Sampit (ANTARA) - Seluruh camat, lurah dan kepala desa di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah diingatkan untuk terbuka dalam hal penanganan COVID-19, khususnya terkait anggaran dan penyaluran bantuan.
"Harus disampaikan, mana bantuan dari pihak ketiga (perusahaan/donatur), mana bantuan yang berasal dari ADD (alokasi dana desa). Jangan nanti bantuan dari pihak ketiga tapi diklaim berasal dari anggaran ADD, itu penyimpangan," kata Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur Halikinnor di Sampit, Sabtu.
Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak luas. Tidak hanya mengancam keselamatan, wabah ini juga berdampak terhadap ekonomi masyarakat dan kemampuan memenuhi kebutuhan pokok.
Kondisi ini diperparah oleh banjir yang melanda sembilan kecamatan. Masyarakat pun kini sangat membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Kondisi ini juga membangkitkan kepedulian banyak pihak sehingga memberikan bantuan untuk masyarakat. Bantuan tersebut harus sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Halikinnor mencontohkan, ada perusahaan yang menyumbang 1.600 paket sembako di Kecamatan Parenggean. Bantuan itu harus disalurkan dengan baik dan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat bahwa bantuan tersebut berasal dari sumbangan pihak perusahaan.
Keterbukaan itu juga dilakukan di tingkat kabupaten. Halikinnor menjanjikan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat kabupaten selalu siap menyampaikan secara terbuka penggunaan anggaran serta penyaluran bantuan dari pihak swasta.
Baca juga: Fraksi Golkar minta Pemkab Kotim percepat penyaluran bantuan sembako
Menanggapi permintaan transparansi oleh DPRD, Halikinnor pun memerintahkan pejabat yang membidangi anggaran dan bantuan di Gugus Tugas untuk menyampaikan data rinci kepada Sekretariat DPRD, selanjutnya dibagikan kepada seluruh anggota dewan.
"Kita buka semua kepada DPRD, sehingga tahu mana sumbangan pihak ketiga dan mana didanai anggaran penanganan COVID-19, serta mana saja yang sudah disalurkan. Kami terbuka," ujar Halikinnor.
Halikinnor menambahkan, saat ini tim anggarkan sedang merampungkan penyusunan akhir rasionalisasi anggaran. Dia yakin semua bisa dijalankan sesuai ketentuan.
Setelah masalah administrasi selesai, dia berharap penyaluran bantuan bisa dimaksimalkan. Pemerintah daerah juga tetap membuka diri terhadap semua pihak yang ingin membantu, khususnya dalam bentuk sembako yang akan disalurkan kepada masyarakat.
Baca juga: Kotim perketat pemeriksaan pintu masuk perbatasan
Baca juga: Dibebaskan melalui asimilasi, dua pria ini kembali dijebloskan ke penjara
"Harus disampaikan, mana bantuan dari pihak ketiga (perusahaan/donatur), mana bantuan yang berasal dari ADD (alokasi dana desa). Jangan nanti bantuan dari pihak ketiga tapi diklaim berasal dari anggaran ADD, itu penyimpangan," kata Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur Halikinnor di Sampit, Sabtu.
Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak luas. Tidak hanya mengancam keselamatan, wabah ini juga berdampak terhadap ekonomi masyarakat dan kemampuan memenuhi kebutuhan pokok.
Kondisi ini diperparah oleh banjir yang melanda sembilan kecamatan. Masyarakat pun kini sangat membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Kondisi ini juga membangkitkan kepedulian banyak pihak sehingga memberikan bantuan untuk masyarakat. Bantuan tersebut harus sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Halikinnor mencontohkan, ada perusahaan yang menyumbang 1.600 paket sembako di Kecamatan Parenggean. Bantuan itu harus disalurkan dengan baik dan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat bahwa bantuan tersebut berasal dari sumbangan pihak perusahaan.
Keterbukaan itu juga dilakukan di tingkat kabupaten. Halikinnor menjanjikan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat kabupaten selalu siap menyampaikan secara terbuka penggunaan anggaran serta penyaluran bantuan dari pihak swasta.
Baca juga: Fraksi Golkar minta Pemkab Kotim percepat penyaluran bantuan sembako
Menanggapi permintaan transparansi oleh DPRD, Halikinnor pun memerintahkan pejabat yang membidangi anggaran dan bantuan di Gugus Tugas untuk menyampaikan data rinci kepada Sekretariat DPRD, selanjutnya dibagikan kepada seluruh anggota dewan.
"Kita buka semua kepada DPRD, sehingga tahu mana sumbangan pihak ketiga dan mana didanai anggaran penanganan COVID-19, serta mana saja yang sudah disalurkan. Kami terbuka," ujar Halikinnor.
Halikinnor menambahkan, saat ini tim anggarkan sedang merampungkan penyusunan akhir rasionalisasi anggaran. Dia yakin semua bisa dijalankan sesuai ketentuan.
Setelah masalah administrasi selesai, dia berharap penyaluran bantuan bisa dimaksimalkan. Pemerintah daerah juga tetap membuka diri terhadap semua pihak yang ingin membantu, khususnya dalam bentuk sembako yang akan disalurkan kepada masyarakat.
Baca juga: Kotim perketat pemeriksaan pintu masuk perbatasan
Baca juga: Dibebaskan melalui asimilasi, dua pria ini kembali dijebloskan ke penjara