Sampit (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah dari daerah pemilihan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sihol Parningotan Lumban Gaol mengatakan, pihaknya akan mengarahkan dana pokok pikiran atau pokir mereka untuk program-program prioritas untuk masyarakat.
"Ketika program-program itu prioritas namun tetap tidak terdanai, nanti disampaikan ke kabupaten, maka kami ada 10 orang, khususnya saya akan tetap berusaha memperjuangkannya melalui ruang dana pokir yang dimiliki sebagai anggota DPRD," kata Lumban Gaol di Sampit.
Kecamatan Mentawa Baru Ketapang merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kotawaringin Timur dibanding 16 kecamatan lainnya. Hal itu pula yang membuat kecamatan ini menjadi daerah pemilihan yang mendapat alokasi kursi legislatif terbanyak saat pemilu yaitu 10 kursi.
Sebagian besar wilayah kecamatan ini berada di pusat kota Sampit yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Kotawaringin Timur. Tidak berlebihan jika kebutuhan biaya pembangunan di kecamatan ini juga lebih tinggi.
Ketua Fraksi Demokrat ini mengakui masih banyak usulan desa dan kelurahan yang belum bisa diakomodasi karena terbatasnya anggaran pemerintah daerah. Untuk itulah pemerintah menerapkan skala prioritas dalam pengalokasian anggaran.
Meski begitu, menurutnya, masih ada peluang pihaknya untuk memperjuangkan program yang dinilai lebih prioritas, selain dari perencanaan yang dibuat oleh pihak eksekutif. Upaya itu melalui dana pokir atau dana aspirasi yang secara aturan memang dialokasikan untuk setiap anggota DPRD dalam mengarahkan anggaran tersebut sesuai pokok pikiran atau aspirasi yang dianggap lebih prioritas.
"Kita tahu bahwa setiap anggota DPRD mendapat dana pokir Rp2 miliar. Jadi kalau kami ada 10 orang maka ada Rp20 miliar. Paling tidak 20 miliar ini bisa dimaksimalkan membiayai program-program kelurahan dan kecamatan yang belum terkena. Namun itu tadi, masih prioritas karena anggaran APBD kita yang mungkin terbatas," jelas Lumban Gaol.
Anggota Komisi III ini menambahkan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang menjadi "wajah" atau etalase Kabupaten Kotawaringin Timur, namun sayangnya masih banyak infrastruktur yang kondisinya memprihatinkan. Masih banyak jalan rusak yang perlu perhatian.
Selain jalan-jalan yang sudah ada, juga perlu pembukaan jalan-jalan baru demi kelancaran aktivitas masyarakat. Ini perlu menjadi perhatian untuk penataan jangka panjang.
Pemerintah kecamatan diharapkan sudah memiliki tata kota terkait penataan jalan. Tujuannya agar jangan sampai warga membangun rumah atau bangunan lainnya semaunya hingga tidak sejalan dengan tata kota dan menyebabkan jalan menjadi sempit.
"Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan apa yang menjadi hal prioritas di Kecamatan Ketapang. Selain usulan kepada eksekutif, masih ada ruang untuk tetap kita bawa melalui dana aspirasi melalui program reses," demikian Lumban Gaol.
"Ketika program-program itu prioritas namun tetap tidak terdanai, nanti disampaikan ke kabupaten, maka kami ada 10 orang, khususnya saya akan tetap berusaha memperjuangkannya melalui ruang dana pokir yang dimiliki sebagai anggota DPRD," kata Lumban Gaol di Sampit.
Kecamatan Mentawa Baru Ketapang merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kotawaringin Timur dibanding 16 kecamatan lainnya. Hal itu pula yang membuat kecamatan ini menjadi daerah pemilihan yang mendapat alokasi kursi legislatif terbanyak saat pemilu yaitu 10 kursi.
Sebagian besar wilayah kecamatan ini berada di pusat kota Sampit yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Kotawaringin Timur. Tidak berlebihan jika kebutuhan biaya pembangunan di kecamatan ini juga lebih tinggi.
Ketua Fraksi Demokrat ini mengakui masih banyak usulan desa dan kelurahan yang belum bisa diakomodasi karena terbatasnya anggaran pemerintah daerah. Untuk itulah pemerintah menerapkan skala prioritas dalam pengalokasian anggaran.
Meski begitu, menurutnya, masih ada peluang pihaknya untuk memperjuangkan program yang dinilai lebih prioritas, selain dari perencanaan yang dibuat oleh pihak eksekutif. Upaya itu melalui dana pokir atau dana aspirasi yang secara aturan memang dialokasikan untuk setiap anggota DPRD dalam mengarahkan anggaran tersebut sesuai pokok pikiran atau aspirasi yang dianggap lebih prioritas.
"Kita tahu bahwa setiap anggota DPRD mendapat dana pokir Rp2 miliar. Jadi kalau kami ada 10 orang maka ada Rp20 miliar. Paling tidak 20 miliar ini bisa dimaksimalkan membiayai program-program kelurahan dan kecamatan yang belum terkena. Namun itu tadi, masih prioritas karena anggaran APBD kita yang mungkin terbatas," jelas Lumban Gaol.
Anggota Komisi III ini menambahkan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang menjadi "wajah" atau etalase Kabupaten Kotawaringin Timur, namun sayangnya masih banyak infrastruktur yang kondisinya memprihatinkan. Masih banyak jalan rusak yang perlu perhatian.
Selain jalan-jalan yang sudah ada, juga perlu pembukaan jalan-jalan baru demi kelancaran aktivitas masyarakat. Ini perlu menjadi perhatian untuk penataan jangka panjang.
Pemerintah kecamatan diharapkan sudah memiliki tata kota terkait penataan jalan. Tujuannya agar jangan sampai warga membangun rumah atau bangunan lainnya semaunya hingga tidak sejalan dengan tata kota dan menyebabkan jalan menjadi sempit.
"Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan apa yang menjadi hal prioritas di Kecamatan Ketapang. Selain usulan kepada eksekutif, masih ada ruang untuk tetap kita bawa melalui dana aspirasi melalui program reses," demikian Lumban Gaol.