Nanga Bulik (ANTARA) -
Bupati Lamandau, Kalimantan Tengah Hendra Lesmana mengharapkan agar penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPD) dilakukan secara cermat.
"Dalam penyusunan RKPD tahun 2023 harus lebih cermat dan terarah," kata Hendra di Nanga Bulik, Kamis.
Selain itu yang perlu diingat adalah pembiayaan program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD memang benar-benar memerhatikan skala prioritas dan urgensinya.
Hal itu ia sampaikan saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD tahun 2023. Diharapkan setiap peserta perwakilan instansi bisa memberikan saran dan masukan.
"Keluaran yang kita harapkan dalam forum konsultasi ini yaitu menjadi sarana membentuk komitmen bersama dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan," jelasnya.
Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan Lamandau ke depan bisa benar-benar optimal dan hasilnya dirasakan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir juga Wakil Ketua DPRD, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait atau yang mewakili, serta lainnya.
"Dalam penyusunan RKPD tahun 2023 harus lebih cermat dan terarah," kata Hendra di Nanga Bulik, Kamis.
Selain itu yang perlu diingat adalah pembiayaan program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD memang benar-benar memerhatikan skala prioritas dan urgensinya.
Hal itu ia sampaikan saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD tahun 2023. Diharapkan setiap peserta perwakilan instansi bisa memberikan saran dan masukan.
"Keluaran yang kita harapkan dalam forum konsultasi ini yaitu menjadi sarana membentuk komitmen bersama dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan," jelasnya.
Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan Lamandau ke depan bisa benar-benar optimal dan hasilnya dirasakan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir juga Wakil Ketua DPRD, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait atau yang mewakili, serta lainnya.