Nanga Bulik (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah mengikuti rapat koordinasi pembahasan tindak lanjut Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) dan Penandatanganan Butir-butir Pernyataan Komitmen Bersama di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara daring, Nanga Bulik, Rabu (11/10).
Sekretaris Daerah Lamandau Irwansyah menyampaikan, tujuan dari rakor ini sebagai tindak lanjut hasil FKK implementasi reformasi birokrasi tematik melalui komitmen kepala pemerintah daerah untuk percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik se provinsi Kalteng.
"Hasil tindak lanjut pelaksanaan FKK RB tematik Kabupaten Lamandau di antaranya membentuk Tim RB kabupaten," katanya.
Kemudian menyusun perubahan roadmap RB sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan menyusun rencana aksi RB tematik melalui unit koordinator sesuai dengan tema kemiskinan, stunting, inflasi, dan investasi.
Selain itu, melakukan pemetaan rencana aksi yang telah dilakukan yang berdampak langsung dengan masyarakat, monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan rencana aksi RB tematik yang berdampak dibidang kemiskinan, stunting, inflasi, investasi dan digitalisasi.
Terkait kemiskinan, angka kemiskinan di Kabupaten Lamandau sudah baik karena program pengentasan kemiskinan sebenarnya sudah dilakukan sebelum adanya RB tematik dan dilakukan pemetaan dan penajaman kembali terkait tema tersebut.
Kemudian, melakukan monitoring dan evaluasi keterlibatan aktif pimpinan unit dalam pelaksanaan praktik baik RB, melakukan proses integrasi praktik baik yang berupa inovasi pelayanan digital kedalam portal yang mudah diakses masyarakat.
Terakhir, menyiapkan sarana dan prasarana integrasi inovasi digital kedalam satu portal oleh Diskominfostandi Lamandau.
"Untuk dapat melaksanakan RB Tematik ini perlu sinergi dan komitmen bersama semua dinas yang terkait", kata Irwansyah.
Rakor tersebut diselenggarakan Menkopolhukam RI bersama Kemendagri yang dipimpin oleh Deputi VII Kominfotur Menkopolhukam RI dan dihadiri oleh 14 Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah.
Sekretaris Daerah Lamandau Irwansyah menyampaikan, tujuan dari rakor ini sebagai tindak lanjut hasil FKK implementasi reformasi birokrasi tematik melalui komitmen kepala pemerintah daerah untuk percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik se provinsi Kalteng.
"Hasil tindak lanjut pelaksanaan FKK RB tematik Kabupaten Lamandau di antaranya membentuk Tim RB kabupaten," katanya.
Kemudian menyusun perubahan roadmap RB sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan menyusun rencana aksi RB tematik melalui unit koordinator sesuai dengan tema kemiskinan, stunting, inflasi, dan investasi.
Selain itu, melakukan pemetaan rencana aksi yang telah dilakukan yang berdampak langsung dengan masyarakat, monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan rencana aksi RB tematik yang berdampak dibidang kemiskinan, stunting, inflasi, investasi dan digitalisasi.
Terkait kemiskinan, angka kemiskinan di Kabupaten Lamandau sudah baik karena program pengentasan kemiskinan sebenarnya sudah dilakukan sebelum adanya RB tematik dan dilakukan pemetaan dan penajaman kembali terkait tema tersebut.
Kemudian, melakukan monitoring dan evaluasi keterlibatan aktif pimpinan unit dalam pelaksanaan praktik baik RB, melakukan proses integrasi praktik baik yang berupa inovasi pelayanan digital kedalam portal yang mudah diakses masyarakat.
Terakhir, menyiapkan sarana dan prasarana integrasi inovasi digital kedalam satu portal oleh Diskominfostandi Lamandau.
"Untuk dapat melaksanakan RB Tematik ini perlu sinergi dan komitmen bersama semua dinas yang terkait", kata Irwansyah.
Rakor tersebut diselenggarakan Menkopolhukam RI bersama Kemendagri yang dipimpin oleh Deputi VII Kominfotur Menkopolhukam RI dan dihadiri oleh 14 Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah.