Palangka Raya (ANTARA) - Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah menyiagakan 580 personelnya pasca sidang perselisihan pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi (MK).
Kapolda Kalteng Irjen Pol Dedi Prasetyo melalui Kabid Humas Kombes Pol Krismanto Eko Saputro di Palangka Raya, Rabu, mengatakan, personel sebanyak akan dilibatkan pengawasan kegiatan masyarakat dengan melakukan patroli dialogis.
"Kami antisipasi hal ini agar kamtibmas Kalteng kondusif, jangan sampai perselisihan pilkada membuat hal yang gaduh daerah. Kita harus menerima apa yang menjadi keputusan MK nantinya," katanya saat menghadiri Apel Siaga dan Patroli Skala Besar dalam rangka Antisipasi Gangguan Kamtibmas Pasca Sidang MK.
Dia menjelaskan, dalam pelaksanaannya kegiatan patroli skala besar dengan sejumlah armada yang telah disiapkan itu, nantinya difokuskan di tiga wilayah.
Tiga wilayah tersebut terdiri dari Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas. Kemudian selain berpatroli di tiga wilayah, sejumlah personel juga telah disiagakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kalteng dengan tujuan mengantisipasi adanya aksi massa yang tidak terima dengan putusan MK.
"Anggota yang berpatroli nantinya juga diminta untuk mengimbauan kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes). Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat terhadap prokes di tengah pandemi COVID-19," katanya.
Dia menambahkan, Apel Siaga dan Patroli Skala Besar Dalam Rangka Antisipasi Gangguan Kamtibmas Pasca Sidang MK yang dilaksanakan di halaman Barigas Mapolda Kalteng, juga dilaksanakan di seluruh jajaran Polresta dan Polres yang berada di provinsi setempat.
"Itu artinya seluruh kekuatan polri siap untuk mengamankan daerah, pasca putusan MK tentang perselisihan pilkada Kalteng," tegas perwira Polri berpangkat melati tiga itu.
Berdasarkan pantauan di lokasi kegiatan, sejumlah armada di satuan kerja (Satker) di Mapolda Kalteng dilibatkan dalam antisipasi pengamanan pasca sidang MK tersebut.
Bahkan personel yang terlibat, juga dilengkapi senjata laras panjang, pistol dan rompi anti peluru agar mereka melaksanakan patroli aman dari hal-hal yang tidak diinginkan.
Kapolda Kalteng Irjen Pol Dedi Prasetyo melalui Kabid Humas Kombes Pol Krismanto Eko Saputro di Palangka Raya, Rabu, mengatakan, personel sebanyak akan dilibatkan pengawasan kegiatan masyarakat dengan melakukan patroli dialogis.
"Kami antisipasi hal ini agar kamtibmas Kalteng kondusif, jangan sampai perselisihan pilkada membuat hal yang gaduh daerah. Kita harus menerima apa yang menjadi keputusan MK nantinya," katanya saat menghadiri Apel Siaga dan Patroli Skala Besar dalam rangka Antisipasi Gangguan Kamtibmas Pasca Sidang MK.
Dia menjelaskan, dalam pelaksanaannya kegiatan patroli skala besar dengan sejumlah armada yang telah disiapkan itu, nantinya difokuskan di tiga wilayah.
Tiga wilayah tersebut terdiri dari Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas. Kemudian selain berpatroli di tiga wilayah, sejumlah personel juga telah disiagakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kalteng dengan tujuan mengantisipasi adanya aksi massa yang tidak terima dengan putusan MK.
"Anggota yang berpatroli nantinya juga diminta untuk mengimbauan kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes). Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat terhadap prokes di tengah pandemi COVID-19," katanya.
Dia menambahkan, Apel Siaga dan Patroli Skala Besar Dalam Rangka Antisipasi Gangguan Kamtibmas Pasca Sidang MK yang dilaksanakan di halaman Barigas Mapolda Kalteng, juga dilaksanakan di seluruh jajaran Polresta dan Polres yang berada di provinsi setempat.
"Itu artinya seluruh kekuatan polri siap untuk mengamankan daerah, pasca putusan MK tentang perselisihan pilkada Kalteng," tegas perwira Polri berpangkat melati tiga itu.
Berdasarkan pantauan di lokasi kegiatan, sejumlah armada di satuan kerja (Satker) di Mapolda Kalteng dilibatkan dalam antisipasi pengamanan pasca sidang MK tersebut.
Bahkan personel yang terlibat, juga dilengkapi senjata laras panjang, pistol dan rompi anti peluru agar mereka melaksanakan patroli aman dari hal-hal yang tidak diinginkan.