Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah, Harmain Ibrohim mengajak warga di provinsi setempat menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2020.
"Masyarakat agar memastikan dirinya masuk dalam daftar pemilih tetap kemudian menggunakan hak pilih untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur sesuai hati nurani," kata Harmain di Palangka Raya, Jumat.
Dia juga mengajak masyarakat di Provinsi berjuluk "Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila" nantinya mengenali seluk-beluk figur yang akan dipilih memimpin Pemerintahan Kalimantan Tengah.
Masyarakat pun diminta turut melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkada 2020 sehingga mempersempit ruang gerak pelaksana maupun partai politik dan calon gubernur melakukan pelanggaran.
Baca juga: Syarat minimal jumlah dukungan bacalon perseorangan Pilkada Kalteng sebanyak 175.323
Semakin banyak yang berpartisipasi dalam mengawasi pihak penyelenggara maupun parpol dan calon gubernur dan wakil gubernur Kalteng, makin kecil pula kemungkinan terjadinya pelanggaran atau kecurangan Pilkada.
Pengawasan yang ketat juga bisa melahirkan demokrasi yang berkualitas yang menjadi harapan seluruh elemen bangsa. Sehingga masyarakat jangan sampai terpengaruh dengan adanya politik uang yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Sebelumnya Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Alfitra Salam saat berada di Palangka Raya meminta KPU mewaspadai potensi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) menjadi tim sukses salah satu pasangan calon.
Baca juga: KPU Kalteng siapkan anggaran Pilkada 2020 untuk enam paslon
"Jangan sampai PPK dan PPS jadi mesin (tim sukses) calon. Untuk itu KPU harus selalu melakukan monitor dan mengantisipasi pelanggaran kode etik PPK dan PPS. Pilkada juga lebih berat, karena kedekatan calon dengan penyelenggara," kata Alfitra.
PPK dan PPS selaku bagian dari garda terdepan penyelenggaraan pemilihan umum harus menjaga netralitasnya. Hal ini dalam rangka upaya menciptakan Pemilu yang jujur, adil, berkualitas dan sukses.
Menurut dia cara utama dalam mengatasi masih maraknya pelanggaran Pemilu dengan peningkatan profesionalitas dan menjaga integritas penyelenggara Pemilu.
"KPU dan Bawaslu juga harus sering mungkin kopi bareng, makan durian bareng. Jalin komunikasi secara intens lakukan komunikasi setiap tahapan. Lebih baik bimtek bersama guna menghindari perbedaan penafsiran aturan," tuturnya.
Baca juga: Ketua KPU mengaku tak pernah hubungi Harun Masiku
Baca juga: Tim hukum PDIP sambangi KPU
Baca juga: KPU Barito Utara umumkan penerimaan anggota PPK
"Masyarakat agar memastikan dirinya masuk dalam daftar pemilih tetap kemudian menggunakan hak pilih untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur sesuai hati nurani," kata Harmain di Palangka Raya, Jumat.
Dia juga mengajak masyarakat di Provinsi berjuluk "Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila" nantinya mengenali seluk-beluk figur yang akan dipilih memimpin Pemerintahan Kalimantan Tengah.
Masyarakat pun diminta turut melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkada 2020 sehingga mempersempit ruang gerak pelaksana maupun partai politik dan calon gubernur melakukan pelanggaran.
Baca juga: Syarat minimal jumlah dukungan bacalon perseorangan Pilkada Kalteng sebanyak 175.323
Semakin banyak yang berpartisipasi dalam mengawasi pihak penyelenggara maupun parpol dan calon gubernur dan wakil gubernur Kalteng, makin kecil pula kemungkinan terjadinya pelanggaran atau kecurangan Pilkada.
Pengawasan yang ketat juga bisa melahirkan demokrasi yang berkualitas yang menjadi harapan seluruh elemen bangsa. Sehingga masyarakat jangan sampai terpengaruh dengan adanya politik uang yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Sebelumnya Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Alfitra Salam saat berada di Palangka Raya meminta KPU mewaspadai potensi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) menjadi tim sukses salah satu pasangan calon.
Baca juga: KPU Kalteng siapkan anggaran Pilkada 2020 untuk enam paslon
"Jangan sampai PPK dan PPS jadi mesin (tim sukses) calon. Untuk itu KPU harus selalu melakukan monitor dan mengantisipasi pelanggaran kode etik PPK dan PPS. Pilkada juga lebih berat, karena kedekatan calon dengan penyelenggara," kata Alfitra.
PPK dan PPS selaku bagian dari garda terdepan penyelenggaraan pemilihan umum harus menjaga netralitasnya. Hal ini dalam rangka upaya menciptakan Pemilu yang jujur, adil, berkualitas dan sukses.
Menurut dia cara utama dalam mengatasi masih maraknya pelanggaran Pemilu dengan peningkatan profesionalitas dan menjaga integritas penyelenggara Pemilu.
"KPU dan Bawaslu juga harus sering mungkin kopi bareng, makan durian bareng. Jalin komunikasi secara intens lakukan komunikasi setiap tahapan. Lebih baik bimtek bersama guna menghindari perbedaan penafsiran aturan," tuturnya.
Baca juga: Ketua KPU mengaku tak pernah hubungi Harun Masiku
Baca juga: Tim hukum PDIP sambangi KPU
Baca juga: KPU Barito Utara umumkan penerimaan anggota PPK