Buntok (ANTARA) - Sekretaris Daerah Barito Selatan, Kalimantan, Tengah Edy Purwanto mengikuti konferensi video dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) regional VIII Kalimantan, membahas penerapan kebijakan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara.
Dari konferensi video itu ada beberapa poin penting yang dibahas mengenai kebijakan sistem merit dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil, wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal-usul, jenis kelamin, maupun kecacatan ASN itu sendiri, katanya di Buntok, Kamis.
"Beberapa poin itu yakni tentang pengorganisasian perencanaan ASN didasarkan fungsi organisasi, melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja audit kepegawaian dengan menyesuaikan arahan kebijakan nasional," jelasnya.
Kemudian lanjut dia, dalam rekrutmen ASN berorientasi pada talenta terbaik, rekrutmen berbasis jabatan dimana dilakukan verifikasi tes serta sertifikasi.
Tes tersebut melalui tes kemampuan dasar (TKD) dan tes kemampuan bidang (TKB) dengan sistem komputerisasi, orientasi manajemen dalam penugasan setiap jabatan di pemerintahan.
Dalam kegiatan itu juga dibahas terkait pengembangan kapasitas dalam mengurangi kesenjangan kompetensi, dengan melaksanakan pelatihan setiap tahun bagi PNS seperti 'training mid analisis' (TNA), diklat dan pelatihan lainnya berbasis kinerja.
"Pada poin berikutnya dibahas penilaian kinerja yang berkelanjutan dengan cara membentuk Tim Penilai Kinerja (TPK) pada masing-masing pemda dengan memerhatikan performa dialog dan performa berbasis insentif," ungkapnya.
Sedangkan mengenai promosi dan rotasi menuju PNS dinamis dengan dilakukan pemetaan bakat atau 'talent mapping', serta mengapresiasi secara layak perubahan sistem pensiun dan konvensasi memadai bagi PNS yang sudah memasuki masa pensiun.
"Menindaklanjuti hasil pertemuan itu, kami akan berkoordinasi dengan bupati dan wakil bupati untuk membuat peraturan daerah atau peraturan bupati tentang merit yang disesuaikan kebutuhan daerah," demikian Edy Purwanto.
Acara konferensi video yang berlangsung di ruang kerja Sekda Barito Selatan itu, juga dihadiri Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Barito Selatan Rahmin Hanan dan Kepala Inspektorat, Liharfin.
Dari konferensi video itu ada beberapa poin penting yang dibahas mengenai kebijakan sistem merit dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil, wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal-usul, jenis kelamin, maupun kecacatan ASN itu sendiri, katanya di Buntok, Kamis.
"Beberapa poin itu yakni tentang pengorganisasian perencanaan ASN didasarkan fungsi organisasi, melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja audit kepegawaian dengan menyesuaikan arahan kebijakan nasional," jelasnya.
Kemudian lanjut dia, dalam rekrutmen ASN berorientasi pada talenta terbaik, rekrutmen berbasis jabatan dimana dilakukan verifikasi tes serta sertifikasi.
Tes tersebut melalui tes kemampuan dasar (TKD) dan tes kemampuan bidang (TKB) dengan sistem komputerisasi, orientasi manajemen dalam penugasan setiap jabatan di pemerintahan.
Dalam kegiatan itu juga dibahas terkait pengembangan kapasitas dalam mengurangi kesenjangan kompetensi, dengan melaksanakan pelatihan setiap tahun bagi PNS seperti 'training mid analisis' (TNA), diklat dan pelatihan lainnya berbasis kinerja.
"Pada poin berikutnya dibahas penilaian kinerja yang berkelanjutan dengan cara membentuk Tim Penilai Kinerja (TPK) pada masing-masing pemda dengan memerhatikan performa dialog dan performa berbasis insentif," ungkapnya.
Sedangkan mengenai promosi dan rotasi menuju PNS dinamis dengan dilakukan pemetaan bakat atau 'talent mapping', serta mengapresiasi secara layak perubahan sistem pensiun dan konvensasi memadai bagi PNS yang sudah memasuki masa pensiun.
"Menindaklanjuti hasil pertemuan itu, kami akan berkoordinasi dengan bupati dan wakil bupati untuk membuat peraturan daerah atau peraturan bupati tentang merit yang disesuaikan kebutuhan daerah," demikian Edy Purwanto.
Acara konferensi video yang berlangsung di ruang kerja Sekda Barito Selatan itu, juga dihadiri Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Barito Selatan Rahmin Hanan dan Kepala Inspektorat, Liharfin.