Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kalimantan Tengah Achmad Rasyid menyatakan, pihaknya mendukung rencana Gubernur Sugianto Sabran mengadakan hilirisasi industri berbasi sumber daya alam di kabupaten/kota di provinsi ini.
Keberadaan hilirisasi industri tersebut akan berdampak positif terhadap pengelolaan dan pengoptimalan SDA di provinsi ini secara maksimal dan membuka lapangan pekerjaan, kata Achmad Rasyid di Palangka Raya, kemarin.
"Kami berharap rencana hilirisasi industri tersebut nantinya merata di seluruh kabupaten/kota. Dengan begitu, perputaran uang dan pertumbuhan ekonomi, merata di seluruh Kalteng," tambahnya.
Sembari mengupayakan rencana tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kalteng itu pun menyarankan pemerintah provinsi lebih mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito. Sebab, di DAS Barito kaya akan SDA dan mampu menjadi pendukung bahan baku bagi industri.
Dia mengatakan ada beberapa hilirisasi industri berbasis SDA yang bisa dibuat dan diupayakan di provinsi nomor dua terluas di Indonesia ini, yakni pertanian dan kehutanan, perikanan, kreatif dan digital, pertambangan dan pariwisata, pengolahan karet, sawit dan pangan.
"Harus diakui, ketiadaan hilirisasi industri di Kalteng sangat merugikan daerah. Alhasil, potensi besar SDA itu menjadi tidak bisa dikelola secara optimal dan memberikan nilai tambah bagi peningkatan ekonomi masyarakat," kata Achmad Rasyid.
Baca juga: DKP Kalteng diminta bantu kabupaten kembangkan sektor perikanan
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan IV meliputi Kabupaten Barito Selatan, Barito Utara, Barito Timur dan Murung Raya itu pun mencontohkan pemanfaatan kayu hutan. DI mana industri kayu tidak terlalu optimal, bahkan kesannya peran atau kehadiran pemerintah daerah di Kalteng relatif minim dalam menyeimbangkan antara eksploitasi alam, peningkatan ekonomi setempat dan keberlangsungan lingkungan hidup.
Dia mengatakan banyak SDA, khususnya kayu log, dibawa keluar dari provinsi ini yang justru tidak memberikan dampak begitu besar bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan perekonomian masyarakat. Parahnya, eksploitasi terhadap kayu log justru merugikan daerah ini, karena banjir menjadi lebih sering terjadi.
"Tapi beda halnya kalau di Kalteng dibangun industri kayu yang didukung oleh pemerintah pusat.
Kalteng akan dapat membuka atau memproduksi sendiri barang jadi atau setengah jadi. Itu kenapa kami mendukung ada hilirisasi industri," demikian Achmad Rasyid.
Baca juga: DPRD Kalteng minta OPD percepat proses lelang proyek
Baca juga: Legislator Kalteng minta penggunaan embung lebih dimaksimalkan
Keberadaan hilirisasi industri tersebut akan berdampak positif terhadap pengelolaan dan pengoptimalan SDA di provinsi ini secara maksimal dan membuka lapangan pekerjaan, kata Achmad Rasyid di Palangka Raya, kemarin.
"Kami berharap rencana hilirisasi industri tersebut nantinya merata di seluruh kabupaten/kota. Dengan begitu, perputaran uang dan pertumbuhan ekonomi, merata di seluruh Kalteng," tambahnya.
Sembari mengupayakan rencana tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kalteng itu pun menyarankan pemerintah provinsi lebih mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito. Sebab, di DAS Barito kaya akan SDA dan mampu menjadi pendukung bahan baku bagi industri.
Dia mengatakan ada beberapa hilirisasi industri berbasis SDA yang bisa dibuat dan diupayakan di provinsi nomor dua terluas di Indonesia ini, yakni pertanian dan kehutanan, perikanan, kreatif dan digital, pertambangan dan pariwisata, pengolahan karet, sawit dan pangan.
"Harus diakui, ketiadaan hilirisasi industri di Kalteng sangat merugikan daerah. Alhasil, potensi besar SDA itu menjadi tidak bisa dikelola secara optimal dan memberikan nilai tambah bagi peningkatan ekonomi masyarakat," kata Achmad Rasyid.
Baca juga: DKP Kalteng diminta bantu kabupaten kembangkan sektor perikanan
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan IV meliputi Kabupaten Barito Selatan, Barito Utara, Barito Timur dan Murung Raya itu pun mencontohkan pemanfaatan kayu hutan. DI mana industri kayu tidak terlalu optimal, bahkan kesannya peran atau kehadiran pemerintah daerah di Kalteng relatif minim dalam menyeimbangkan antara eksploitasi alam, peningkatan ekonomi setempat dan keberlangsungan lingkungan hidup.
Dia mengatakan banyak SDA, khususnya kayu log, dibawa keluar dari provinsi ini yang justru tidak memberikan dampak begitu besar bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan perekonomian masyarakat. Parahnya, eksploitasi terhadap kayu log justru merugikan daerah ini, karena banjir menjadi lebih sering terjadi.
"Tapi beda halnya kalau di Kalteng dibangun industri kayu yang didukung oleh pemerintah pusat.
Kalteng akan dapat membuka atau memproduksi sendiri barang jadi atau setengah jadi. Itu kenapa kami mendukung ada hilirisasi industri," demikian Achmad Rasyid.
Baca juga: DPRD Kalteng minta OPD percepat proses lelang proyek
Baca juga: Legislator Kalteng minta penggunaan embung lebih dimaksimalkan