Palangka Raya (ANTARA) - Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, agar pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bisa berkembang secara optimal dan mampu mengikuti kemajuan zaman.
"Salah satunya dengan pelibatan berbagai instansi maupun pihak terkait lainnya, misalnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) hingga kantor pajak," kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) Kalteng Lies Fahimah di Palangka Raya, Kamis.
Hal itu ia ungkapkan saat rapat forum koordinasi pemberdayaan UMKM Kalteng. Kegiatan itu guna terjalinnya sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan yang berbasis ekonomi kerakyatan secara terpadu, antara Diskop UKM, instansi terkait, lembaga perbankan dan non perbankan, serta swasta.
Lies menjelaskan, pada forum itu masing-masing pihak akan mengulas berbagai kebijakan maupun kontribusi yang bisa dilakukan untuk memajukan UMKM. Seperti Dekranasda yang mendorong pelaku usaha menuju ekonomi kreatif.
"Kemudian kebijakan OJK agar UMKM di Kalteng, yakni di seluruh kabupaten dan kota bisa naik kelas, hingga kebijakan pajak bagi pelaku UMKM. Juga instansi maupun lembaga dan pihak terkait lainnya," tuturnya di sela kegiatan.
Hingga pada akhirnya sejumlah tujuan yang telah ditetapkan, benar-benar mampu diwujudkan, seperti peningkatan daya saing dan kapasitas produk, pengembangan kapasitas manajemen dan usaha, fasilitas pembiayaan, investasi, serta perluasan pasar.
Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri melalui Asisten II Setda Kalteng Nurul Edy memaparkan, keterlibatan dan sinergitas semua pihak sangatlah menentukan perkembangan dan capaian keberhasilan UMKM.
"Pemberdayaan UMKM, harus dilaksanakan secara terarah dan terintegrasi atau terpadu, guna mendorong munculnya inovasi atau terobosan baru dalam pengembangan usaha dari waktu ke waktu," papar Nurul.
Untuk itu, diperlukan strategi atau langkah-langkah strategis yang tepat sasaran, agar produk yang dihasilkan benar-benar inovatif, kreatif dan berdaya saing tinggi. Hal tersebut untuk menciptakan peluang produk dapat dipasarkan secara luas dan berorientasi ekspor.
"Salah satunya dengan pelibatan berbagai instansi maupun pihak terkait lainnya, misalnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) hingga kantor pajak," kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) Kalteng Lies Fahimah di Palangka Raya, Kamis.
Hal itu ia ungkapkan saat rapat forum koordinasi pemberdayaan UMKM Kalteng. Kegiatan itu guna terjalinnya sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan yang berbasis ekonomi kerakyatan secara terpadu, antara Diskop UKM, instansi terkait, lembaga perbankan dan non perbankan, serta swasta.
Lies menjelaskan, pada forum itu masing-masing pihak akan mengulas berbagai kebijakan maupun kontribusi yang bisa dilakukan untuk memajukan UMKM. Seperti Dekranasda yang mendorong pelaku usaha menuju ekonomi kreatif.
"Kemudian kebijakan OJK agar UMKM di Kalteng, yakni di seluruh kabupaten dan kota bisa naik kelas, hingga kebijakan pajak bagi pelaku UMKM. Juga instansi maupun lembaga dan pihak terkait lainnya," tuturnya di sela kegiatan.
Hingga pada akhirnya sejumlah tujuan yang telah ditetapkan, benar-benar mampu diwujudkan, seperti peningkatan daya saing dan kapasitas produk, pengembangan kapasitas manajemen dan usaha, fasilitas pembiayaan, investasi, serta perluasan pasar.
Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri melalui Asisten II Setda Kalteng Nurul Edy memaparkan, keterlibatan dan sinergitas semua pihak sangatlah menentukan perkembangan dan capaian keberhasilan UMKM.
"Pemberdayaan UMKM, harus dilaksanakan secara terarah dan terintegrasi atau terpadu, guna mendorong munculnya inovasi atau terobosan baru dalam pengembangan usaha dari waktu ke waktu," papar Nurul.
Untuk itu, diperlukan strategi atau langkah-langkah strategis yang tepat sasaran, agar produk yang dihasilkan benar-benar inovatif, kreatif dan berdaya saing tinggi. Hal tersebut untuk menciptakan peluang produk dapat dipasarkan secara luas dan berorientasi ekspor.