Bogor (ANTARA) - Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terhadap persoalan yang dihadapi PT Asuransi Jiwasraya yang mengalami persoalan gagal bayar dinilai sebagai langkah tepat.
Direktur Suropati Syndicate, Muhammad Shujahri, mengatakan hal itu melalui pernyataan tertulisnya Minggu. Menurut dia, skema solusi dalam mengatasi persoalan PT Asuransi Jiwasraya yang ditempuh Erick Thohir sudah tepat.
Shujahri menjelaskan Asuransi Jiwasraya saat ini sedang didorong masalah hukumnya ke Kejaksaan Agung, karena ada indikasi kerugian negara hingga Rp13 triliun.
Ia mengatakan hal itu adalah inisiatif Menteri BUMN untuk membawa persoalan Jiwasraya ini ke ranah hukum.
"Dalam proses hukum ini, bisa disebut tidak ada yang akan dilindungi, yang salah tetap salah. Kita tunggu Kejaksaan menindaklanjuti oknum yang merugikan negara selama ini,” katanya.
Selain masalah hukum, Kementerian BUMN juga dinilai cepat tanggap terhadap rekomendasi dari DPR RI terkait persoalan gagal bayar dan performa manajemen yang buruk di Jiwasraya. Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan juga akan melakukan restrukturisasi di Jiwasraya.
Menurut Shujahri, Erick Thohir sudah menegaskan bahwa semua persoalan gagal bayar akan dipertanggungjawabkan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
"Pemerintah bahkan secara khusus menyiapkan dukungan dari BUMN-BUMN lain untuk membantu Jiwasraya agar bisa kembali sehat,” katanya.
Shujahri menyatakan persoalan yang dihadapi PT Asuransi Jiwasraya ini lebih kompleks karena ada sistem yang perlu diubah secara hati-hati.
"Publik agar bersabar dan terus mengamati kinerja pemerintah dalam menyelesaikan persoalan Jiwasraya," katanya.
Sebelumnya, kata dia, persoalan yang dihadapi Asuransi Jiwasraya sudah dicoba diatasi selama bertahun-tahun, tapi masih belum selesai. "Itu artinya, persoalan Asuransi Jiwasraya bukan persoalan mudah dan membutuhkan solusi yang tepat," katanya.
Karena itu, menurut Shujahri, wajar jika skema penyelamatan yang akan diambil harus detil dan hati-hati agar tidak terulang lagi. "Saya lihat Kementerian BUMN sangat terbuka mengabarkan kondisi terbaru mengenai Jiwasraya sehingga publik bisa memantau,” katanya.
Direktur Suropati Syndicate, Muhammad Shujahri, mengatakan hal itu melalui pernyataan tertulisnya Minggu. Menurut dia, skema solusi dalam mengatasi persoalan PT Asuransi Jiwasraya yang ditempuh Erick Thohir sudah tepat.
Shujahri menjelaskan Asuransi Jiwasraya saat ini sedang didorong masalah hukumnya ke Kejaksaan Agung, karena ada indikasi kerugian negara hingga Rp13 triliun.
Ia mengatakan hal itu adalah inisiatif Menteri BUMN untuk membawa persoalan Jiwasraya ini ke ranah hukum.
"Dalam proses hukum ini, bisa disebut tidak ada yang akan dilindungi, yang salah tetap salah. Kita tunggu Kejaksaan menindaklanjuti oknum yang merugikan negara selama ini,” katanya.
Selain masalah hukum, Kementerian BUMN juga dinilai cepat tanggap terhadap rekomendasi dari DPR RI terkait persoalan gagal bayar dan performa manajemen yang buruk di Jiwasraya. Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan juga akan melakukan restrukturisasi di Jiwasraya.
Menurut Shujahri, Erick Thohir sudah menegaskan bahwa semua persoalan gagal bayar akan dipertanggungjawabkan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
"Pemerintah bahkan secara khusus menyiapkan dukungan dari BUMN-BUMN lain untuk membantu Jiwasraya agar bisa kembali sehat,” katanya.
Shujahri menyatakan persoalan yang dihadapi PT Asuransi Jiwasraya ini lebih kompleks karena ada sistem yang perlu diubah secara hati-hati.
"Publik agar bersabar dan terus mengamati kinerja pemerintah dalam menyelesaikan persoalan Jiwasraya," katanya.
Sebelumnya, kata dia, persoalan yang dihadapi Asuransi Jiwasraya sudah dicoba diatasi selama bertahun-tahun, tapi masih belum selesai. "Itu artinya, persoalan Asuransi Jiwasraya bukan persoalan mudah dan membutuhkan solusi yang tepat," katanya.
Karena itu, menurut Shujahri, wajar jika skema penyelamatan yang akan diambil harus detil dan hati-hati agar tidak terulang lagi. "Saya lihat Kementerian BUMN sangat terbuka mengabarkan kondisi terbaru mengenai Jiwasraya sehingga publik bisa memantau,” katanya.