Palangka Raya (ANTARA) - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalimantan Tengah meningkatkan kapasitas Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) provinsi setempat.
"Hal ini kami laksanakan melalui bimbingan teknis bersama Global Green Growth Institute (GGGI)," kata Kepala DLH Kalteng Hamka dalam keterangan pers yang diterima di Palangka Raya, Jumat.
Setelah bimbingan teknis ini, diharapkan anggota tim validasi provinsi dapat memastikan dokumen KLHS untuk RPJMD dan rencana tata ruang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berguna bagi pemerintah daerah, dalam merumuskan program dan kegiatan yang menjamin ketersediaan ruang dan keberlanjutan ekosistem.
Selain itu, proses KLHS dokumen perencanaan diharapkan membantu pemprov dalam upaya mencapai target penurunan emisi provinsi dalam kerangka nationally determined contribution (NDC) dan net zero sink 2030 untuk sektor lahan dan hutan.
"KLHS sangat dibutuhkan dalam memberikan masukan kepada pembuat kebijakan, rencana dan program (KRP) berdasarkan suatu kajian komprehensif, sistematis dan partisipatif," terangnya.
Masukan ini, bertujuan agar dokumen perencanaan pembangunan tersebut, baik spasial maupun non spasial, dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Provincial Representative GGGI Kalteng Hendrik Segah menambahkan, peningkatan kapasitas dalam pembuatan, penyusunan, pemanfaatan, serta validasi KLHS di Kalteng merupakan bagian dari upaya GGGI dalam mendukung pemerintah merealisasikan komitmen pertumbuhan hijau.
"Hal ini sejalan dengan salah satu misi prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yakni Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK)," jelasnya.
Selain itu, juga sebagai realisasi dari pemutakhiran komitmen pemerintah dalam penurunan emisi karbon melalui Updated NDC dan Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience pada tahun 2050, yang dipaparkan Presiden Jokowi di pertemuan para pihak COP 26 UNFCCC Glasgow, Skotlandia pada awal November 2021 lalu.
Sementara itu, bimtek diperkaya pemateri nasional dan lokal yang hadir secara daring maupun luring di Palangka Raya, diantaranya Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (PDLKWS) Erik Teguh Primiantoro, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Emma Rachmawati, serta lainnya.
"Hal ini kami laksanakan melalui bimbingan teknis bersama Global Green Growth Institute (GGGI)," kata Kepala DLH Kalteng Hamka dalam keterangan pers yang diterima di Palangka Raya, Jumat.
Setelah bimbingan teknis ini, diharapkan anggota tim validasi provinsi dapat memastikan dokumen KLHS untuk RPJMD dan rencana tata ruang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berguna bagi pemerintah daerah, dalam merumuskan program dan kegiatan yang menjamin ketersediaan ruang dan keberlanjutan ekosistem.
Selain itu, proses KLHS dokumen perencanaan diharapkan membantu pemprov dalam upaya mencapai target penurunan emisi provinsi dalam kerangka nationally determined contribution (NDC) dan net zero sink 2030 untuk sektor lahan dan hutan.
"KLHS sangat dibutuhkan dalam memberikan masukan kepada pembuat kebijakan, rencana dan program (KRP) berdasarkan suatu kajian komprehensif, sistematis dan partisipatif," terangnya.
Masukan ini, bertujuan agar dokumen perencanaan pembangunan tersebut, baik spasial maupun non spasial, dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Provincial Representative GGGI Kalteng Hendrik Segah menambahkan, peningkatan kapasitas dalam pembuatan, penyusunan, pemanfaatan, serta validasi KLHS di Kalteng merupakan bagian dari upaya GGGI dalam mendukung pemerintah merealisasikan komitmen pertumbuhan hijau.
"Hal ini sejalan dengan salah satu misi prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yakni Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK)," jelasnya.
Selain itu, juga sebagai realisasi dari pemutakhiran komitmen pemerintah dalam penurunan emisi karbon melalui Updated NDC dan Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience pada tahun 2050, yang dipaparkan Presiden Jokowi di pertemuan para pihak COP 26 UNFCCC Glasgow, Skotlandia pada awal November 2021 lalu.
Sementara itu, bimtek diperkaya pemateri nasional dan lokal yang hadir secara daring maupun luring di Palangka Raya, diantaranya Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (PDLKWS) Erik Teguh Primiantoro, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Emma Rachmawati, serta lainnya.