Nanga Bulik (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah melalui program dan kegiatan yang dimiliki berupaya mewujudkan pemerataan pembangunan hingga wilayah perdesaan.
"Salah satu yang kami lakukan, yakni memaksimalkan peran dari Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DPMD)," katanya saat dihubungi dari Nanga Bulik, Kamis.
Hendra ingin memaksimalkan DPMD agar kehadirannya benar-benar bisa dirasakan hingga desa dan menekankan bahwa pembangunan tak hanya tertumpu di wilayah perkotaan.
"Selogan membangun Indonesia mulai dari desa itu hendaknya dijabarkan, serta didorong melalui DPMD," tambahnya.
Dalam hal ini, pihaknya menyadari pentingnya pelaksanaan pembantuan maupun pendampingan kepada masyarakat desa.
Arahan serta pendampingan terhadap desa sangat diperlukan, terlebih desa memiliki anggaran cukup besar. Berdasarkan aturannya, mulai dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, diharapkan adanya pendampingan dari tenaga-tenaga yang sudah ada.
"Kita tidak ingin arah pembangunan antara pemkab dan desa berbeda. Untuk itu diharapkan adanya sinkronisasi, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan bisa betul-betul dirasakan kehadirannya," terangnya.
Terlebih di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), anggaran yang dimiliki lebih terbatas. Maka diharapkan pemerintah desa mampu merencanakan program maupun kegiatan yang prioritas dengan sebaik-baiknya.
"Salah satu yang kami lakukan, yakni memaksimalkan peran dari Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DPMD)," katanya saat dihubungi dari Nanga Bulik, Kamis.
Hendra ingin memaksimalkan DPMD agar kehadirannya benar-benar bisa dirasakan hingga desa dan menekankan bahwa pembangunan tak hanya tertumpu di wilayah perkotaan.
"Selogan membangun Indonesia mulai dari desa itu hendaknya dijabarkan, serta didorong melalui DPMD," tambahnya.
Dalam hal ini, pihaknya menyadari pentingnya pelaksanaan pembantuan maupun pendampingan kepada masyarakat desa.
Arahan serta pendampingan terhadap desa sangat diperlukan, terlebih desa memiliki anggaran cukup besar. Berdasarkan aturannya, mulai dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, diharapkan adanya pendampingan dari tenaga-tenaga yang sudah ada.
"Kita tidak ingin arah pembangunan antara pemkab dan desa berbeda. Untuk itu diharapkan adanya sinkronisasi, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan bisa betul-betul dirasakan kehadirannya," terangnya.
Terlebih di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), anggaran yang dimiliki lebih terbatas. Maka diharapkan pemerintah desa mampu merencanakan program maupun kegiatan yang prioritas dengan sebaik-baiknya.