Buntok (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah melakukan rapat koordinasi bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di wilayah setempat.
"Rapat koordinasi yang kami lakukan secara rutin ini, guna mengevaluasi dan menyinkronkan kegiatan BPJS," kata Sekretaris Daerah Barito Selatan, Edy Purwanto di Buntok, Kamis.
Dalam kegiatan itu, dirinya juga meminta informasi terkait jumlah kenaikan iuran BPJS dan diminta agar bisa dipaparkan pada kesempatan berikutnya.
Menurut dia, hal itu dilakukan agar dalam perencanaan anggaran iuran BPJS kelas III bagi masyarakat kurang mampu di Barito Selatan pada 2021 mendatang, bisa dianggarkan secara maksimal.
Sementara itu Kepala Penjaminan Manfaat Rujukan cabang Muara Teweh, Basnah mengatakan, kegiatan forum kemitraan ini tujuannya untuk meningkatkan mutu layanan, baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun tingkat lanjutan.
"Kegiatan forum kemitraan yang dilaksanakan secara rutin dua kali dalam setahun itu, bertujuan mempermudah koordinasi untuk mencapai persamaan dan pemahaman tentang program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dikelola BPJS," jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, pihaknya mengharapkan dukungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, untuk terus meningkatkan mutu pelayanan, baik pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun tingkat lanjutan.
Sementara itu Kepala BPJS Buntok, Nety mengatakan, jumlah peserta BPJS kelas III yang iurannya dibayarkan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan hingga kini masih belum ada tunggakan.
"Adapun untuk jumlah peserta BPJS kelas III yang iurannya dibayarkan pemkab, tercatat sebanyak 12.784 jiwa yang sudah tertagih hingga Juni 2020," ungkapnya.
"Rapat koordinasi yang kami lakukan secara rutin ini, guna mengevaluasi dan menyinkronkan kegiatan BPJS," kata Sekretaris Daerah Barito Selatan, Edy Purwanto di Buntok, Kamis.
Dalam kegiatan itu, dirinya juga meminta informasi terkait jumlah kenaikan iuran BPJS dan diminta agar bisa dipaparkan pada kesempatan berikutnya.
Menurut dia, hal itu dilakukan agar dalam perencanaan anggaran iuran BPJS kelas III bagi masyarakat kurang mampu di Barito Selatan pada 2021 mendatang, bisa dianggarkan secara maksimal.
Sementara itu Kepala Penjaminan Manfaat Rujukan cabang Muara Teweh, Basnah mengatakan, kegiatan forum kemitraan ini tujuannya untuk meningkatkan mutu layanan, baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun tingkat lanjutan.
"Kegiatan forum kemitraan yang dilaksanakan secara rutin dua kali dalam setahun itu, bertujuan mempermudah koordinasi untuk mencapai persamaan dan pemahaman tentang program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dikelola BPJS," jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, pihaknya mengharapkan dukungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, untuk terus meningkatkan mutu pelayanan, baik pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun tingkat lanjutan.
Sementara itu Kepala BPJS Buntok, Nety mengatakan, jumlah peserta BPJS kelas III yang iurannya dibayarkan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan hingga kini masih belum ada tunggakan.
"Adapun untuk jumlah peserta BPJS kelas III yang iurannya dibayarkan pemkab, tercatat sebanyak 12.784 jiwa yang sudah tertagih hingga Juni 2020," ungkapnya.