Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah diminta membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyukseskan pemilu serentak pada 2024 nanti.
"Kami minta dukungan perusahaan untuk menyukseskan pesta demokrasi. Ini kegiatan kita bersama. Tahapan dimulai
KPU diamanahkan sebagai pelaksana, jadi kita wajib membantu," kata Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kotawaringin Timur Diana Setiawan di Sampit, Selasa.
Ajakan itu disampaikan Diana saat rapat koordinasi terkait persiapan pemilu serentak 2024. Hadir dalam kegiatan ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan perwakilan perusahaan besar swasta.
Menurut Diana, pemilu merupakan agenda penting bangsa ini. Semua pihak diharapkan berpartisipasi menyukseskan pesta politik lima tahunan itu sesuai dengan kapasitas masing-masing.
Dunia usaha juga mempunyai peran strategis untuk turut menyukseskan pemilu. Apalagi, ada puluhan ribu karyawan perusahaan besar swasta di bidang perkebunan, pertambangan dan kehutanan yang mempunyai hak pilih.
"Pemerintah daerah tentu mendukung penuh. Kami hari ini juga ada rapat untuk menindaklanjuti surat edaran Mendagri terkait pemilu. Pak Bupati memerintahkan agar ini segera ditindaklanjuti," kata Diana Setiawan.
Ketua KPU Kotawaringin Timur Siti Fathonah Purnaningsih menyampaikan terima kasih atas dukungan perusahaan besar swasta selama ini terhadap pelaksanaan pemilu. Dukungan tersebut diharapkan diperkuat agar pelaksanaan pemilu lebih berkualitas dan optimal.
Baca juga: Legislator Kotim: Perekrutan honorer jadi solusi kekurangan pegawai di RSUD Murjani
Dukungan perusahaan sangat dibutuhkan mulai dari tahapan pendataan pemilih, memfasilitasi sosialisasi hingga saat pelaksanaan pemilu. Sebagian perusahaan sudah ada yang sangat bagus dalam membantu, namun diakui tidak sedikit pula yang tidak optimal dalam membantu kesuksesan pemilu.
"Kami ingin seluruh karyawan yang mempunyai hak pilih bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik, termasuk mereka yang masih terdaftar domisili di luar daerah. Tanpa dukungan perusahaan, upaya ini tidak akan maksimal," ujar Siti Fathonah.
Pendataan karyawan sangat penting agar datanya akurat untuk kepentingan pembentukan tempat pemungutan suara (TPS) lokasi khusus di lingkungan perusahaan. Dengan begitu karyawan bisa menggunakan hak pilih mereka dengan baik sesuai aturan.
Jika banyak karyawan yang belum terdata maka bisa menimbulkan masalah atau menjadi kendala bagi mereka untuk menggunakan hak pilih. Pasalnya, surat suara cadangan di setiap TPS hanya sebanyak 2,5 persen dari jumlah pemilih di TPS tersebut.
Kalau ternyata karyawan yang tidak terdata sebagai pemilih sangat banyak sampai ribuan orang, surat suara cadangan di TPS terdekat tidak akan cukup sehingga akhirnya mereka tidak bisa menggunakan hak pilih.
"Makanya kami minta bantuan perusahaan agar seluruh karyawan yang mempunyai hak pilih bisa didata dengan baik sehingga mereka bisa menggunakan hak pilih sebagaimana mestinya," ujar Siti Fathonah.
Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Dukungan semua pihak sangat diharapkan untuk menyukseskan pesta demokrasi tersebut.
Baca juga: Legislator dukung terobosan pelayanan kesehatan di Kotim
Baca juga: Legislator Kotim minta pilkades serentak tidak sampai ditunda
Baca juga: Perda Bantuan Pendidikan dukung eksistensi perguruan tinggi di Kotim
"Kami minta dukungan perusahaan untuk menyukseskan pesta demokrasi. Ini kegiatan kita bersama. Tahapan dimulai
KPU diamanahkan sebagai pelaksana, jadi kita wajib membantu," kata Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kotawaringin Timur Diana Setiawan di Sampit, Selasa.
Ajakan itu disampaikan Diana saat rapat koordinasi terkait persiapan pemilu serentak 2024. Hadir dalam kegiatan ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan perwakilan perusahaan besar swasta.
Menurut Diana, pemilu merupakan agenda penting bangsa ini. Semua pihak diharapkan berpartisipasi menyukseskan pesta politik lima tahunan itu sesuai dengan kapasitas masing-masing.
Dunia usaha juga mempunyai peran strategis untuk turut menyukseskan pemilu. Apalagi, ada puluhan ribu karyawan perusahaan besar swasta di bidang perkebunan, pertambangan dan kehutanan yang mempunyai hak pilih.
"Pemerintah daerah tentu mendukung penuh. Kami hari ini juga ada rapat untuk menindaklanjuti surat edaran Mendagri terkait pemilu. Pak Bupati memerintahkan agar ini segera ditindaklanjuti," kata Diana Setiawan.
Ketua KPU Kotawaringin Timur Siti Fathonah Purnaningsih menyampaikan terima kasih atas dukungan perusahaan besar swasta selama ini terhadap pelaksanaan pemilu. Dukungan tersebut diharapkan diperkuat agar pelaksanaan pemilu lebih berkualitas dan optimal.
Baca juga: Legislator Kotim: Perekrutan honorer jadi solusi kekurangan pegawai di RSUD Murjani
Dukungan perusahaan sangat dibutuhkan mulai dari tahapan pendataan pemilih, memfasilitasi sosialisasi hingga saat pelaksanaan pemilu. Sebagian perusahaan sudah ada yang sangat bagus dalam membantu, namun diakui tidak sedikit pula yang tidak optimal dalam membantu kesuksesan pemilu.
"Kami ingin seluruh karyawan yang mempunyai hak pilih bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik, termasuk mereka yang masih terdaftar domisili di luar daerah. Tanpa dukungan perusahaan, upaya ini tidak akan maksimal," ujar Siti Fathonah.
Pendataan karyawan sangat penting agar datanya akurat untuk kepentingan pembentukan tempat pemungutan suara (TPS) lokasi khusus di lingkungan perusahaan. Dengan begitu karyawan bisa menggunakan hak pilih mereka dengan baik sesuai aturan.
Jika banyak karyawan yang belum terdata maka bisa menimbulkan masalah atau menjadi kendala bagi mereka untuk menggunakan hak pilih. Pasalnya, surat suara cadangan di setiap TPS hanya sebanyak 2,5 persen dari jumlah pemilih di TPS tersebut.
Kalau ternyata karyawan yang tidak terdata sebagai pemilih sangat banyak sampai ribuan orang, surat suara cadangan di TPS terdekat tidak akan cukup sehingga akhirnya mereka tidak bisa menggunakan hak pilih.
"Makanya kami minta bantuan perusahaan agar seluruh karyawan yang mempunyai hak pilih bisa didata dengan baik sehingga mereka bisa menggunakan hak pilih sebagaimana mestinya," ujar Siti Fathonah.
Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Dukungan semua pihak sangat diharapkan untuk menyukseskan pesta demokrasi tersebut.
Baca juga: Legislator dukung terobosan pelayanan kesehatan di Kotim
Baca juga: Legislator Kotim minta pilkades serentak tidak sampai ditunda
Baca juga: Perda Bantuan Pendidikan dukung eksistensi perguruan tinggi di Kotim