Tamiang Layang (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah Wahyudinnor mengatakan, menjadi tantangan besar bagi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di masa pandemi COVID-19.
“Untuk itu, perlu strategi dan sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk bersama-sama berupaya meningkatkan PAD Bartim,” katanya di Tamiang Layang, Jumat.
Menurutnya, perlu ada komunikasi yang baik antara DPRD dan Pemkab Bartim dalam membahas fokus strategi maupun saling bersinergi meningkatkan PAD. Sebab dampak pandemi COVID-19 sangat berpengaruh pada melemahnya perekonomian masyarakat.
Selain itu, pelaku usaha mulai dari perusahaan besar swasta hingga pelaku usaha mikro, kecil dan menengah juga terkena dampak sosial ekonomi dari COVID-19.
Wahyu berkomitmen, memberikan dorongan secara optimal, agar PAD bisa meningkat. Salah satu langkahnya akan dilihat dan dikaji dalam Perubahan APBD 2020 mendatang.
Ditambahkan anggota Fraksi PKPI itu, dampak melemahnya perekonomian juga terjadi pada kredit usaha, sehingga pelaku usaha melakukan restrukrisasi kredit. Dampaknya juga berpengaruh pada PAD.
“Saya juga mengharapkan, dana rasionalisasi bisa dianggarkan untuk mendorong pelaku usaha, agar terciptanya tingkat daya beli dan bertumbuhnya ekonomi di masyarakat. Hal ini sudah ada dalam Surat Kesepakat Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan,” terangnya.
Untuk itu, SOPD yang berkaitan dengan UMKM dan perdagangan, diharapkan bisa memfokuskan anggaran guna mendorong pelaku UMKM bisa operasional.
Salah satu contoh, meningkatkan pendapatan petani karet. Banyaknya petani karet di wilayah setempat, maka perlu kebijakan dan strategi dari pemda untuk mendorong harga karet agar tidak jatuh atau sangat murah.
"Artinya yang saya tangkap adalah, dalam meningkatkan PAD diperlukan strategi dan sinergi antara pemkab dengan DPRD Bartim,” demikian Wahyudinnor.
“Untuk itu, perlu strategi dan sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk bersama-sama berupaya meningkatkan PAD Bartim,” katanya di Tamiang Layang, Jumat.
Menurutnya, perlu ada komunikasi yang baik antara DPRD dan Pemkab Bartim dalam membahas fokus strategi maupun saling bersinergi meningkatkan PAD. Sebab dampak pandemi COVID-19 sangat berpengaruh pada melemahnya perekonomian masyarakat.
Selain itu, pelaku usaha mulai dari perusahaan besar swasta hingga pelaku usaha mikro, kecil dan menengah juga terkena dampak sosial ekonomi dari COVID-19.
Wahyu berkomitmen, memberikan dorongan secara optimal, agar PAD bisa meningkat. Salah satu langkahnya akan dilihat dan dikaji dalam Perubahan APBD 2020 mendatang.
Ditambahkan anggota Fraksi PKPI itu, dampak melemahnya perekonomian juga terjadi pada kredit usaha, sehingga pelaku usaha melakukan restrukrisasi kredit. Dampaknya juga berpengaruh pada PAD.
“Saya juga mengharapkan, dana rasionalisasi bisa dianggarkan untuk mendorong pelaku usaha, agar terciptanya tingkat daya beli dan bertumbuhnya ekonomi di masyarakat. Hal ini sudah ada dalam Surat Kesepakat Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan,” terangnya.
Untuk itu, SOPD yang berkaitan dengan UMKM dan perdagangan, diharapkan bisa memfokuskan anggaran guna mendorong pelaku UMKM bisa operasional.
Salah satu contoh, meningkatkan pendapatan petani karet. Banyaknya petani karet di wilayah setempat, maka perlu kebijakan dan strategi dari pemda untuk mendorong harga karet agar tidak jatuh atau sangat murah.
"Artinya yang saya tangkap adalah, dalam meningkatkan PAD diperlukan strategi dan sinergi antara pemkab dengan DPRD Bartim,” demikian Wahyudinnor.