Palangka Raya (ANTARA) - Legislator Kalimantan Tengah Andina Theresia Narang menyayangkan berkurangnya anggaran bantuan sosial, dari pemerintah provinsi kepada panti jompo untuk 2020 mengalami pengurangan yang signifikan.
Sebelumnya bansos untuk setiap orang yang berada di jompo dan anak terlantar dianggarkan Rp1,7 per tahun, kini dikurangi menjadi Rp1 juta, kata Andina di Palangka Raya, kemarin.
"Anggaran Rp1 juta per tahun per orang itu digunakan untuk biaya makan dan alas kasur. Jumlah itu jelas jelas tidak sesuai dengan biaya sehari-hari, yang memerlukan pendanaan lebih bagi satu individu," tambahnya.
Anggota Komisi III DPRD Kalteng itu mengakui pemprov harus melakukan rasionalisasi anggaran karena membiayai pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2019. Hanya. rasionalisasi tersebut harapannya tidak berdampak sampai pada anggaran bansos.
Dia mengatakan hasil rapat Komisi III DPRD Kalteng dengan Dinas Sosial Kalteng, diketahui anggaran OPD tersebut pada 2020 berkisar Rp15 miliar, berkurang drastis dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp29 miliar.
Baca juga: Seluruh fraksi DPRD Kalteng setuju pembahasan dua raperda dilanjutkan
"Berkurangnya anggaran Dinsos Kalteng itulah yang membuat anggaran bansos mengalami pengurangan. Padahal Dinsos Kalteng harus memberikan santunan kepada 80 orang Lanjut Usia (Lansia). Ini perlu diperhatikan," beber dia.
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan I meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas itu juga berharap, kedepan pemerintah bisa fokus, dalam menindaklanjuti berbagai persoalan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.
Dia mencontohkan lansia, orang jompo, anak gelandangan bahkan anak-anak terlantar, perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Apalagi kategori anak-anak gelandangan ataupun terlantar itu, membutuhkan pembinaan.
"Semua warga negara, apapun kondisinya berhak mendapatkan hak yang sama, yaitu hak untuk hidup layak seperti lainnya. Kita harapkan persoalan ini, bisa menjadi perhatian pemerintah kedepan," demikian Andina.
Baca juga: DPRD minta pemda se-Kalteng lebih serius dan optimal tangani stunting
Sebelumnya bansos untuk setiap orang yang berada di jompo dan anak terlantar dianggarkan Rp1,7 per tahun, kini dikurangi menjadi Rp1 juta, kata Andina di Palangka Raya, kemarin.
"Anggaran Rp1 juta per tahun per orang itu digunakan untuk biaya makan dan alas kasur. Jumlah itu jelas jelas tidak sesuai dengan biaya sehari-hari, yang memerlukan pendanaan lebih bagi satu individu," tambahnya.
Anggota Komisi III DPRD Kalteng itu mengakui pemprov harus melakukan rasionalisasi anggaran karena membiayai pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2019. Hanya. rasionalisasi tersebut harapannya tidak berdampak sampai pada anggaran bansos.
Dia mengatakan hasil rapat Komisi III DPRD Kalteng dengan Dinas Sosial Kalteng, diketahui anggaran OPD tersebut pada 2020 berkisar Rp15 miliar, berkurang drastis dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp29 miliar.
Baca juga: Seluruh fraksi DPRD Kalteng setuju pembahasan dua raperda dilanjutkan
"Berkurangnya anggaran Dinsos Kalteng itulah yang membuat anggaran bansos mengalami pengurangan. Padahal Dinsos Kalteng harus memberikan santunan kepada 80 orang Lanjut Usia (Lansia). Ini perlu diperhatikan," beber dia.
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan I meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas itu juga berharap, kedepan pemerintah bisa fokus, dalam menindaklanjuti berbagai persoalan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.
Dia mencontohkan lansia, orang jompo, anak gelandangan bahkan anak-anak terlantar, perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Apalagi kategori anak-anak gelandangan ataupun terlantar itu, membutuhkan pembinaan.
"Semua warga negara, apapun kondisinya berhak mendapatkan hak yang sama, yaitu hak untuk hidup layak seperti lainnya. Kita harapkan persoalan ini, bisa menjadi perhatian pemerintah kedepan," demikian Andina.
Baca juga: DPRD minta pemda se-Kalteng lebih serius dan optimal tangani stunting