Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar target volume penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa dinaikkan mencapai di atas Rp320 triliun pada 2024.
"Angka Rp320 triliun merupakan sebuah nilai yang sangat besar," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam acara The 1st International Conference on Women & Sharia Community Empowerment yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.
Adapun saat ini, kata dia, jumlah KUR yang disalurkan oleh pemerintah melalui perbankan, termasuk perbankan syariah, setiap tahun dinaikkan dari hanya Rp170 triliun menjadi Rp270 triliun.
Dalam skema KUR, Sri Mulyani menjelaskan usaha kecil yang meminjam dana di perbankan hanya membayar suku bunga dengan beban yang sangat minim lantaran diberi subsidi yang luar biasa banyak oleh pemerintah hingga mencapai lebih dari Rp24 triliun.
Hal tersebut juga merupakan salah satu dorongan agar modal yang ada di perbankan bisa disalurkan untuk UMKM, selain pemerintah mengurangi beban bagi UMKM dalam bentuk subsidi bunga.
Kendati begitu Sri Mulyani mengatakan masih terdapat banyak UMKM yang tidak mampu masuk ke dalam sistem perbankan atau unbankable, sehingga diberikan upaya pemberdayaan atau diikutsertakan program dana bergulir yang dikelola Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Kementerian Keuangan.
Selain itu terdapat pula lembaga keuangan bukan bank seperti PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang memberikan modal dengan syarat pinjaman yang jauh lebih berbeda dan tidak serumit di perbankan, namun bertujuan untuk bisa menjangkau sampai kepada usaha kecil yang levelnya ultra mikro.
"Itu semuanya adalah pemahaman yang lebih ke bawah lagi di level akar rumput karena kita tahu banyak UMKM yang memang belum bisa, belum memenuhi syarat, dan belum cukup untuk bisa masuk ke perbankan," tutur Sri Mulyani.
"Angka Rp320 triliun merupakan sebuah nilai yang sangat besar," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam acara The 1st International Conference on Women & Sharia Community Empowerment yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.
Adapun saat ini, kata dia, jumlah KUR yang disalurkan oleh pemerintah melalui perbankan, termasuk perbankan syariah, setiap tahun dinaikkan dari hanya Rp170 triliun menjadi Rp270 triliun.
Dalam skema KUR, Sri Mulyani menjelaskan usaha kecil yang meminjam dana di perbankan hanya membayar suku bunga dengan beban yang sangat minim lantaran diberi subsidi yang luar biasa banyak oleh pemerintah hingga mencapai lebih dari Rp24 triliun.
Hal tersebut juga merupakan salah satu dorongan agar modal yang ada di perbankan bisa disalurkan untuk UMKM, selain pemerintah mengurangi beban bagi UMKM dalam bentuk subsidi bunga.
Kendati begitu Sri Mulyani mengatakan masih terdapat banyak UMKM yang tidak mampu masuk ke dalam sistem perbankan atau unbankable, sehingga diberikan upaya pemberdayaan atau diikutsertakan program dana bergulir yang dikelola Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Kementerian Keuangan.
Selain itu terdapat pula lembaga keuangan bukan bank seperti PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang memberikan modal dengan syarat pinjaman yang jauh lebih berbeda dan tidak serumit di perbankan, namun bertujuan untuk bisa menjangkau sampai kepada usaha kecil yang levelnya ultra mikro.
"Itu semuanya adalah pemahaman yang lebih ke bawah lagi di level akar rumput karena kita tahu banyak UMKM yang memang belum bisa, belum memenuhi syarat, dan belum cukup untuk bisa masuk ke perbankan," tutur Sri Mulyani.