Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPD RI Agustin Teras Narang mempertanyakan kebijakan afirmatif dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dalam melibatkan dan memberdayakan pemuda Kalimantan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pertanyaan ini disampaikan karena adanya perbedaan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) setiap daerah di Indonesia, kata Teras Narang usai mengikuti rapat Komite 1 DPD RI dengan Panglima TNI di Jakarta, Selasa.
"Perbedaan itu mulai dari aspek infrastruktur pendidikan yang masih belum setara, energi hingga jalan yang kualitasnya tidak seperti di Pulau Jawa," ucapnya.
Senator asal Kalimantan Tengah itu pun berharap Panglima TNI dapat melihat kesenjangan itu dalam memutuskan penerimaan hingga perkembangan karir putra-putri daerah Kalimantan, yang berkarya bagi bangsa melalui TNI.
"Jadi sungguh, perlu kiranya satu kebijakan yang berpihak pada masyarakat di daerah," kata Teras Narang.
Selain itu, lanjut Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2015 itu, terkait perkembangan SDM, penting kiranya prajurit TNI yang ditugaskan pada tingkat paling bawah, memiliki kualitas sesuai kebutuhan wilayah.
Dia mengatakan, prajurit TNI harapannya bisa juga dapat menjadi bagian dari transfer of knowledge dan penggerak perubahan. Dengan begitu, hadirnya prajurit seperti Babinsa, dapat dirasakan dan membantu masyarakat sekitar.
"Jadi, prajurit TNI di tingkat terbawah sekalipun, dapat menjadi jembatan emas bagi masyarakat untuk hidup yang lebih baik. Bisa juga sebagai pendukung masyarakat dalam melakukan lompatan besar peningkatan pengetahuan maupun kesejahteraan," harap Teras Narang.
Menurut dia, kebijakan yang berpihak dan menggerakkan perubahan bagi masyarakat adalah bagian dari upaya TNI menghadirkan perlindungan serta pemberdayaan negara. Dengan demikian masyarakat merasa menjadi bagian penting dari Sishankamrata.
"Saya menyampaikan apresiasi dan harapan besar kepada panglima TNI. TNI Manunggal bersama rakyat, membangun NKRI menjadi lebih hebat," demikian Teras Narang.
Baca juga: Teras Narang: Pusat bantu daerah percepat digitalisasi pelayanan publik
Baca juga: IKN bukan hanya untuk masyarakat di Kalimantan, kata Teras Narang
Baca juga: EM hina Kalimantan, Teras Narang minta masyarakat tenang dan taat hukum
Pertanyaan ini disampaikan karena adanya perbedaan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) setiap daerah di Indonesia, kata Teras Narang usai mengikuti rapat Komite 1 DPD RI dengan Panglima TNI di Jakarta, Selasa.
"Perbedaan itu mulai dari aspek infrastruktur pendidikan yang masih belum setara, energi hingga jalan yang kualitasnya tidak seperti di Pulau Jawa," ucapnya.
Senator asal Kalimantan Tengah itu pun berharap Panglima TNI dapat melihat kesenjangan itu dalam memutuskan penerimaan hingga perkembangan karir putra-putri daerah Kalimantan, yang berkarya bagi bangsa melalui TNI.
"Jadi sungguh, perlu kiranya satu kebijakan yang berpihak pada masyarakat di daerah," kata Teras Narang.
Selain itu, lanjut Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2015 itu, terkait perkembangan SDM, penting kiranya prajurit TNI yang ditugaskan pada tingkat paling bawah, memiliki kualitas sesuai kebutuhan wilayah.
Dia mengatakan, prajurit TNI harapannya bisa juga dapat menjadi bagian dari transfer of knowledge dan penggerak perubahan. Dengan begitu, hadirnya prajurit seperti Babinsa, dapat dirasakan dan membantu masyarakat sekitar.
"Jadi, prajurit TNI di tingkat terbawah sekalipun, dapat menjadi jembatan emas bagi masyarakat untuk hidup yang lebih baik. Bisa juga sebagai pendukung masyarakat dalam melakukan lompatan besar peningkatan pengetahuan maupun kesejahteraan," harap Teras Narang.
Menurut dia, kebijakan yang berpihak dan menggerakkan perubahan bagi masyarakat adalah bagian dari upaya TNI menghadirkan perlindungan serta pemberdayaan negara. Dengan demikian masyarakat merasa menjadi bagian penting dari Sishankamrata.
"Saya menyampaikan apresiasi dan harapan besar kepada panglima TNI. TNI Manunggal bersama rakyat, membangun NKRI menjadi lebih hebat," demikian Teras Narang.
Baca juga: Teras Narang: Pusat bantu daerah percepat digitalisasi pelayanan publik
Baca juga: IKN bukan hanya untuk masyarakat di Kalimantan, kata Teras Narang
Baca juga: EM hina Kalimantan, Teras Narang minta masyarakat tenang dan taat hukum