Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 13.455 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara).
"Saya senang pada siang hari ini Bapak/Ibu semuanya telah memegang sertifikat. Ini adalah kepastian hukum hak atas tanah yang Bapak/Ibu miliki," kata Presiden Jokowi saat penyerahan sertifikat tanah sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden dari Tarakan, Kaltara, Selasa.
Presiden mengaku sering mendengar keluhan masyarakat terkait dengan sengketa tanah. Sengketa itu juga rentan merugikan masyarakat pemilik tanah karena masyarakat belum memiliki sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah.
Baca juga: Jokowi kembali bagi-bagi sepeda usai penyerahan sertifikat tanah
Baca juga: Terkait UU ITE, Presiden Jokowi pahami ada kegelisahan masyarakat
Oleh karena itu, Presiden meminta jajarannya untuk mempercepat penyelesaian penerbitan sertifikat tanah agar bagi masyarakat.
"Saya perintahkan kepada Pak Menteri pada saat itu, di atas heli, 'Pak, yang milik masyarakat ini segera disertifikatkan dan berikan kepada mereka', supaya tidak nanti tahu-tahu datang orang dari luar entah dari Jakarta, entah dari luar, tahu-tahu pegang hak guna usaha atau sertifikat hak milik," kata Presiden.
Dalam 5 tahun terakhir, kata Presiden, Pemerintah telah memberikan sekitar 25 juta sertifikat kepada masyarakat. Sebanyak 41 juta sertifikat lainnya sudah jadi dan siap diberikan kepada masyarakat.
Baca juga: Jokowi ajak bersama-sama sekuat tenaga agar Omicron tak meluas di Tanah Air
Baca juga: Redistribusi reforma agraria dengan target 12 juta hektare
Presiden mengapresiasi seluruh pihak yang bekerja keras untuk mempercepat penyelesaian sertifikat tanah bagi masyarakat.
"Saya terima kasih pada Kanwil BPN (Badan Pertanahan Nasional), Kantor BPN di kabupaten/kota yang saya dengar memang bekerja keras untuk menyelesaikan yang namanya sertifikat. Jangan sampai ada yang urus sertifikat sampai bertahun-tahun belum selesai, tidak ada. Sekarang ini sudah langsung berikan dan cepat," kata Presiden.
Turut hadir dalam penyerahan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat itu, antara lain Menteri Agraria/Kepala BPN dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, dan Wali Kota Tarakan Khairul.
Baca juga: Jokowi minta masyarakat tak panik pasca masuknya Omicron di Indonesia
Baca juga: Jokowi minta pejabat tahan diri tak pergi keluar negeri
Baca juga: Jokowi sampaikan dua prinsip 'good governance' di forum OGP
"Saya senang pada siang hari ini Bapak/Ibu semuanya telah memegang sertifikat. Ini adalah kepastian hukum hak atas tanah yang Bapak/Ibu miliki," kata Presiden Jokowi saat penyerahan sertifikat tanah sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden dari Tarakan, Kaltara, Selasa.
Presiden mengaku sering mendengar keluhan masyarakat terkait dengan sengketa tanah. Sengketa itu juga rentan merugikan masyarakat pemilik tanah karena masyarakat belum memiliki sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah.
Baca juga: Jokowi kembali bagi-bagi sepeda usai penyerahan sertifikat tanah
Baca juga: Terkait UU ITE, Presiden Jokowi pahami ada kegelisahan masyarakat
Oleh karena itu, Presiden meminta jajarannya untuk mempercepat penyelesaian penerbitan sertifikat tanah agar bagi masyarakat.
"Saya perintahkan kepada Pak Menteri pada saat itu, di atas heli, 'Pak, yang milik masyarakat ini segera disertifikatkan dan berikan kepada mereka', supaya tidak nanti tahu-tahu datang orang dari luar entah dari Jakarta, entah dari luar, tahu-tahu pegang hak guna usaha atau sertifikat hak milik," kata Presiden.
Dalam 5 tahun terakhir, kata Presiden, Pemerintah telah memberikan sekitar 25 juta sertifikat kepada masyarakat. Sebanyak 41 juta sertifikat lainnya sudah jadi dan siap diberikan kepada masyarakat.
Baca juga: Jokowi ajak bersama-sama sekuat tenaga agar Omicron tak meluas di Tanah Air
Baca juga: Redistribusi reforma agraria dengan target 12 juta hektare
Presiden mengapresiasi seluruh pihak yang bekerja keras untuk mempercepat penyelesaian sertifikat tanah bagi masyarakat.
"Saya terima kasih pada Kanwil BPN (Badan Pertanahan Nasional), Kantor BPN di kabupaten/kota yang saya dengar memang bekerja keras untuk menyelesaikan yang namanya sertifikat. Jangan sampai ada yang urus sertifikat sampai bertahun-tahun belum selesai, tidak ada. Sekarang ini sudah langsung berikan dan cepat," kata Presiden.
Turut hadir dalam penyerahan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat itu, antara lain Menteri Agraria/Kepala BPN dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, dan Wali Kota Tarakan Khairul.
Baca juga: Jokowi minta masyarakat tak panik pasca masuknya Omicron di Indonesia
Baca juga: Jokowi minta pejabat tahan diri tak pergi keluar negeri
Baca juga: Jokowi sampaikan dua prinsip 'good governance' di forum OGP