Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPRD Palangka Raya, Kalimantan Tengah Norhaini menilai penyebaran guru kurang merata, khususnya hingga ke wilayah pinggiran kota.
"Menurut saya persoalan tersebut sangat penting, apalagi untuk meningkatkan kualitas pendidikan terkhusus di daerah pinggiran kota," katanya di Palangka Raya, Rabu.
Anggota Komisi C yang membidangi pendidikan, kesehatan dan pariwisata itu menegaskan, kualitas pendidikan merupakan salah satu indikator untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Sebab jika melihat luasan ibu kota provinsi setempat, tentu untuk melakukan pemerataan kualitas pendidikan menjadi tantangan tersendiri bagi pemkot, terlebih dengan ketersediaan anggaran yang ada.
"Solusinya adalah pemkot melalui instansi terkait bisa merolling para guru yang posisinya menumpuk di kota. Namun tetap disesuaikan kebutuhan sekolah yang ada daerah pinggiran," terangnya.
Politisi Partai Golkar itu menegaskan, apabila sebaran guru di daerah itu saat ini memang kurang, maka pemkot harus mengambil kebijakan.
Kebijakan tersebut yakni membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) atau membuka melalui jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi guru, dengan mata pelajaran sesuai keperluan.
"Saya mendengar ada beberapa sekolah yang kekurangan guru mata pelajaran, sehingga tenaga pengajar merangkap memberi pelajaran. Kami harapkan tahun ini bisa dilakukan pemerataan guru di daerah pinggiran kota," ungkap Norhaini.
Ditambahkan Norhaini, semoga adanya masukan-masukan dari kalangan DPRD setempat, pemkot bisa memberikan solusi terkait hal tersebut.
"Harapan kita apa yang diinginkan bisa terwujud, sehingga bisa terlaksana dengan baik," ucapnya.
"Menurut saya persoalan tersebut sangat penting, apalagi untuk meningkatkan kualitas pendidikan terkhusus di daerah pinggiran kota," katanya di Palangka Raya, Rabu.
Anggota Komisi C yang membidangi pendidikan, kesehatan dan pariwisata itu menegaskan, kualitas pendidikan merupakan salah satu indikator untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Sebab jika melihat luasan ibu kota provinsi setempat, tentu untuk melakukan pemerataan kualitas pendidikan menjadi tantangan tersendiri bagi pemkot, terlebih dengan ketersediaan anggaran yang ada.
"Solusinya adalah pemkot melalui instansi terkait bisa merolling para guru yang posisinya menumpuk di kota. Namun tetap disesuaikan kebutuhan sekolah yang ada daerah pinggiran," terangnya.
Politisi Partai Golkar itu menegaskan, apabila sebaran guru di daerah itu saat ini memang kurang, maka pemkot harus mengambil kebijakan.
Kebijakan tersebut yakni membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) atau membuka melalui jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi guru, dengan mata pelajaran sesuai keperluan.
"Saya mendengar ada beberapa sekolah yang kekurangan guru mata pelajaran, sehingga tenaga pengajar merangkap memberi pelajaran. Kami harapkan tahun ini bisa dilakukan pemerataan guru di daerah pinggiran kota," ungkap Norhaini.
Ditambahkan Norhaini, semoga adanya masukan-masukan dari kalangan DPRD setempat, pemkot bisa memberikan solusi terkait hal tersebut.
"Harapan kita apa yang diinginkan bisa terwujud, sehingga bisa terlaksana dengan baik," ucapnya.