Pangkalan Bun (ANTARA) - Wakil Bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah Ahmadi Riansyah telah mengikuti rakornas bersama Presiden Joko Widodo di Sentul Bogor.

"Ada beberapa poin dalam rakornas itu yang bakal diadopsi dan ditindaklanjuti di Kobar, termasuk tentang pembangunan sumber daya manusia (SDM)," katanya di Pangkalan Bun, Kamis.

Peningkatan SDM dirasa penting karena tantangan yang bakal dihadapi kedepan akan semakin kompleks. Namun ia menegaskan, saat ini SDM di Kobar sangatlah luar biasa, hal itu bisa dilihat dari kader-kader yang dimiliki baik di bidang politik maupun informasi dan teknologi.

Walau begitu, berbagai upaya terus dilakuan untuk membangun generasi yang memiliki kompetensi handal, termasuk menjadikan generasi muda di Kobar yang bebas narkoba, minuman keras dan pergaulan bebas.

Kemudian upaya lain yang dilakukan adalah memberikan fasilitas memadai kepada generasi muda, salah satunya pembangunan infrastruktur yang nantinya disediakan akses wifi gratis bagi masyarakat.

Selain itu, memberikan akses pendidikan dan diwujudkan melalui berbagai kegiatan pelatihan yang melibatkan lembaga pendidikan daerah maupun dari luar daerah.

"Termasuk akses pendidikan yang lebih tinggi kepada lulusan SMA sederajat, dalam bentuk pemberian beasiswa berdasarkan capaian prestasi," paparnya.

Namun pemerintah daerah tentu memerlukan dukungan berbagai pihak, agar pengembangan SDM diharapkan mampu menguasai informasi dan teknologi dalam rangka menghadapi revolusi industri 4.0.

Selain itu, beberapa hal penting hasil rakornas pimpinan daerah, diantaranya presiden mengharapkan adanya sinergitas dan harmonisasi yang terbangun antara kepala daerah, dengan forum koordinasi pimpinan daerah.

Kemudian sejumlah penekanan, termasuk pembangunan infrastruktur dan penyederhanaan hukum. Pemerintah kedepan akan bekerja sama dengan legislatif membuat dua peraturan besar, yaitu UU penciptaan lapangan kerja dan kemudahan dalam pengembangan UMKM.

"Presiden juga memerintahkan kepada daerah agar mencabut perda yang menghambat investasi dan proses perizinan di daerah, agar berjalan dengan cepat dan mudah," ungkap Ahmadi.