Sampit (ANTARA) - Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, Nadie menilai potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang tersebar di desa-desa masih banyak yang belum dioptimalkan.
"Menurut pengamatan saya di banyak desa, potensi PBB (pajak bumi dan bangunan), walet dan kebun sawit. Itu harus didata karena potensi PAD yang sangat menjanjikan," kata Nadie di Sampit, Rabu.
Legislator yang mewakili daerah pemilihan 5 meliputi Kecamatan Parenggean, Antang Kalang, Telaga Antang, Mentaya Hulu, Tualan Hulu dan Bukit Santuai ini berkaca dari kecamatan-kecamatan yang diwakilinya.
Dia memperkirakan, masih banyak tanah, bangunan dan kebun yang belum terdata sebagai objek pajak. Otomatis, potensi-potensi itu belum dioptimalkan untuk berkontribusi membantu peningkatan pendapatan asli daerah.
Seperti banyaknya bangunan budidaya sarang burung walet, saat ini diyakini banyak yang belum terdata optimal. Padahal ada potensi besar di bidang ini yakni dari PBB dan pajak sarang burung walet.
Baca juga: Pemkab Kotim diminta lebih serius mengawasi penjualan elpiji bersubsidi
Nadie menyarankan Badan Pendapatan Daerah bersinergi dengan instansi terkait lainnya dalam mengoptimalkan pendataan objek pajak. Jika jumlah objek pajak yang ditetapkan bertambah maka potensi pendapatan yang bisa dipungut juga akan meningkat.
"Petugas belum sampai ke desa-desa. Bagaimana masyarakat desa mau membayar pajak kalau belum didata oleh petugas. Saya yakin ini bisa meningkatkan PAD," ujar Nadie.
Menanggapi itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kotawaringin Timur Ramadansyah mengatakan, sejumlah terobosan sedang diupayakan untuk mengoptimalkan potensi pajak di perdesaan, salah satunya dengan rencana penempatan petugas pajak daerah di setiap desa.
"Kami juga minta kesadaran dan dukungan masyarakat. Kalau memiliki aset berupa tanah atau bangunan, segera laporkan kepada kami sehingga langsung kami tetapkan menjadi objek pajak. Selanjutnya silakan dibayar pajaknya supaya menjadi pemasukan bagi PAD daerah kita," demikian Ramadansyah.
Baca juga: DPRD Kalteng siap sampaikan aspirasi DPRD dan mahasiswa Kotim ke Pusat
Baca juga: Legislator Kotim: Tersus dan TUKS perlu diawasi ketat
Baca juga: Pemkab Kotim disarankan mendata ulang aset daerah
"Menurut pengamatan saya di banyak desa, potensi PBB (pajak bumi dan bangunan), walet dan kebun sawit. Itu harus didata karena potensi PAD yang sangat menjanjikan," kata Nadie di Sampit, Rabu.
Legislator yang mewakili daerah pemilihan 5 meliputi Kecamatan Parenggean, Antang Kalang, Telaga Antang, Mentaya Hulu, Tualan Hulu dan Bukit Santuai ini berkaca dari kecamatan-kecamatan yang diwakilinya.
Dia memperkirakan, masih banyak tanah, bangunan dan kebun yang belum terdata sebagai objek pajak. Otomatis, potensi-potensi itu belum dioptimalkan untuk berkontribusi membantu peningkatan pendapatan asli daerah.
Seperti banyaknya bangunan budidaya sarang burung walet, saat ini diyakini banyak yang belum terdata optimal. Padahal ada potensi besar di bidang ini yakni dari PBB dan pajak sarang burung walet.
Baca juga: Pemkab Kotim diminta lebih serius mengawasi penjualan elpiji bersubsidi
Nadie menyarankan Badan Pendapatan Daerah bersinergi dengan instansi terkait lainnya dalam mengoptimalkan pendataan objek pajak. Jika jumlah objek pajak yang ditetapkan bertambah maka potensi pendapatan yang bisa dipungut juga akan meningkat.
"Petugas belum sampai ke desa-desa. Bagaimana masyarakat desa mau membayar pajak kalau belum didata oleh petugas. Saya yakin ini bisa meningkatkan PAD," ujar Nadie.
Menanggapi itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kotawaringin Timur Ramadansyah mengatakan, sejumlah terobosan sedang diupayakan untuk mengoptimalkan potensi pajak di perdesaan, salah satunya dengan rencana penempatan petugas pajak daerah di setiap desa.
"Kami juga minta kesadaran dan dukungan masyarakat. Kalau memiliki aset berupa tanah atau bangunan, segera laporkan kepada kami sehingga langsung kami tetapkan menjadi objek pajak. Selanjutnya silakan dibayar pajaknya supaya menjadi pemasukan bagi PAD daerah kita," demikian Ramadansyah.
Baca juga: DPRD Kalteng siap sampaikan aspirasi DPRD dan mahasiswa Kotim ke Pusat
Baca juga: Legislator Kotim: Tersus dan TUKS perlu diawasi ketat
Baca juga: Pemkab Kotim disarankan mendata ulang aset daerah