Kemensos diminta investigasi beras bantuan terkubur di tanah

Senin, 1 Agustus 2022 17:13 WIB

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta Kementerian Sosial (Kemensos) menginvestigasi di internal kementerian tersebut terkait kasus temuan beras yang diduga bantuan sosial yang membusuk terkubur di tanah lapang di wilayah Depok, Jawa Barat.

"Kemensos sebaiknya melakukan investigasi internal untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sepengetahuan saya, bantuan sosial Presiden pun juga tetap di bawah koordinasi Kementerian Sosial RI," kata Ace Hasan saat di konfirmasi di Jakarta, Senin.

Karena itu menurut dia, agar tidak menimbulkan spekulasi yang bermacam-macam, sebaiknya segera diungkap kepada publik. Dia mengatakan, secara kebijakan, Kemensos harus segera menjelaskan persoalan tersebut dan pihak penegak hukum juga segera menyelidiki fakta-fakta dari timbunan beras tersebut.

"Kami minta Kementerian Sosial, jika timbunan itu merupakan bansos untuk mengklarifikasi kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kecurigaan dan syak wasangka dari masyarakat," ujarnya.

Ace juga meminta kasus tersebut harus dibuka dan melakukan investigasi forensik atas barang-barang yang ditimbun. Dia mengatakan, investigasi forensik tersebut untuk mengetahui secara pasti beras bansos tersebut milik instansi mana dan siapa yang bertanggung jawab mendistribusikan-nya.

Baca juga: Terkait kasus bansos COVID, polisi Jepang beri penghargaan Ditjen Imigrasi

Menurut dia, temuan beras bansos yang diduga merupakan bantuan Presiden RI itu harus diungkap secara transparan dan se-terang-terangnya kepada masyarakat.

"Saya kira sangat mencurigakan dengan adanya timbunan bantuan sosial tersebut dalam jumlah yang sangat besar. Apalagi timbunan bantuan sosial itu berupa beras dan kebutuhan pokok lainnya yang sangat dibutuhkan warga yang terdampak COVID-19," tuturnya.

Menurut dia, kalau ada pihak yang menyatakan bahwa bantuan sosial itu telah kadaluwarsa, itu juga perlu dipertanyakan, berarti bantuan tersebut tidak dapat didistribusikan kepada warga yang berhak untuk menerimanya.

Ace juga mendesak kepada pihak penegak hukum untuk menelusuri siapa pelaku yang menimbun bantuan sosial itu dan mengungkap apa motif di balik penimbunan beras tersebut.

Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan bahwa bantuan sosial (bansos) yang terkubur dan ditemukan di kawasan Kampung Serab, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, tidak dilakukan dari masa dia menjabat.

"Jadi yang jelas itu bukan zaman saya, karena waktu saya jadi menteri, Bapak Presiden sudah menyampaikan 'Bu Risma, jangan bantuan berupa barang,'" kata dia melalui pesan suara diterima di Jakarta, Senin (1/8).

Dia mengatakan pesan dari Presiden tersebut menjadi alasan saat mulai menjabat, di mana dia menyalurkan bansos dalam bentuk uang.

"Tapi itu salah satu, dan itu memang aturannya boleh di Perpres tentang bantuan itu boleh dalam bentuk uang dan barang," ujarnya.

Baca juga: Jokowi dijadwalkan sampaikan bansos hingga temui alumni kartu prakerja

Baca juga: Distribusi bansos April dirapel untuk tiga bulan sekaligus

Baca juga: Presiden Jokowi : Gunakan bansos untuk modal usaha

Pewarta : Imam Budilaksono
Uploader : Admin Kalteng
Copyright © ANTARA 2024

Terkait

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serahkan bansos bagi WBP di Palangka Raya

19 November 2024 15:07 Wib

Dinsos Kotim hentikan penyaluran bansos sampai Pilkada selesai

15 November 2024 17:39 Wib

Jelang pilkada, bansos dari APBN tak alami penundaan penyaluran

15 November 2024 13:42 Wib

Kemendagri terbitkan SE penundaan bansos jelang Pilkada 2024

15 November 2024 13:40 Wib

Korupsi bansos presiden, KPK panggil pimpinan perusahaan

08 October 2024 16:24 Wib
Terpopuler

APBN 2025 terbanyak di Pusat, Teras Narang sebut kepala daerah dituntut inovatif

Kabar Daerah - 14 December 2024 18:23 Wib

Disarpustaka Kapuas sambut siswa SD Islam Azza dalam kegiatan literasi

Kabar Daerah - 17 December 2024 10:52 Wib

Waket DPRD Bartim jadi dewan pakar Pemuda Katolik Pusat

Kabar Daerah - 18 December 2024 12:17 Wib

DPUPR Perkim: Proyek peningkatan jalan lingkar timur berlanjut 2025

Kabar Daerah - 15 December 2024 6:52 Wib

DPRD Palangka Raya sepakat bahas raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Kabar Daerah - 17 December 2024 11:56 Wib