Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah Faridawaty Darland Atjeh mendukung pemberian subsidi biaya tes PCR COVID-19 kepada para pelajar, khususnya anak pesantren yang menempuh pendidikan di provinsi lain dan sekarang ini terpaksa harus pulang karena sedang diliburkan.
Dukungan itu disampaikan usai melakukan pertemuan dengan sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, yang sengaja datang berkunjung untuk menyampaikan usulan sekaligus permintaan terkait terbitnya Surat Edaran (SE) Gubernur tentang Ketentuan Khusus Perjalanan Orang masuk wilayah Kalteng, di Palangka Raya, Senin.
"Kewajiban mengikuti Tes PCR seperti tertera di SE Gubernur Kalteng itu dianggap sangat memberatkan para pelajar, khususnya santri asal Kalteng yang terpaksa harus pulang karena sedang diliburkan," beber Faridawaty.
Ketua Partai Nasdem Kalteng itu membenarkan biaya sekali tes PCR per orang berkisar Rp900 ribu hingga Rp1,2 juta. Mahalnya biaya tes PCR itulah memberatkan sejumlah orangtua yang harus mengeluarkan biaya tambahan, agar anaknya dapat pulang dari sekolah atau pesantren di provinsi lain.
Baca juga: Legislator Kalteng minta guru di SMAN 1 Seribu Riam segera ditambah
Dia mengatakan Di satu sisi orang tua ingin anaknya pulang, karena tidak ada yang bertanggung jawab di saat aktivitas pesantren libur, namun di sisi lain mahalnya tes PCR membuat diberatkan.
"Jadi, usulan dari Anggota DPRD Kotim, agar ada subsidi ataupun potongan biaya tes PCR terhadap pelajar yang pulang ke Kalteng, perlu dipertimbangkan," kata Faridawaty.
Dia menegaskan DPRD Kalteng pada dasarnya sangat mendukung kebijakan pemerintah terkait kewajiban tes PCR sebagai syarat perjalanan masuk Kalteng. Hal tersebut tentunya sebagai salah satu upaya memastikan setiap orang yang masuk ke wilayah provinsi ini dalam keadaan sehat.
Hanya, menurut dia, pemprov diharapkan tetap memberi perhatian serius kepada pelajar yang sedang mengambil pendidikan di luar Kalteng dan ingin pulang disaat libur. Kebijakan PCR ini tetap akan diikuti, namun diharapkan ada keringanan berupa subsidi agar membantu para pelajar.
"Kalau PCR, ya tetap harus diikuti karena itu tujuannya sangat bagus. Tapi, harganya jangan sampai terlalu mahal, harus ada subsidi bagi para pelajar. Jadi ini yang harus diperhatikan pemerintah," demikian Faridawaty.
Baca juga: Perkaya isi Raperda DAS, Waket DPRD Kalteng kunker ke Banten
Baca juga: Waket DPRD Kalteng sebut Desa Tumbang Miwan rawan terjadi longsor
Dukungan itu disampaikan usai melakukan pertemuan dengan sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, yang sengaja datang berkunjung untuk menyampaikan usulan sekaligus permintaan terkait terbitnya Surat Edaran (SE) Gubernur tentang Ketentuan Khusus Perjalanan Orang masuk wilayah Kalteng, di Palangka Raya, Senin.
"Kewajiban mengikuti Tes PCR seperti tertera di SE Gubernur Kalteng itu dianggap sangat memberatkan para pelajar, khususnya santri asal Kalteng yang terpaksa harus pulang karena sedang diliburkan," beber Faridawaty.
Ketua Partai Nasdem Kalteng itu membenarkan biaya sekali tes PCR per orang berkisar Rp900 ribu hingga Rp1,2 juta. Mahalnya biaya tes PCR itulah memberatkan sejumlah orangtua yang harus mengeluarkan biaya tambahan, agar anaknya dapat pulang dari sekolah atau pesantren di provinsi lain.
Baca juga: Legislator Kalteng minta guru di SMAN 1 Seribu Riam segera ditambah
Dia mengatakan Di satu sisi orang tua ingin anaknya pulang, karena tidak ada yang bertanggung jawab di saat aktivitas pesantren libur, namun di sisi lain mahalnya tes PCR membuat diberatkan.
"Jadi, usulan dari Anggota DPRD Kotim, agar ada subsidi ataupun potongan biaya tes PCR terhadap pelajar yang pulang ke Kalteng, perlu dipertimbangkan," kata Faridawaty.
Dia menegaskan DPRD Kalteng pada dasarnya sangat mendukung kebijakan pemerintah terkait kewajiban tes PCR sebagai syarat perjalanan masuk Kalteng. Hal tersebut tentunya sebagai salah satu upaya memastikan setiap orang yang masuk ke wilayah provinsi ini dalam keadaan sehat.
Hanya, menurut dia, pemprov diharapkan tetap memberi perhatian serius kepada pelajar yang sedang mengambil pendidikan di luar Kalteng dan ingin pulang disaat libur. Kebijakan PCR ini tetap akan diikuti, namun diharapkan ada keringanan berupa subsidi agar membantu para pelajar.
"Kalau PCR, ya tetap harus diikuti karena itu tujuannya sangat bagus. Tapi, harganya jangan sampai terlalu mahal, harus ada subsidi bagi para pelajar. Jadi ini yang harus diperhatikan pemerintah," demikian Faridawaty.
Baca juga: Perkaya isi Raperda DAS, Waket DPRD Kalteng kunker ke Banten
Baca juga: Waket DPRD Kalteng sebut Desa Tumbang Miwan rawan terjadi longsor