Tamiang Layang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah melakukan mutasi terhadap 276 pegawai, terdiri dari pegawai negeri sipil, pegawai harian tetap dan pegawai harian lepas, sebagai upaya peningkatan performa kinerja pemerintah dalam pelayanan publik.
“Yang kami harapkan yakni tidak ada lagi penumpukan pegawai dan honorer, tetapi mereka bekerja sesuai dengan bidang dan latar pendidikan, sehingga pelayanan publik bisa maksimal,” kata Bupati Bartim Ampera AY Mebas di Tamiang Layang, Rabu.
Ia menjelaskan, terjadinya mutasi tersebut berdasarkan usulan dari masing-masing kepala organisasi perangkat daerah yang diajukan kepada Tim Penataan dan Penilaian Kinerja PNS, PHT dan PHL, kemudian dilakukan evaluasi dan pengkajian.
Mutasi berskala besar itu diharapkan mengakomodasi kebutuhan masing-masing instansi pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan publik yang sangat baik.
Ditambahkannya, ASN berlatar belakang pendidikan perawat atau bidan dipindahkan sesuai usulan dengan diperbantukan ke Dinas Kesehatan Bartim, UPT Puskesmas hingga RSUD Tamiang Layang.
“Penataan dalam mutasi ASN ini tidak ada pengurangan jumlahnya. Semua ASN diberdayakan sesuai kompetensi dan keahliannya sehingga tercipta efektivitas kerja, sesuai kapasitas dan dengan harapan lebih baik,” jelasnya.
Sekda Bartim Panahan Moetar mengharapkan dengan adanya penataan tersebut, akan mewujudkan kinerja yang optimal untuk menunjang pembangunan sesuai visi misi daerah dalam mewujudkan Bartim sehat, cerdas dan sejahtera.
"Untuk PHT dan PHL, kami harapkan bisa bekerja maksimal, terutama dalam peningkatan pelayanan publik pada tiap perangkat daerah sebagaimana tujuan Pemkab Bartim tersebut," ungkapnya.
Pemkab Bartim akan mengevaluasi kinerja PNS, PHL dan PHT secara periodik sebagai bentuk pengawasan sekaligus pembinaan dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan pada semua instansi pemerintah.
“Tidak menutup kemungkinan Pemkab Bartim akan menata dan evaluasi ulang terhadap kinerja mereka. Untuk itu, para PNS, PHT dan PHL diharapkan bisa membuktikan dirinya dalam bekerja,” demikian Panahan Moetar.
“Yang kami harapkan yakni tidak ada lagi penumpukan pegawai dan honorer, tetapi mereka bekerja sesuai dengan bidang dan latar pendidikan, sehingga pelayanan publik bisa maksimal,” kata Bupati Bartim Ampera AY Mebas di Tamiang Layang, Rabu.
Ia menjelaskan, terjadinya mutasi tersebut berdasarkan usulan dari masing-masing kepala organisasi perangkat daerah yang diajukan kepada Tim Penataan dan Penilaian Kinerja PNS, PHT dan PHL, kemudian dilakukan evaluasi dan pengkajian.
Mutasi berskala besar itu diharapkan mengakomodasi kebutuhan masing-masing instansi pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan publik yang sangat baik.
Ditambahkannya, ASN berlatar belakang pendidikan perawat atau bidan dipindahkan sesuai usulan dengan diperbantukan ke Dinas Kesehatan Bartim, UPT Puskesmas hingga RSUD Tamiang Layang.
“Penataan dalam mutasi ASN ini tidak ada pengurangan jumlahnya. Semua ASN diberdayakan sesuai kompetensi dan keahliannya sehingga tercipta efektivitas kerja, sesuai kapasitas dan dengan harapan lebih baik,” jelasnya.
Sekda Bartim Panahan Moetar mengharapkan dengan adanya penataan tersebut, akan mewujudkan kinerja yang optimal untuk menunjang pembangunan sesuai visi misi daerah dalam mewujudkan Bartim sehat, cerdas dan sejahtera.
"Untuk PHT dan PHL, kami harapkan bisa bekerja maksimal, terutama dalam peningkatan pelayanan publik pada tiap perangkat daerah sebagaimana tujuan Pemkab Bartim tersebut," ungkapnya.
Pemkab Bartim akan mengevaluasi kinerja PNS, PHL dan PHT secara periodik sebagai bentuk pengawasan sekaligus pembinaan dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan pada semua instansi pemerintah.
“Tidak menutup kemungkinan Pemkab Bartim akan menata dan evaluasi ulang terhadap kinerja mereka. Untuk itu, para PNS, PHT dan PHL diharapkan bisa membuktikan dirinya dalam bekerja,” demikian Panahan Moetar.