Beijing (ANTARA) - Menteri Luar Negeri China Wang Yi memastikan bahwa pemerintahannya tidak memiliki maksud untuk mendirikan basis militer di Kepulauan Solomon.
Kerja sama keamanan antara China dan Kepulauan Solomon ini tidak menyasar pihak ketiga dan China tidak ada niatan membangun basis militer di sana, demikian pernyataan Wang yang dirilis Kementerian Luar Negeri China (MFA) di Beijing, Jumat.
Pernyataan Wang disampaikan setelah dia bertemu dengan Menlu Kepulauan Solomon Jeremiah Manele di Honiara, Kepulauan Solomon, Kamis (26/5).
Mengenai perjanjian kerja sama keamanan kedua belah pihak, Wang mengungkapkan tujuan pemerintahannya untuk membantu negara tersebut meningkatkan kemampuan di bidang penegakan hukum.
Kesepakatan bisa membantu negara tersebut menjaga ketertiban umum, sekaligus melindungi warga negara China dan entitas China lainnya di Kepulauan Solomon, kata Wang.
Kerja sama itu bisa dipertanggungjawabkan, memiliki legitimasi, dan sah, ujar Wang yang juga anggota Dewan Negara atau setingkat menko itu.
Kerusuhan parah yang pecah di Kepulauan Solomon pada November lalu telah telah menjatuhkan korban jiwa dan menimbulkan kerugian material.
China telah mengirimkan bantuan peralatan kepolisian dan tim penasihat kepolisian ke negara itu untuk mengatasi kerusuhan sosial.
Kepulauan Solomon merupakan tujuan kunjungan pertama Wang Yi selama 10 hari ke negara-negara di kawasan Pasifik yang meliputi Kiribati, Samoa, Fiji, Tonga, Vanuatu, Papua Nugini, dan Timor Leste.
Kerja sama keamanan antara China dan Kepulauan Solomon ini tidak menyasar pihak ketiga dan China tidak ada niatan membangun basis militer di sana, demikian pernyataan Wang yang dirilis Kementerian Luar Negeri China (MFA) di Beijing, Jumat.
Pernyataan Wang disampaikan setelah dia bertemu dengan Menlu Kepulauan Solomon Jeremiah Manele di Honiara, Kepulauan Solomon, Kamis (26/5).
Mengenai perjanjian kerja sama keamanan kedua belah pihak, Wang mengungkapkan tujuan pemerintahannya untuk membantu negara tersebut meningkatkan kemampuan di bidang penegakan hukum.
Kesepakatan bisa membantu negara tersebut menjaga ketertiban umum, sekaligus melindungi warga negara China dan entitas China lainnya di Kepulauan Solomon, kata Wang.
Kerja sama itu bisa dipertanggungjawabkan, memiliki legitimasi, dan sah, ujar Wang yang juga anggota Dewan Negara atau setingkat menko itu.
Kerusuhan parah yang pecah di Kepulauan Solomon pada November lalu telah telah menjatuhkan korban jiwa dan menimbulkan kerugian material.
China telah mengirimkan bantuan peralatan kepolisian dan tim penasihat kepolisian ke negara itu untuk mengatasi kerusuhan sosial.
Kepulauan Solomon merupakan tujuan kunjungan pertama Wang Yi selama 10 hari ke negara-negara di kawasan Pasifik yang meliputi Kiribati, Samoa, Fiji, Tonga, Vanuatu, Papua Nugini, dan Timor Leste.