Palangka Raya (ANTARA) - Wali Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Fairid Naparin menyatakan bahwa pihaknya akan mengajukan 10 titik yang akan dijadikan lokasi penyiapan lumbung sosial.
"Sebanyak 10 Lumbung sosial ini yang akan diajukan itu tersebar di lima kecamatan," kata Fairid di Palangka Raya, Jumat.
Dia menerangkan, penentuan rencana lokasi lumbung sosial itu berada di sekitar daerah yang rawan banjir. Terutama di wilayah yang aksesnya terputus saat terjadi bencana.
"Misalnya di Bereng Bengkel, Pahandut Seberang dan Danau Tundai. Saat banjir akses jalan menuju wilayah itu terputus. Maka disana lumbung sosial itu akan kita usulkan," kata Fairid.
Sehingga, lanjut dia, jika tiba-tiba terjadi banjir, masyarakat setempat akan tetap mendapat memenuhi kebutuhan utama baik sandang, pangan maupun tempat mengungsi.
Fairid menerangkan, lumbung sosial itu nantinya akan menjadi tempat persediaan atau stok kebutuhan utama masyarakat. Diantaranya seperti makanan, tenda, penjernih air, popok bayi, genset.
"Untuk itu lumbung pangan akan kita tempatkan di daerah tinggi dan paling dekat dengan wilayah banjir. Sehingga nantinya warga mudah mendapat layanan kebutuhan utama sembari menunggu bantuan dan penanganan lebih lanjut dari pemerintah," katanya.
Sebelumnya Menteri Sosial Tri Rismaharini, memberi tenggat waktu maksimal sepekan bagi pemerintah di empat pemerintah daerah di Kalimantan Tengah, untuk menyiapkan dan mengusulkan lokasi lumbung sosial.
Pemerintah daerah di Kalteng itu itu mencakup Pemerintah Kota Palangkaraya, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Pemkab Katingan dan Pemkab Pulang Pisau secara daring.
Lokasi yang diminta tersebut, harus berada di daerah bebas genangan air. Kemudian juga berada di sekitar kawasan rawan bencana banjir. Hal itu, untuk mempermudah dan mempercepat masyarakat dalam mengakses layanan saat terjadi bencana.
Baca juga: Palangka Raya peringkat pertama keterbukaan informasi publik di Kalteng
Menteri Risma, menerangkan, lumbung sosial tersebut tidak hanya berupa lumbung pangan saja. Tetapi juga terkait stok atau persediaan kebutuhan lain. Misalnya, perahu, penjernih air, tenda, genset dan sebagainya terkait berbagai kebutuhan pokok masyarakat jika terjadi banjir.
Sementarta itu, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo mengatakan, pemetaan wilayah terdampak banjir telah siap. Kondisi ini mengacu pada data penanganan banjir yang telah dilaksanakan.
"Di kabupaten kota sudah ada data wilayah rawan. Kita juga sudah koordinasi dengan empat pemda tersebut. Satu minggu 'clear'. Data segera kita kirim ke mensos, berikut lampirannya. Supaya barang bisa segera di kirim," kata Edy.
Baca juga: Pasien COVID-19 di Palangka Raya tersisa empat orang, kata Wali Kota
"Sebanyak 10 Lumbung sosial ini yang akan diajukan itu tersebar di lima kecamatan," kata Fairid di Palangka Raya, Jumat.
Dia menerangkan, penentuan rencana lokasi lumbung sosial itu berada di sekitar daerah yang rawan banjir. Terutama di wilayah yang aksesnya terputus saat terjadi bencana.
"Misalnya di Bereng Bengkel, Pahandut Seberang dan Danau Tundai. Saat banjir akses jalan menuju wilayah itu terputus. Maka disana lumbung sosial itu akan kita usulkan," kata Fairid.
Sehingga, lanjut dia, jika tiba-tiba terjadi banjir, masyarakat setempat akan tetap mendapat memenuhi kebutuhan utama baik sandang, pangan maupun tempat mengungsi.
Fairid menerangkan, lumbung sosial itu nantinya akan menjadi tempat persediaan atau stok kebutuhan utama masyarakat. Diantaranya seperti makanan, tenda, penjernih air, popok bayi, genset.
"Untuk itu lumbung pangan akan kita tempatkan di daerah tinggi dan paling dekat dengan wilayah banjir. Sehingga nantinya warga mudah mendapat layanan kebutuhan utama sembari menunggu bantuan dan penanganan lebih lanjut dari pemerintah," katanya.
Sebelumnya Menteri Sosial Tri Rismaharini, memberi tenggat waktu maksimal sepekan bagi pemerintah di empat pemerintah daerah di Kalimantan Tengah, untuk menyiapkan dan mengusulkan lokasi lumbung sosial.
Pemerintah daerah di Kalteng itu itu mencakup Pemerintah Kota Palangkaraya, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Pemkab Katingan dan Pemkab Pulang Pisau secara daring.
Lokasi yang diminta tersebut, harus berada di daerah bebas genangan air. Kemudian juga berada di sekitar kawasan rawan bencana banjir. Hal itu, untuk mempermudah dan mempercepat masyarakat dalam mengakses layanan saat terjadi bencana.
Baca juga: Palangka Raya peringkat pertama keterbukaan informasi publik di Kalteng
Menteri Risma, menerangkan, lumbung sosial tersebut tidak hanya berupa lumbung pangan saja. Tetapi juga terkait stok atau persediaan kebutuhan lain. Misalnya, perahu, penjernih air, tenda, genset dan sebagainya terkait berbagai kebutuhan pokok masyarakat jika terjadi banjir.
Sementarta itu, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo mengatakan, pemetaan wilayah terdampak banjir telah siap. Kondisi ini mengacu pada data penanganan banjir yang telah dilaksanakan.
"Di kabupaten kota sudah ada data wilayah rawan. Kita juga sudah koordinasi dengan empat pemda tersebut. Satu minggu 'clear'. Data segera kita kirim ke mensos, berikut lampirannya. Supaya barang bisa segera di kirim," kata Edy.
Baca juga: Pasien COVID-19 di Palangka Raya tersisa empat orang, kata Wali Kota