Tamiang Layang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah saat ini membentuk tim untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pegawai negeri sipil (PNS) dan honorer.
"Evaluasi ini untuk meningkatkan pelayanan publik di setiap instansi lingkup pemkab," kata Sekretaris Daerah Bartim Panahan Moetar di Tamiang Layang, Jumat.
Dari data kepegawaian Pemkab Bartim diketahui ada sekitar 3.000 PNS, sedangkan jumlah honorer yang terdiri dari Pegawai Harian Lepas dan Pegawai Harian Tetap berjumlah sekitar 3.600 orang.
Penataan sudah berjalan tiga hari kerja sejak Selasa (26/1). Dari data hasil evaluasi, akan dilakukan evaluasi ulang bersama perangkat daerah untuk menentukan kebutuhan masing-masing.
Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut diharapkan bisa tercipta penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien, ramah dan melayani, sebagaimana tujuan dari visi-misi yakni mewujudkan Bartim yang sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemerintahan yang amanah.
Ditambahkan Panahan, penataan dilakukan agar seluruh PNS maupun honorer memiliki beban kerja dan tanggung jawab seimbang, sebagai upaya menghindari kecemburuan.
Dicontohkan, pada perangkat daerah yang tugasnya mengurusi taman sepanjang 50 meter, pengerjaannya dibagi rata kepada PHT dan PHL sehingga ada keadilan dalam pekerjaan, serta tidak bertumpu hanya pada satu atau dua orang saja.
Tujuan penataan pemerintah dalam kepemimpinan Bupati Bartim menghendaki tidak terjadi penumpukan pegawai dalam satu perangkat daerah saja, sehingga adanya pemerataan dalam penempatan tugas. Pegawai didorong memiliki tanggung jawab terukur.
“Walau pun dilakukan evaluasi dan penataan, Pemkab Bartim belum berencana melakukan pengurangan maupun merumahkan honorer,” terangnya.
Jika pun terjadi pengurangan, pemkab akan membantu melalui program ekonomi kerakyatan kepada honorer yang dirumahkan. Program ekonomi kerakyatan dimaksud seperti di sektor pertanian, perikanan dan peternakan.
"Evaluasi ini untuk meningkatkan pelayanan publik di setiap instansi lingkup pemkab," kata Sekretaris Daerah Bartim Panahan Moetar di Tamiang Layang, Jumat.
Dari data kepegawaian Pemkab Bartim diketahui ada sekitar 3.000 PNS, sedangkan jumlah honorer yang terdiri dari Pegawai Harian Lepas dan Pegawai Harian Tetap berjumlah sekitar 3.600 orang.
Penataan sudah berjalan tiga hari kerja sejak Selasa (26/1). Dari data hasil evaluasi, akan dilakukan evaluasi ulang bersama perangkat daerah untuk menentukan kebutuhan masing-masing.
Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut diharapkan bisa tercipta penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien, ramah dan melayani, sebagaimana tujuan dari visi-misi yakni mewujudkan Bartim yang sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemerintahan yang amanah.
Ditambahkan Panahan, penataan dilakukan agar seluruh PNS maupun honorer memiliki beban kerja dan tanggung jawab seimbang, sebagai upaya menghindari kecemburuan.
Dicontohkan, pada perangkat daerah yang tugasnya mengurusi taman sepanjang 50 meter, pengerjaannya dibagi rata kepada PHT dan PHL sehingga ada keadilan dalam pekerjaan, serta tidak bertumpu hanya pada satu atau dua orang saja.
Tujuan penataan pemerintah dalam kepemimpinan Bupati Bartim menghendaki tidak terjadi penumpukan pegawai dalam satu perangkat daerah saja, sehingga adanya pemerataan dalam penempatan tugas. Pegawai didorong memiliki tanggung jawab terukur.
“Walau pun dilakukan evaluasi dan penataan, Pemkab Bartim belum berencana melakukan pengurangan maupun merumahkan honorer,” terangnya.
Jika pun terjadi pengurangan, pemkab akan membantu melalui program ekonomi kerakyatan kepada honorer yang dirumahkan. Program ekonomi kerakyatan dimaksud seperti di sektor pertanian, perikanan dan peternakan.