Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan ekonomi dan keuangan syariah memiliki peran penting dalam perekonomian nasional terutama pada kondisi pandemi sehingga dapat menjadi salah satu pilar utama penopang pemulihan ekonomi.
"Tidak hanya untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi, namun juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip berkelanjutan," katanya dalam peluncuran Buku Teks Ekonomi Syariah di Jakarta, Selasa.
Sri Mulyani mengatakan nilai-nilai ekonomi syariah dapat mendorong ekonomi nasional yang adil dan merata di seluruh aspek terutama pada sektor pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan ekonomi yang inklusif.
Baca juga: Wapres: Percepat konversi BPD ke Bank Syariah
Ia menuturkan mekanisme redistribusi syariah adalah sistem jaring pengaman sosial yang secara fundamental Islam mengajarkan untuk selalu peduli dan memberikan perhatian terutama kepada kelompok tidak mampu dan rentan.
Menurutnya, hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan sesuai dengan desain kebijakan pemerintah untuk membangun jaring pengaman sosial melalui berbagai program bantuan sosial.
Ia menjelaskan program jaring pengaman sosial dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kelompok lemah, miskin, dan rentan agar mereka mampu mengejar ketertinggalan.
"Ini juga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi Indonesia," ujarnya.
Tak hanya itu, sistem keuangan syariah berbasis risk sharing juga mampu menciptakan stabilitas sistem keuangan karena menghindari risiko berlebihan dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Baca juga: Bank Syariah Indonesia-Peruri kerjasama kembangkan ekonomi syariah di Indonesia
"Pengambilan risiko berlebihan dan risiko yang tidak prudent akan mampu menciptakan krisis ekonomi," katanya.
Ia melanjutkan, prinsip-prinsip ekonomi syariah ini sejalan dengan empat pilar utama dari Sustainable Development Goals (SDGs) yang mencakup aspek pembangunan manusia, kekuatan sosial, bidang ekonomi, dan menjaga lingkungan.
Ia mengatakan melihat potensi ekonomi syariah sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru maka pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
Hal ini tercermin dari arahan Presiden Joko Widodo yakni dengan potensi pasar keuangan syariah yang sangat besar maka seharusnya Indonesia dapat menjadi penggerak utama perekonomian syariah.
"Jadi, tidak hanya menjadi target market dan produk industri yang halal dari negara-negara lain," tegasnya.
Baca juga: BSI raih prestasi dengan masuk daftar bank terbaik dunia versi Forbes
Baca juga: Dorong ekonomi syariah, Grab gandeng BAZNAS hingga LinkAja
Baca juga: OJK Kalteng gencarkan literasi dan inklusi keuangan syariah di bulan Ramadhan
"Tidak hanya untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi, namun juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip berkelanjutan," katanya dalam peluncuran Buku Teks Ekonomi Syariah di Jakarta, Selasa.
Sri Mulyani mengatakan nilai-nilai ekonomi syariah dapat mendorong ekonomi nasional yang adil dan merata di seluruh aspek terutama pada sektor pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan ekonomi yang inklusif.
Baca juga: Wapres: Percepat konversi BPD ke Bank Syariah
Ia menuturkan mekanisme redistribusi syariah adalah sistem jaring pengaman sosial yang secara fundamental Islam mengajarkan untuk selalu peduli dan memberikan perhatian terutama kepada kelompok tidak mampu dan rentan.
Menurutnya, hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan sesuai dengan desain kebijakan pemerintah untuk membangun jaring pengaman sosial melalui berbagai program bantuan sosial.
Ia menjelaskan program jaring pengaman sosial dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kelompok lemah, miskin, dan rentan agar mereka mampu mengejar ketertinggalan.
"Ini juga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi Indonesia," ujarnya.
Tak hanya itu, sistem keuangan syariah berbasis risk sharing juga mampu menciptakan stabilitas sistem keuangan karena menghindari risiko berlebihan dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Baca juga: Bank Syariah Indonesia-Peruri kerjasama kembangkan ekonomi syariah di Indonesia
"Pengambilan risiko berlebihan dan risiko yang tidak prudent akan mampu menciptakan krisis ekonomi," katanya.
Ia melanjutkan, prinsip-prinsip ekonomi syariah ini sejalan dengan empat pilar utama dari Sustainable Development Goals (SDGs) yang mencakup aspek pembangunan manusia, kekuatan sosial, bidang ekonomi, dan menjaga lingkungan.
Ia mengatakan melihat potensi ekonomi syariah sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru maka pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
Hal ini tercermin dari arahan Presiden Joko Widodo yakni dengan potensi pasar keuangan syariah yang sangat besar maka seharusnya Indonesia dapat menjadi penggerak utama perekonomian syariah.
"Jadi, tidak hanya menjadi target market dan produk industri yang halal dari negara-negara lain," tegasnya.
Baca juga: BSI raih prestasi dengan masuk daftar bank terbaik dunia versi Forbes
Baca juga: Dorong ekonomi syariah, Grab gandeng BAZNAS hingga LinkAja
Baca juga: OJK Kalteng gencarkan literasi dan inklusi keuangan syariah di bulan Ramadhan