Tamiang Layang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah bersama Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, menggelar rapat koordinasi monitoring dan evaluasi program koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah).
"Ini merupakan tindak lanjut pertemuan dan penandatanganan komitmen bersama dan disusun strategi pencegahan korupsi,” Bupati Bartim Ampera AY Mebas di Tamiang Layang, Rabu.
Strategi pencegahan korupsi tersebut akan diterapkan pada delapan area intervensi yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Selain itu, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola Dana Desa.
Sejumlah perangkat daerah dilibatkan dalam upaya pencegahan korupsi. Perangkat daerah itu diantaranya Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian Pembangunan, (Bapedalitbang), Dinas Pekerjan Umum, Penataan Ruang dan Permukiman Rakyat (DPUPR Perkim).
Selain itu, Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial (DPMDS), Dinas Komunikasi, Informatika, (Diskominfo), Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta para pengembang perumahan(developer).
“Kami serius dalam pencegahan korupsi ini, seperti dalam pengelolaan aset daerah. Pemkab Bartim membentuk tim verifikasi aset daerah yang kini terus bekerja,” jelasnya.
Ada beberapa hal lainnya yang ditekankan dalam pencegahan korupsi seperti dalam proses pengadaan barang dan jasa, perizinan praktek percaloan jabatan ASN.
“Kepala perangkat daerah dan jajaran harus serius menindaklanjuti korsupgah korupsi di wilayah Bartim,” ungkapnya.
Rapat koordinasi monitoring dan evaluasi program korsupgah atau pencegahan korupsi dengan KPK langsung dipimpin Bupati Bartim Ampera Y Mebas didampingi Sekda Panahan Moetar dan dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah.
"Ini merupakan tindak lanjut pertemuan dan penandatanganan komitmen bersama dan disusun strategi pencegahan korupsi,” Bupati Bartim Ampera AY Mebas di Tamiang Layang, Rabu.
Strategi pencegahan korupsi tersebut akan diterapkan pada delapan area intervensi yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Selain itu, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola Dana Desa.
Sejumlah perangkat daerah dilibatkan dalam upaya pencegahan korupsi. Perangkat daerah itu diantaranya Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian Pembangunan, (Bapedalitbang), Dinas Pekerjan Umum, Penataan Ruang dan Permukiman Rakyat (DPUPR Perkim).
Selain itu, Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial (DPMDS), Dinas Komunikasi, Informatika, (Diskominfo), Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta para pengembang perumahan(developer).
“Kami serius dalam pencegahan korupsi ini, seperti dalam pengelolaan aset daerah. Pemkab Bartim membentuk tim verifikasi aset daerah yang kini terus bekerja,” jelasnya.
Ada beberapa hal lainnya yang ditekankan dalam pencegahan korupsi seperti dalam proses pengadaan barang dan jasa, perizinan praktek percaloan jabatan ASN.
“Kepala perangkat daerah dan jajaran harus serius menindaklanjuti korsupgah korupsi di wilayah Bartim,” ungkapnya.
Rapat koordinasi monitoring dan evaluasi program korsupgah atau pencegahan korupsi dengan KPK langsung dipimpin Bupati Bartim Ampera Y Mebas didampingi Sekda Panahan Moetar dan dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah.