Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah bahwa dirinya masuk bursa bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi bakal capres PDIP Ganjar Pranowo.
"Ya, saya rasa Alhamdulillah. Kan berarti beberapa survei katanya di sebelah kiri bagus, sebelah kanan bagus," ujar Erick usai menghadiri pembukaan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Kompleks Parlemen, Rabu.
Meski begitu, Erick menilai siapa pun bakal capres dan cawapres yang akan memimpin Indonesia diharapkan dapat melanjutkan pembangunan era Presiden Jokowi.
"Satu, saya tegak lurus dengan bapak presiden. Artinya apa, koalisi yang terbentuk itu bener-bener akan melanjutkan program bapak presiden atau tidak," ujarnya.
Apabila dipercayakan sebagai cawapres, kata Erick, dirinya ingin memiliki perasaan saling terhubung yang terbangun di antara dua orang (chemistry), dan ditopang oleh tim yang solid.
"Tim itu harus penting karena tadi pak presiden bilang target 10 ribu hingga 15 ribu itu kan target yang sangat, sangat dekat 2030-an. Artinya apa? kalau timnya tidak solid nanti akhirnya buat apa?" kata Erick.
Tidak hanya itu, dia juga tak ingin memangku kekuasaan yang justru tidak meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebab saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah bagus, akan tetapi kesenjangan ekonomi dan sosial masih harus diperhatikan.
"Kita tidak bisa seperti ini saja, arahnya sudah bagus, tapi saya rasa itu yang terpenting buat saya. Jadi, saya tidak mau jadi pemerintahan yang tidak dekat ya," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menyebut pihaknya tetap mempertimbangkan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.
“Lah, bukannya Erick Thohir masuk ke dalam lima cawapres yang disebutkan Mbak Puan? Kami tetap, kekeh,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).
Said menjelaskan bahwa pertimbangan Erick Thohir menjadi cawapres bagi Ganjar Pranowo bukan didasarkan pada partai pengusungnya, melainkan potensi yang dimiliki.
“Persoalannya bukan Erick partai mana, tapi kalau secara kualitatif, dia bagus, kenapa PDI Perjuangan tidak mengambil?” ucap Said
Ia pun menegaskan PDIP dan partai pengusung Ganjar Pranowo tetap mempertimbangkan Erick, terlepas dari bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
“Jangan dikotak-kotak, kita tetap pertimbangkan,” imbuhnya.
Said menyebutkan kembali lima nama yang masuk ke dalam bursa cawapres Ganjar Pranowo. “Gus Imin, Pak Mahfud MD, Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Andika Perkasa,” tutur dia.
Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan berlangsung pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) mengatur pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi dari DPR RI. Pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 yang total perolehan suara sahnya minimal 34.992.703 suara.
"Ya, saya rasa Alhamdulillah. Kan berarti beberapa survei katanya di sebelah kiri bagus, sebelah kanan bagus," ujar Erick usai menghadiri pembukaan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Kompleks Parlemen, Rabu.
Meski begitu, Erick menilai siapa pun bakal capres dan cawapres yang akan memimpin Indonesia diharapkan dapat melanjutkan pembangunan era Presiden Jokowi.
"Satu, saya tegak lurus dengan bapak presiden. Artinya apa, koalisi yang terbentuk itu bener-bener akan melanjutkan program bapak presiden atau tidak," ujarnya.
Apabila dipercayakan sebagai cawapres, kata Erick, dirinya ingin memiliki perasaan saling terhubung yang terbangun di antara dua orang (chemistry), dan ditopang oleh tim yang solid.
"Tim itu harus penting karena tadi pak presiden bilang target 10 ribu hingga 15 ribu itu kan target yang sangat, sangat dekat 2030-an. Artinya apa? kalau timnya tidak solid nanti akhirnya buat apa?" kata Erick.
Tidak hanya itu, dia juga tak ingin memangku kekuasaan yang justru tidak meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebab saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah bagus, akan tetapi kesenjangan ekonomi dan sosial masih harus diperhatikan.
"Kita tidak bisa seperti ini saja, arahnya sudah bagus, tapi saya rasa itu yang terpenting buat saya. Jadi, saya tidak mau jadi pemerintahan yang tidak dekat ya," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menyebut pihaknya tetap mempertimbangkan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.
“Lah, bukannya Erick Thohir masuk ke dalam lima cawapres yang disebutkan Mbak Puan? Kami tetap, kekeh,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).
Said menjelaskan bahwa pertimbangan Erick Thohir menjadi cawapres bagi Ganjar Pranowo bukan didasarkan pada partai pengusungnya, melainkan potensi yang dimiliki.
“Persoalannya bukan Erick partai mana, tapi kalau secara kualitatif, dia bagus, kenapa PDI Perjuangan tidak mengambil?” ucap Said
Ia pun menegaskan PDIP dan partai pengusung Ganjar Pranowo tetap mempertimbangkan Erick, terlepas dari bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
“Jangan dikotak-kotak, kita tetap pertimbangkan,” imbuhnya.
Said menyebutkan kembali lima nama yang masuk ke dalam bursa cawapres Ganjar Pranowo. “Gus Imin, Pak Mahfud MD, Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Andika Perkasa,” tutur dia.
Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan berlangsung pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) mengatur pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi dari DPR RI. Pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 yang total perolehan suara sahnya minimal 34.992.703 suara.