Tamiang Layang (ANTARA) - Bupati Barito Timur, Kalimantan Tengah Ampera AY Mebas menyampaikan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2019 saat sidang paripurna melalui konferensi video.
“Penyampaian LKPJ merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat,” kata Ampera AY Mebas di Tamiang Layang, Selasa.
Menurutnya, laporan yang disampaikan kepada DPRD Bartim merupakan gambaran capaian kinerja pemkab selama satu tahun anggaran. Nantinya DPRD akan menilai dan memberikan rekomendasi atas laporan tersebut, untuk perbaikan kinerja pemkab kedepannya.
Ampera juga menjelaskan, implementasi dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 sebagaimana visi-misi daerah. Dalam mewujudkannya, pemkab telah mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat, melalui program pembangunan yang telah ditetapkan.
Selain itu, bekerja secara maksimal agar kebutuhan dasar masyarakat dapat dilayani dan dipenuhi, melalui kebijakan anggaran yang tepat guna dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, Ampera menyampaikan perkembangan APBD 2019, pendapatan ditargetkan Rp944,5 miliar dan realisasinya Rp895,8 miliar atau lebih, mencapai 94,84 persen.
Pendapatan sebesar Rp895,8 miliar terdiri dari PAD yang ditargetkan Rp69,5 miliar bisa direalisasikan Rp53,4 miliar atau 76,93 persen dari target yang ditetapkan.
Dana perimbangan ditargetkan Rp713,9 miliar dan realisasi Rp703,2 miliar atau mencapai 98,50 persen. Sumber lain-lain pendapatan yang sah ditargetkan Rp161 miliar dan realisasinya Rp139 miliar atau mencapai 86,35 persen dari target.
Pada belanja daerah yang dianggarkan sebesar Rp974,6 miliar direalisasikan Rp857 miliar atau mencapai 87,94 persen, dengan rincian Belanjan Tidak Langsung Rp358,1 miliar dan Belanja Langsung Rp498,9 miliar.
“Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan SOPD se Bartim terhadap indikator kinerja pembangunan 2019, sebagaimana dalam naskah LKPJ dan disertai upaya efisiensi anggaran, sinkronisasi dan efektivitas, menunjukkan capaian target kinerja pembangunan cukup baik,” ungkapnya.
Walaupun demikian, menurutnya, ada beberapa target capaian indikator pembangunan yang tidak tercapai dan dikarenakan keterbatasan anggaran, untuk membiayai pembangunan, sehingga perlu kebijakan efisiensi belanja dan kebijakan rasionalisasi dan perubahan anggaran.
Sementara itu, Ketua DPRD Bartim Nur Sulistio memaklumi dilaksanakannya sidang paripurna hanya dengan konferensi video, sebab sedang berada dalam situasi pandemi virus corona (COVID-19).
“Kami terima karena memang kondisi seperti ini. Namun kami tetap berupaya semaksimal mungkin, mencermati dan mengkaji apa yang disampaikan kepala daerah dalam hal ini Bupati Bartim,” kata politisi Partai Golkar itu.
“Penyampaian LKPJ merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat,” kata Ampera AY Mebas di Tamiang Layang, Selasa.
Menurutnya, laporan yang disampaikan kepada DPRD Bartim merupakan gambaran capaian kinerja pemkab selama satu tahun anggaran. Nantinya DPRD akan menilai dan memberikan rekomendasi atas laporan tersebut, untuk perbaikan kinerja pemkab kedepannya.
Ampera juga menjelaskan, implementasi dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 sebagaimana visi-misi daerah. Dalam mewujudkannya, pemkab telah mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat, melalui program pembangunan yang telah ditetapkan.
Selain itu, bekerja secara maksimal agar kebutuhan dasar masyarakat dapat dilayani dan dipenuhi, melalui kebijakan anggaran yang tepat guna dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, Ampera menyampaikan perkembangan APBD 2019, pendapatan ditargetkan Rp944,5 miliar dan realisasinya Rp895,8 miliar atau lebih, mencapai 94,84 persen.
Pendapatan sebesar Rp895,8 miliar terdiri dari PAD yang ditargetkan Rp69,5 miliar bisa direalisasikan Rp53,4 miliar atau 76,93 persen dari target yang ditetapkan.
Dana perimbangan ditargetkan Rp713,9 miliar dan realisasi Rp703,2 miliar atau mencapai 98,50 persen. Sumber lain-lain pendapatan yang sah ditargetkan Rp161 miliar dan realisasinya Rp139 miliar atau mencapai 86,35 persen dari target.
Pada belanja daerah yang dianggarkan sebesar Rp974,6 miliar direalisasikan Rp857 miliar atau mencapai 87,94 persen, dengan rincian Belanjan Tidak Langsung Rp358,1 miliar dan Belanja Langsung Rp498,9 miliar.
“Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan SOPD se Bartim terhadap indikator kinerja pembangunan 2019, sebagaimana dalam naskah LKPJ dan disertai upaya efisiensi anggaran, sinkronisasi dan efektivitas, menunjukkan capaian target kinerja pembangunan cukup baik,” ungkapnya.
Walaupun demikian, menurutnya, ada beberapa target capaian indikator pembangunan yang tidak tercapai dan dikarenakan keterbatasan anggaran, untuk membiayai pembangunan, sehingga perlu kebijakan efisiensi belanja dan kebijakan rasionalisasi dan perubahan anggaran.
Sementara itu, Ketua DPRD Bartim Nur Sulistio memaklumi dilaksanakannya sidang paripurna hanya dengan konferensi video, sebab sedang berada dalam situasi pandemi virus corona (COVID-19).
“Kami terima karena memang kondisi seperti ini. Namun kami tetap berupaya semaksimal mungkin, mencermati dan mengkaji apa yang disampaikan kepala daerah dalam hal ini Bupati Bartim,” kata politisi Partai Golkar itu.