Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) AA La Nyalla Mahmud Mattalitti memaparkan beberapa langkah untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menghadapi pandemi.
"Pandemi COVID-19 sangat dirasakan dampaknya oleh pelaku UMKM, sehingga mereka perlu mendapatkan bantuan," katanya saat menjadi pembicara kunci dalam webinar yang digelar Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Hipmikimdo) di sela reses di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat.
Senator asal Jawa Timur itu mengatakan pandemi COVID-19 bukan saja berdampak pada sektor ketahanan kesehatan nasional, namun juga berimbas terhadap ketahanan ekonomi nasional dan masyarakat.
"Indonesia seperti juga negara lain mengalami resesi. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 terkontraksi minus 2,07 persen. Hampir semua provinsi terkontraksi dan sektor investasi tahun 2020 juga belum mampu memulihkan ekonomi kita," tuturnya.
Menurut dia, penyelesaian investasi di Indonesia banyak yang mangkrak dan kondisi tersebut belum bisa mendorong pemulihan ekonomi dengan pertumbuhan seperti sebelum pandemi.
"Sebagai mantan Ketua Umum Kadin Jatim, saya merasakan betul bahwa menjadi pengusaha kecil dan menengah saat ini tidaklah mudah karena mereka hampir mayoritas mengandalkan transaksi langsung dalam pasar," katanya.
Ia mengatakan yang dialami pelaku UMKM saat ini sangat berbeda dengan krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1998 dan saat itu krisis dialami sektor moneter dan perbankan.
"Tetapi, pasar tetap buka seperti biasa dan transaksi langsung tidak dibatasi. Pelaku UMKM masih bisa bertemu dengan pembeli. Itulah mengapa UMKM saat itu tetap survive," ujarnya.
Hari ini sangat berbeda, lanjut dia, pandemi COVID-19 memaksa pembatasan aktivitas pertemuan langsung dalam sebuah pasar.
"Apalagi kebijakan PPKM yang dilakukan untuk mengatasi lonjakan kasus COVID-19 memaksa pasar dan pertokoan tutup atau dibatasi. Keadaan tersebut memukul langsung pengusaha kecil dan menengah," katanya.
Lima langkah
Menurut La Nyalla, setidaknya ada lima langkah yang harus menjadi prioritas Hipmikimdo untuk membantu anggotanya yakni pertama, dengan cepat mendorong transformasi perpindahan pasar menuju marketplace, sehingga mau tidak mau, harus masuk ke pasar daring.
"Langkah kedua, perkuat networking dengan perbankan sebagai sumber pendanaan karena ciri UMKM sebenarnya cukup cepat untuk melakukan recovery dan set up dengan sentuhan pendanaan yang terjangkau," ujarnya.
Langkah ketiga yang harus dilakukan untuk membantu pelaku UMKM adalah menjalin sinergi dengan perguruan tinggi untuk meminta bantuan pelatihan dan transfer pengetahuan tentang digitalisasi kepada para pengusaha kecil di masing-masing wilayah perguruan tinggi tersebut.
Langkah keempat, dukungan administrasi untuk perizinan dan pendaftaran perusahaan di instansi terkait harus dibantu oleh Hipmikimdo.
Kemudian, langkah kelima yang disampaikan LaNyalla adalah akses seluas-luasnya program pemulihan ekonomi nasional yang diluncurkan pemerintah.
"Dan, akses seluas-luasnya juga program-program terkait UMKM yang diluncurkan Kamar Dagang dan Industri di semua daerah di Indonesia," katanya.
"Pandemi COVID-19 sangat dirasakan dampaknya oleh pelaku UMKM, sehingga mereka perlu mendapatkan bantuan," katanya saat menjadi pembicara kunci dalam webinar yang digelar Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Hipmikimdo) di sela reses di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat.
Senator asal Jawa Timur itu mengatakan pandemi COVID-19 bukan saja berdampak pada sektor ketahanan kesehatan nasional, namun juga berimbas terhadap ketahanan ekonomi nasional dan masyarakat.
"Indonesia seperti juga negara lain mengalami resesi. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 terkontraksi minus 2,07 persen. Hampir semua provinsi terkontraksi dan sektor investasi tahun 2020 juga belum mampu memulihkan ekonomi kita," tuturnya.
Menurut dia, penyelesaian investasi di Indonesia banyak yang mangkrak dan kondisi tersebut belum bisa mendorong pemulihan ekonomi dengan pertumbuhan seperti sebelum pandemi.
"Sebagai mantan Ketua Umum Kadin Jatim, saya merasakan betul bahwa menjadi pengusaha kecil dan menengah saat ini tidaklah mudah karena mereka hampir mayoritas mengandalkan transaksi langsung dalam pasar," katanya.
Ia mengatakan yang dialami pelaku UMKM saat ini sangat berbeda dengan krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1998 dan saat itu krisis dialami sektor moneter dan perbankan.
"Tetapi, pasar tetap buka seperti biasa dan transaksi langsung tidak dibatasi. Pelaku UMKM masih bisa bertemu dengan pembeli. Itulah mengapa UMKM saat itu tetap survive," ujarnya.
Hari ini sangat berbeda, lanjut dia, pandemi COVID-19 memaksa pembatasan aktivitas pertemuan langsung dalam sebuah pasar.
"Apalagi kebijakan PPKM yang dilakukan untuk mengatasi lonjakan kasus COVID-19 memaksa pasar dan pertokoan tutup atau dibatasi. Keadaan tersebut memukul langsung pengusaha kecil dan menengah," katanya.
Lima langkah
Menurut La Nyalla, setidaknya ada lima langkah yang harus menjadi prioritas Hipmikimdo untuk membantu anggotanya yakni pertama, dengan cepat mendorong transformasi perpindahan pasar menuju marketplace, sehingga mau tidak mau, harus masuk ke pasar daring.
"Langkah kedua, perkuat networking dengan perbankan sebagai sumber pendanaan karena ciri UMKM sebenarnya cukup cepat untuk melakukan recovery dan set up dengan sentuhan pendanaan yang terjangkau," ujarnya.
Langkah ketiga yang harus dilakukan untuk membantu pelaku UMKM adalah menjalin sinergi dengan perguruan tinggi untuk meminta bantuan pelatihan dan transfer pengetahuan tentang digitalisasi kepada para pengusaha kecil di masing-masing wilayah perguruan tinggi tersebut.
Langkah keempat, dukungan administrasi untuk perizinan dan pendaftaran perusahaan di instansi terkait harus dibantu oleh Hipmikimdo.
Kemudian, langkah kelima yang disampaikan LaNyalla adalah akses seluas-luasnya program pemulihan ekonomi nasional yang diluncurkan pemerintah.
"Dan, akses seluas-luasnya juga program-program terkait UMKM yang diluncurkan Kamar Dagang dan Industri di semua daerah di Indonesia," katanya.