang digelar 8 Januari 2019, diputuskan agar ada integrasi pengelolaan transportasi antara pemerintah daerah dan pusat.
Nantinya akan dibentuk tim kecil dari perwakilan Kementerian BUMN dan Pemprov DKI Jakarta untuk merumuskan langkah-langkah terkait pengelolaan transportasi.
Baca juga: Tiga sahamnya langsung merosot, setelah Erick Thohir dilantik
Sementara itu, Erick menjelaskan hingga saat ini moda transportasi di Jakarta masih belum terintegrasi dengan baik. Misalnya saja, dari satu moda transportasi ke moda transportasi lainnya yang masih harus ditempuh dengan berjalan kaki yang cukup jauh.
"Ya soal sistem pembayarannya, juga interkoneksi titiknya, kadang berhenti di sini, mesti jalan dulu baru kemudian nyambung lagi. Kartunya juga beda lagi. Ini mesti dipikirkan, apalagi kalau akan jadi kota global mesti nyambung," imbuhnya.
Erick menuturkan pihaknya akan mendukung penuh arahan Presiden Jokowi untuk mewujudkan integrasi sistem pengelolaan transportasi tersebut.
Kementerian BUMN, lanjut mantan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 lalu itu, juga ingin membangun ekosistem yang sehat antara BUMN, BUMD dan swasta.
"Nantinya akan ada task force di bawah Pak Tiko (Wamen BUMN) sehingga tim ini punya deadline misalnya setahun atau enam bulan mesti tuntas," katanya.
Integrasi pengelolaan transportasi itu, tambah Erick, juga tidak akan melibatkan pembangunan infrastruktur melainkan lebih kepada pembenahan sistem pengelolaan.
Baca juga: Kontingen Indonesia akan ikuti 45 cabor di SEA Games
Baca juga: Erick Thohir akui belum pikirkan posisi untuk menteri
Baca juga: Janji Erick Tohir buka data internal hasil perhitungan suara
Dalam pertemuan sekitar satu jam itu, ketiganya membahas arahan Presiden Jokowi untuk bisa segera melakukan integrasi sistem pengelolaan transportasi di Jakarta yang selama ini belum saling terhubung.
"Jadi ini soal pengelolaan transportasi umum, soal, misalnya bagaimana mengintegrasikan antara kereta api dengan angkutan darat sehingga menjadi satu pengelolaan," kata Anies.
Baca juga: Gebrakan pertama yang dilakukan Menteri BUMN bersama empat menteri lain
Dengan integrasi sistem pengelolaan itu diharapkan moda transportasi seperti kereta api, bus TransJakarta dan angkutan umum lainnya bisa berada dalam satu sistem yang sama. Hal itu akan memudahkan pengguna karena bisa menggunakan satu kartu untuk semua jenis transportasi.
"Saat ini menggunakan JakLingko sudah bisa untuk semua transportasi kecuali untuk (transportasi) yang dikelola pemerintah pusat. Maka dibahas supaya pengguna kartu itu bisa menggunakan kendaraan yang dikelola pemerintah pusat juga," katanya.
Anies menjelaskan berdasarkan hasil rapat terbatas yang digelar 8 Januari 2019, diputuskan agar ada integrasi pengelolaan transportasi antara pemerintah daerah dan pusat.
Nantinya akan dibentuk tim kecil dari perwakilan Kementerian BUMN dan Pemprov DKI Jakarta untuk merumuskan langkah-langkah terkait pengelolaan transportasi.
Baca juga: Tiga sahamnya langsung merosot, setelah Erick Thohir dilantik
Sementara itu, Erick menjelaskan hingga saat ini moda transportasi di Jakarta masih belum terintegrasi dengan baik. Misalnya saja, dari satu moda transportasi ke moda transportasi lainnya yang masih harus ditempuh dengan berjalan kaki yang cukup jauh.
"Ya soal sistem pembayarannya, juga interkoneksi titiknya, kadang berhenti di sini, mesti jalan dulu baru kemudian nyambung lagi. Kartunya juga beda lagi. Ini mesti dipikirkan, apalagi kalau akan jadi kota global mesti nyambung," imbuhnya.
Erick menuturkan pihaknya akan mendukung penuh arahan Presiden Jokowi untuk mewujudkan integrasi sistem pengelolaan transportasi tersebut.
Kementerian BUMN, lanjut mantan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 lalu itu, juga ingin membangun ekosistem yang sehat antara BUMN, BUMD dan swasta.
"Nantinya akan ada task force di bawah Pak Tiko (Wamen BUMN) sehingga tim ini punya deadline misalnya setahun atau enam bulan mesti tuntas," katanya.
Integrasi pengelolaan transportasi itu, tambah Erick, juga tidak akan melibatkan pembangunan infrastruktur melainkan lebih kepada pembenahan sistem pengelolaan.
Baca juga: Kontingen Indonesia akan ikuti 45 cabor di SEA Games
Baca juga: Erick Thohir akui belum pikirkan posisi untuk menteri
Baca juga: Janji Erick Tohir buka data internal hasil perhitungan suara