Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akan menjadi shock absorber atau peredam guncangan dari gejolak dan tekanan global yang berpotensi memberi risiko bagi ekonomi Indonesia.
“Dalam mengantisipasi dan menghadapi gejolak dan tekanan global yang berlangsung, APBN akan terus melakukan respons secara aktif dan memposisikan menjadi shock absorber,” katanya dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Rabu.
Peran APBN sebagai peredam shock ini dilakukan melalui pemberian dukungan baik dari sisi kesehatan karena pandemi COVID-19 belum berakhir serta dari sisi daya beli masyarakat.
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani harap kegiatan ekonomi-sosial meningkat saat Ramadhan
APBN akan mendukung daya beli masyarakat terutama bagi kelompok paling rentan karena ada harga yang meningkat di global yang sebagian merembes ke perekonomian dalam negeri meski inflasi masih terjaga.
APBN menjadi peredam shock dengan memberikan dukungan stabilitas harga dan menopang kelompok paling rentan melalui bansos baik PKH, Kartu Sembako hingga BLT Minyak Goreng.
Sri Mulyani menuturkan bantuan sosial yang diberikan secara masif dalam rangka melindungi masyarakat dari tekanan global ini berpotensi meningkatkan belanja APBN.
Baca juga: Stop kebiasaan kebut penyerapan anggaran di akhir tahun
Salah satu bentuk peredam shock dari APBN adalah melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang melingkupi tiga klaster yaitu kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi.
Realisasi anggaran PEN untuk klaster kesehatan per 1 April 2022 adalah Rp1,55 triliun dari pagu Rp122,54 triliun untuk pembayaran tagihan terutama perawatan COVID-19 tahun lalu.
Untuk perlinsos dari pagu Rp154,76 triliun terealisasi Rp22,74 triliun terutama untuk mendukung kelompok paling rentan melalui PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa serta Bantuan Tunai PKL dan nelayan.
Baca juga: Total aset keuangan syariah RI capai 143,7 miliar dolar
Untuk klaster pemulihan ekonomi yang memiliki pagu Rp178,32 triliun terealisasi Rp5,02 triliun untuk mendukung pemulihan pariwisata, meningkatkan ketahanan pangan, membantu UMKM dan insentif perpajakan.
Sri Mulyani pun menegaskan meski APBN berupaya keras menjadi peredam shock global namun pemerintah akan tetap menjaga kesehatannya.
“APBN mulai dipulihkan kesehatannya namun tetap mendukung pemulihan ekonomi,” tegasnya.
Baca juga: Optimalkan TKDD karena telan sepertiga belanja negara, kata Sri Mulyani
Baca juga: Jokowi minta Menkeu-BPKP awasi 40 persen anggaran untuk produk lokal
“Dalam mengantisipasi dan menghadapi gejolak dan tekanan global yang berlangsung, APBN akan terus melakukan respons secara aktif dan memposisikan menjadi shock absorber,” katanya dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Rabu.
Peran APBN sebagai peredam shock ini dilakukan melalui pemberian dukungan baik dari sisi kesehatan karena pandemi COVID-19 belum berakhir serta dari sisi daya beli masyarakat.
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani harap kegiatan ekonomi-sosial meningkat saat Ramadhan
APBN akan mendukung daya beli masyarakat terutama bagi kelompok paling rentan karena ada harga yang meningkat di global yang sebagian merembes ke perekonomian dalam negeri meski inflasi masih terjaga.
APBN menjadi peredam shock dengan memberikan dukungan stabilitas harga dan menopang kelompok paling rentan melalui bansos baik PKH, Kartu Sembako hingga BLT Minyak Goreng.
Sri Mulyani menuturkan bantuan sosial yang diberikan secara masif dalam rangka melindungi masyarakat dari tekanan global ini berpotensi meningkatkan belanja APBN.
Baca juga: Stop kebiasaan kebut penyerapan anggaran di akhir tahun
Salah satu bentuk peredam shock dari APBN adalah melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang melingkupi tiga klaster yaitu kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi.
Realisasi anggaran PEN untuk klaster kesehatan per 1 April 2022 adalah Rp1,55 triliun dari pagu Rp122,54 triliun untuk pembayaran tagihan terutama perawatan COVID-19 tahun lalu.
Untuk perlinsos dari pagu Rp154,76 triliun terealisasi Rp22,74 triliun terutama untuk mendukung kelompok paling rentan melalui PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa serta Bantuan Tunai PKL dan nelayan.
Baca juga: Total aset keuangan syariah RI capai 143,7 miliar dolar
Untuk klaster pemulihan ekonomi yang memiliki pagu Rp178,32 triliun terealisasi Rp5,02 triliun untuk mendukung pemulihan pariwisata, meningkatkan ketahanan pangan, membantu UMKM dan insentif perpajakan.
Sri Mulyani pun menegaskan meski APBN berupaya keras menjadi peredam shock global namun pemerintah akan tetap menjaga kesehatannya.
“APBN mulai dipulihkan kesehatannya namun tetap mendukung pemulihan ekonomi,” tegasnya.
Baca juga: Optimalkan TKDD karena telan sepertiga belanja negara, kata Sri Mulyani
Baca juga: Jokowi minta Menkeu-BPKP awasi 40 persen anggaran untuk produk lokal