Nanga Bulik (ANTARA) - Sebanyak 127 pejabat dan 11 orang pejabat fungsional kesehatan sebagai kepala UPT Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah resmi dilantik dan diambil sumpah janji jabatannya.
"Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan merupakan konsekuensi logis dari dinamisnya kebutuhan organisasi," kata Bupati Lamandau Hendra Lesmana di Nanga Bulik, Rabu.
Hal itu ia sampaikan dalam sambutannya pada upacara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan tinggi pratama, administrator, pengawas dan penugasan kepala UPT Puskesmas.
Untuk itu Hendra menjelaskan, hendaknya pelantikan janganlah dimaknai dalam perspektif sebagai formalitas pendistribusian jabatan semata.
"Pelantikan merupakan upaya pembinaan karir dengan dilandasi pemberdayaan potensi yang menitikberatkan aspek kompetensi aparatur yang profesional dalam menjalankan tugas pemerintahan, maupun aktivitas pembangunan," tambahnya.
Adapun rincian pejabat yang dilantik tersebut, terdiri dari empat orang jabatan pimpinan tinggi pratama, 37 orang jabatan administrator, serta 86 orang jabatan pengawas.
Pelantikan dan pengambilan sumpah janji tersebut, juga dilaksanakan untuk menyesuaikan perubahan nomenklatur kelembagaan perangkat daerah sebagai implementasi dari sejumlah aturan.
"Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan merupakan konsekuensi logis dari dinamisnya kebutuhan organisasi," kata Bupati Lamandau Hendra Lesmana di Nanga Bulik, Rabu.
Hal itu ia sampaikan dalam sambutannya pada upacara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan tinggi pratama, administrator, pengawas dan penugasan kepala UPT Puskesmas.
Untuk itu Hendra menjelaskan, hendaknya pelantikan janganlah dimaknai dalam perspektif sebagai formalitas pendistribusian jabatan semata.
"Pelantikan merupakan upaya pembinaan karir dengan dilandasi pemberdayaan potensi yang menitikberatkan aspek kompetensi aparatur yang profesional dalam menjalankan tugas pemerintahan, maupun aktivitas pembangunan," tambahnya.
Adapun rincian pejabat yang dilantik tersebut, terdiri dari empat orang jabatan pimpinan tinggi pratama, 37 orang jabatan administrator, serta 86 orang jabatan pengawas.
Pelantikan dan pengambilan sumpah janji tersebut, juga dilaksanakan untuk menyesuaikan perubahan nomenklatur kelembagaan perangkat daerah sebagai implementasi dari sejumlah aturan.